SBY Dinilai Gagal Lindungi Buruh

Written by indowartanews

Nov 19, 2008 at 06:40 PM

Pemerintahan SBY-JK harus siap-siap menghadapi tuntutan buruh, sebagai dampak krisis global. Pasalnya, buruh tidak puas dengan begitu mudahnya sebuah perusahaan dinyatakan pailit, tanpa memperhitungkan hak-hak buruh. Buruh pun meminta pemerintah berpihak pada buruh, bukan pengusaha.

Rabu (19/11), buruh yang tergabung dalam Aliansi Karyawan Korban Kurator (AKKUR) mendatangi Istana Merdeka. Mereka berasal dari elemen FORSIKAD, Serikat Pekerja PT. Adam Air Skyconnection Airline (Dalam Pailit), Serikat Pekerja PT. Dong Joe Indonesia (Dalam Pailit) dan Karyawan PT. Koryo Indonesia (Dalam Pailit).

Dalam pernyataan persnya, AKKUS menilai Pemerintah SBY telah gagal memberikan perlindungan kepada buruh/karyawan. Salah satu indikasinya tidak ada peningkatan dalam kualitas kehidupan buruh / karyawan Indonesia.

Akkur juga menilai Presiden SBY masih belum memberikan perhatian pada perlindungan hukum terhadap buruh / karyawan, khususnya saat dalam proses pailit.

“Hak-hak karyawan seperti, gaji, pesangon dan jasa, justru terabaikan oleh kepentingan investor dan perbankan. UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga-kerjaan diabaikan dan tidak diperhitungkan dalam UU no. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan,” kata Nasrullah, korlap aksi disela-sela aksi.

Celakanya, lanjut Nasrullah, Pemerintahan SBY masih membiarkan hakim dan instansi peradilan dikuasai mafia peradilan, khususnya oknum kurator yang semena-mena mengatur keputusan hakim untuk mengusai aset, menjarah harta kekayaan perusahaan, yang seharusnya diprioritaskan kepada hak-hak karyawan.

Selanjutnya, Pemerintahan SBY masih menjadikan penegakan hukum dan kasus-kasus korupsi sebagai komoditas politik semata. Sedikit sekali bahkan nyaris tidak ada hakim yang ditangkap karena menjalankan praktek suap untuk memperjualbelikan keadilan.

“Dengan asumsi-asumsi di atas maka AKKUR menyatakan sikap bahwa Presiden SBY-JK telah gagal menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Kami menolak dan tidak percaya atas kemampuan pemerintah melindungi hak-hak kami,” cetusnya. (MarchellRusdy/Diaz)