Sikap GSBI dalam Peringatan Hari KARTINI 21 April 2012

Pernyataan Sikap

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

Federation of Independent Trade Union

No : 037 Per.Sikap/DPP.GSBI/JKT/IV/2012

Peringatan Hari KARTINI 21 April 2012

Dan Dalam Rangka Menyambut Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2012

NAIKKAN UPAH BURUH, HAPUS SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCHING,  BERIKAN JAMINAN KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI BURUH; TOLAK PENAIKAN HARGA BBM, KONTROL PENUH DAN TURUNKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK RAKYAT.

SELAMAT HARI KARTINI KE 133

Salam demokrasi!!
Setiap tanggal 21 April selalu diperingati sebagai hari KARTINI. Dan dalam kebanyakan mengenang atau memperingati Hari Kartini hanya serimonial dan hanya sampai pada mitos dan simboliknya saja, misalnya memakai kebaya; lomba masak, kontes ayu/kecantikan dllnya tapi tidak menyoal substansi apalagi tidak meneruskan perjuangannya yang berkepribadian Indonesia yang berkeras melawan kunkungan Imperialisme dan Feodalisme serta membangun kesetaraan antara perempuan dan laki-laki.

Padahal harusnya Peringatan hari Kartini itu menjadi momentum untuk memperbesar api  perlawanan sehingga apa yang menjadi gugatan Kartini pada saat itu bisa terwujud dan benar-benar jadi api semangat untuk melawan penjajahan dominasi imperialisme; feodalisme dan kapitalis birokrat di negeri kita yang hari ini jelas menjadi hambatan bagi kemajuan Negara-bangsa Indonesia termasuk didalamnya kemajuan perempuan dan seluruh rakyat Indonesia.

Apalagi saat ini Dunia sedang mengalami Krisis yang menghebat yang menunjukkan bahwa sistem kapitalisme monopoli internasional semakin terang kebusukan dan kerapuhannya. Sistem tersebut, sepanjang sejarahnya terus menghambat kemajuan dan telah menyebabkan keterbelakangan yang hebat bagi kekuatan produktif yang ada. Klas buruh, klas pekerja, kaum tani,  perempuan dan rakyat tertindas lainnya terus dibelenggu dan didesak sampai tidak ada tempat lagi untuk mengembangkan kehidupannya.

Kapitalis monopoli dunia melalu berbagai macam cara memindahkan beban krisis nya kepada negeri-negeri bergantung jajahan dan setenga jajahan yang dikuasainya melalui berbagai skema kebijakan  ekonomi politik kebudayaan bahkan agresi militer dengan cara-cara fasis.

Indonesia yang merupakan bagian integral dunia juga terkena imbasnya. Penindasan yang begitu hebat dialami oleh rakyat Indoensia saat ini adalah akibat dari bercokolnya kekuatan Imperialisme di Indonesia atas dukungan penuh para pembantunya, yaitu borjuasi besar komprador di bawah kekuasaan SBY-Budiono. Di bawah kuasa rejim penghamba Imperialis inilah rakyat Indonesia terus dihimpit dengan berbagai penghisapan dan penindasan. Sementara Imperialisme terus mengeruk kekayaan yang dimiliki Indonesia, termasuk tenaga produktif yang dipekerjakan dengan upah murah dan sekaligus dijadikan sebagai pasar yang luas.

Dampak ekonomi dan ekologi dari krisis ini meningkatkan kerentanan terhadap perempuan dengan berbagai bentuk penindasan, diskriminasi dan kekerasan baik di ranah domestik maupun publik. Perempuan kelas pekerja adalah yang pertama kali menderita beban krisis. Buruh Perempuan  adalah yang pertama untuk diberhentikan ketika pabrik tutup atau bangkrut, serta yang paling menderita dari sistem politik upah murah dan menghadapi kondisi kerja yang buruk dari sistem kerja fleksibel (kontrak & Outsourcing).

Kaum buruh Indonesia dengan adanya system UPAH MURAH; SISTEM KERJA KONTRAK DAN OUTSOURCING SEMAKIN MERAJALELA DI SEMUA JENIS PEKERJAAN DAN INDUSTRY; KEBEBASAN BERSERIKAT TERUS DI BERANGUS (UNION BUSTING); UNDANG-UNDANG/HUKUM YANG SEPENUHNYA BERPIHAK PADA PENGUSAHA. Keadaan tersebut memberikan kenyataan bahwa buruh Indonesia saat ini berada dalam system PERBUDAKAN MODERN sehingga terus dalam kubangan penderitaan kemiskinan; penindasan dan penghisapan yang akut Akibat masih kuatnya dominasi Imperialisme; feodalisme dan Kapitalis Birokrat (rezim berkuasa) sebagai Kakitangan/Boneka dari kaum Imperialis AS.

Bukti konkrit baru-baru ini Rezim SBY-Budiono melalui DPR dalam Sidang Paripurna tanggal 30 Maret 2012, telah menambahkan pasal 7 ayat 6 A dalam UU APBN P 2012 yang isinya “Memperbolehkan pemerintah menyesuaikan/menaikkan harga BBM jika harga minyak mentah  dunia mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata 15% dalam kurun waktu 6 bulan”.  Maka dipastikan untuk 6 (enam) bulan kedepan harga BBM bersubsidi akan naik. PADAHAL JELAS RKAYAT MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM BUKAN MENUNDA.

DPR  sangat licik dan telah menjadi kakitangan pemerintah rezim SBY-budiono serta Imperialis AS dengan mendukung penuh  rejim komprador SBY dalam melakukan liberalisasi energi termasuk minyak dan gas di Indonesia dna juga kebijakan-kebijakan lainnya yang pro modal monopoli internasional, karena dengan keputusan tersebut artinya telah menyerahkan harga eceran terendah BBM di Indonesia sesuai mekanisme pasar Internasional. Penetapan ayat tersebut sekaligus menghilangkan kedaulatan rakyat atas APBN, karena memberikan ruang  begitu besar terhadap pasar yang liberal dalam penentuan harga minyak yang dijual untuk rakyat, secara hakekat itu semua bertentangan dengan UUD 1945 terutama pasal 33.

Sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal, rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan tidak lepas dari penderitaan yang sama seperti yang dihadapi oleh kaum perempuan di berbagai negeri di dunia. Kaum perempuan Indonesia juga masih menghadapi marginalisasi, eksploitasi dan berbagai bentuk kekerasan baik dari berbagai aspek, seperti budaya, sosial, ekonomi dan politik, kaum perempuan juga masih terus menjadi korban dari objek kekerasan seksual baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Perempuan petani di pedesaan yang merupakan tulang pungung bagi perekonomian keluarga mereka, semakin mengalami penderitaan yang mendalam akibat dari perampasan tanah yang terus terjadi di berbagai kota. Hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan kaum tani di pedesaan, memaksa kaum perempuan petani harus menjadi buruh upahan di perkebunan milik korporasi besar, dengan upah murah dan tanpa jaminan atas hak-hak sosial ekonomi yang layak.

Kenyataan Indonesia hari ini tak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia adalah negeri yang berada sepenuhnya di bawah dominasi Imperialisme  dengan penjajahan gaya barunya. Maka semangat dan cita-cita KARTINI harus terus kita gelorakan dan maknai di jaman kekinian untuk kita bersatu dan berjuang mengeyahkan penjajahan dalam segala bentuk nyadi negeri kita. Berjuang sekuat tenaga untuk membangun Indonesia yang seutuhnya merdeka dari dominasi imperialism feodalisme dan kapitalis birokrat yang korup musuhnya rakyat Indonesia.

Berangkat dari itu kami yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) dalam peringatan hari  KARTINI ini (21 April 2012) dan dalam rangka menyambut perayaan May Day (1 Mei) 2012 pertama Mengucapak Selamat Hari Kartini yang Ke 133 serta menyerukan kepada kaum buruh kepada kaum perempuan dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu mengorganisasikan diri untuk terus kritis seperti KARTINI melawan feodalisme (patriakal) kemiskinan pembodohan dan kolonialisme dijamannya. GSBI juga menyatakan sikap dan menuntut dengan segera kepada pemerintahan SBY Budiono untuk:

1. Naikan Upah buruh dan hentikan Perampasan Upah;
2. Cabut Permenaker No.17 Thn 2005; Kepmenaker No. 231 Thn 2003 dan Permen No. 1/1999;
3. Hapuskan system kerja kontrak dan outsourcing;
4. Berikan Jaminan Kebebasan berserikat serta hentikan berbagai bentuk dan kebijakan Pemberangusan Serikat Buruh (Union Busting);
5. MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM yang jelas-jelas memberikan beban yang berat bagi kehidupan klas buruh dan rakyat Indonesia;
6. Kontrol Penuh dan Turunkan Harga-Harga Kebutuhan Pokok Rakyat;
7. Menuntut Kesetaraan Upah bagi buruh; buruh tani dan buruh perempuan di perkebunan dan Tambang serta Industri-industri lainnya;
8. Menuntut kepada pemerintahan SBY-Budiono untuk menyediakan pelayanan dan akses Kesehatan yang Murah dan Layak bagi Keluarga Buruh dan Kaum Tani serta Pelayanan Kesehatan Reproduksi Gratis (Posyandu, Alat Kontrasepsi, Biaya Persalinan) bagi Perempuan Buruh dan Perempuan tani;
9. Hentikan eksploitasi; Kekerasan dan perdagangan perempuan dan anak dalam segala bentuknya;
10. Hentikan Perampasan Upah Tanah dan kerja ;
11. Jadikan 1 Mei Sebagai Hari Buruh dan Libur Nasional.

Demikian pernyataan sikap dan seruan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian semua pihak terutama rezim SBY Budiono untuk segera memenuhi atas segala tuntutan ini.

Atas perhatiannya di ucapkan terimakasih.

Hidup Buruh.. Hidup Perempuan Indonesia !!!

Jayalah Perjuangan Buruh Indonesia!!!

Jakarta 21 April 2012

Hormat kami

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

RUDI HB DAMAN                                        EMELIA YANTI MD SIAHAAN

Ketua Umum                                        Sekretaris Jenderal