Ario Adityo dari INDIES menjelaskan tentang MDG's, APEC dan WTO |
Hadir sebagai narasumber dalam diskusi ini adalah Ario Adityo, Direktur
Institute for National and Democracy Studies (INDIES), sebuah lembaga riset dan
kajian yang salah satu concern
issunya adalah tentang industri dan perburuhan. Selain diikuti oleh DPP GSBI,
diskusi ini juga melibatkan seluruh anggota-anggota GSBI dari Pimpinan Tingkat
Perusahaan (PTP) yang berasal dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Karawang dan
Tangerang.
Sebagaimana diketahui, tahun 2013 ini Indonesia
dipercaya untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan tiga pertemuan
internasional, yaitu; The Post 2015 UN Development Agenda, Asia Pacific
Economic Cooperation (APEC) CEO Summit, dan WTO’s 2013 Ministerial Conference.
Seluruh agenda tersebut rencananya akan diselenggarakan di Bali.
Dalam pemaparan materi pengantar diskusi Aryo menjelaskan, “Skema kebijakan perdagangan dunia melalui WTO ini dibuat dengan tujuan utama agar dapat melakukan monopoli perdagangan diseluruh penjuru dunia, dengan cara membuka pasar seluas mungkin bagi produk barang dan jasa milik negara-negara industri maju dan menghilangkan segala hambatan seperti tarif impor, bea masuk, akses pasar yang mudah, pencabutan subsidi sosial, hingga penguasaan atas kekayaan intelektual. Seluruh skema ini diatur di dalam beberapa kesepakatan yang dirumuskan seperti General Agreement on Tariff and Trade (GATT) yakni kesepakatan di bidang perdagangan barang, General Agreement on Trade and Services (GATS) yakni kesepakatan di bidang perdagangan jasa, General Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Properties (TRIPs) yakni kesepakatan di bidang hak kekayaan intelektual dan Penyelesaian sengketa (Dispute Settlements)”.
“Dipilihnya Indonesia sebagai
tuan rumah penyelenggaraan tiga agenda internasional tahun ini tidak terlepas
dari kerjasama bilateral Amerika Serikat dengan
pemerintahan Indonesia ketika pada bulan Juni 2010 ditandatangani sebuah
kesepakatan Kerjasama Bilateral
Komprehensif Indonesia-Amerika. Inilah tonggak masuknya berbagai skema
ekonomi, politik, militer dan kebudayaan Amerika Serikat dalam kebijakan
pemerintah Indonesia. The Post 2015 UN Development Agenda, Asia Pacific
Economic Cooperation (APEC) CEO Summit, dan WTO’s 2013 Ministerial Conference
tak lebih adalah bagian dari skema ekonomi yang dijalankan oleh imperialisme
Amerika Serikat, guna menjaga pertumbuhan ekonomi dikawasan dengan harapan
besar mampu menyokong pertumbuhan ekonomi negeri-negeri imperialis yang tengah
dilanda krisis hebat berkepanjangan”,
lanjut Aryo.
Ditemui secara terpisah setelah diskusi diselenggarakan, Rudi HB Daman,
Ketua DPP GSBI menyampaikan, “Berbagai pertemuan internasional baik itu MDG’s, APEC
dan WTO yang rencananya dihelat di Bali tidak akan pernah memberikan keuntungan
bagi kami kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia. GSBI dengan tegas akan
menolak Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali, karena terang bahwa sistem
outsourcing dan kerja kontrak yang saat ini menindas kaum buruh adalah salah
satu hasil dari perjanjian-perjanjian di WTO.
“GSBI bersama dengan puluhan organisasi baik dari dalam negeri juga
internasional pada akhir Januari 2013 telah mendeklarasikan Indonesian People’s
Alliance (IPA), sebuah aliansi rakyat yang akan merespon seluruh agenda
internasional 2013 di Indonesia. Kami akan datang ke Bali dan menunjukkan bahwa
kaum buruh dan rakyat Indonesia tidak butuh WTO”, tegas Rudi sekaligus menutup sesi
wawancara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.