Demo Petani Sawit di Jambi

Petani Sawit Kembali Berdemo Written by indowartanews

Nov 18, 2008 at 06:23 PM

Jambi, Indowarta Ratusan Petani Sawit, Selasa (18/11) kembali mendatangi ke kantor DPRD dan Gubernur Jambi di Telanaipura. Aksi yang difasilitasi LSM Walhi ini, meminta ketegasan Pemda dalam mengatasi masalah amburadulnya penanganan persawitan. "Sampai saat ini belum ada langkah kongret dari pemerintah dalam mengatasi petani sawit, walau harga sudah berangsur pulih, tapi petani sawit tetap terpuruk," ujar Arif Ketua Walhi Propinsi Jambi. Senin (17/11) kemarin, ratusan petani sawit dari Sei Bahar melakukan Demo ke DPRD Propinsi Jambi, mereka meminta DPRD dan Pemda Jambi agar menindak Perusahan Kelapa Sawit (PKS) yang tidak mengindahkan harga kesepakatan yang ditetapkan Pemerintah Propinsi Jambi untuk membeli harga TBS. ‘’Kita minta pemerintah bertindak tegas terhadap PKS yang tidak mematuhi harga kesepakatan tersebut,’’ ujar Sarwadi, Koordinator lapangan dalam orasinya. Menurutnya, akibat ketidak patuhan PKS ini dalam membeli TBS sesuai kesepakatan membuat para petani sawit Sei Bahar, tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya. Bahkan banyak petani terancam kehilangan tanahnya akibat tidak bisa membayar hutang di Bank. Berdasarkan harga kesepakatan pemerintah dengan petani sawit pada tanggal 5 November 2008, disepakati harga sawit sebesar 892/Kg. Namun menurut para petani kenyataanya harga kesepakatan tersebut berbeda dengan dilapangan. ‘’PKS di Bahar hanya membeli dengan harga 680/kg, bahkan dipotong transpor, upah bongkar muat dan jasa KUD maka petani hanya menerima Rp 420/Kg,’’ jelasnya. Bukan hanya itu, lanjutnya, Di Sei bahar sudah banyak petani sawit yang stres akibat masalah ini. Kondisi ini diperparah dengan mahalnya harga pupuk dan banyak tanah petani yang dirampas perusahan-perusahan besar akibat ketidak berdayaan petani. ‘’Seperti yang dialami 1500 KK petani atas tanahnya seluas 7000 Ha yang dulu merupakan eks HGU PT. Asialog,’’ sebutnya. Untuk itu mereka juga meminta perlindungan dan jaminan harga yang layak bagi petani, serta diawasi pemerintah dalam pelaksanaanya. Serta menindak tegas perusahan-perusahan yang merampas tanah-tanah rakyat tersebut. (tyb)