Komunike Politik Front Perjuangan Rakyat (FPR)
PERINGATAN 60 TAHUN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA HORMATI, LINDUNGI DAN PENUHI HAK-HAK SELURUH RAKYAT HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, KERJ...
https://www.infogsbi.or.id/2008/12/komunike-politik-front-perjuangan.html?m=0
PERINGATAN 60 TAHUN DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA
HORMATI, LINDUNGI DAN PENUHI HAK-HAK SELURUH RAKYAT
HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, KERJA DAN TANAH
Kami perwakilan organisasi-organisasi massa, LSM, dan Individu dari berbagai sektor; seperti gerakan buruh, tani, pemuda mahasiswa, buruh migran, perempuan, intelektual dan organisasi-organisasi lain yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), pada hari ini telah berhimpun dalam sebuah forum yang kami sebut sebagai Kemah Rakyat Untuk Hak Asasi Manusia 2008 sebagai bentuk peringatan 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai ajang berbagi pandangan, analisis, dan sikap atas perkembangan-perkembangan serta kemunduran-kemunduran pencapaian penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak dasar sosial ekonomi rakyat sebagai komponen-komponen utama hak asasi manusia.
Kami memandang, krisis ekonomi yang kian memburuk pada saat ini telah menyebabkan semakin menghilangnya kedaulatan rakyat, perdamaian dan kemerdekaan sejati yang merupakan sendi-sendi dasar tegaknya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Nafsu serakah kafitalis-kafitalis besar monopoli pemburu keuntungan-keuntungan super (superprofit) telah mengakibatkan kerusakan yang hebat pada tatanan ekonomi, sisial, kebudayaan, lingkungan hidup, dan sendi-sendi kemasyarakatan lainnya menjadi faktor-faktor penyebab paling utama krisis ekonomi dunia saat ini.
Krisis ekonomi dan finansial yang terjadi pada saat ini merupakan akibat dari kejahatan-kejahatan ekonomi dan politik imperialisme pimpinan Amerika Serikat yang menyuburkan dan menumbuh kembangkan praktik-praktik spekulasi dipasar uang dan pasar komoditi dunia yang menyebabkan sistem ekonomi dunia saat ini tidak lebih dari sekedar arena perjudian ekonomi global yang keras dan penuh dengan kecurangan.
Sesungguhnya, krisis ini merupakan akibat yang tidak terhindarkan dari kontradiksi antara kerja yang disosialisasi dengan kepemilikan individu atas alat-alat produksi yang terjadi pada perkembangan kapitalisme monopoli sebagai tingkat tertinggi dalam perkembangan kapitalisme. Krisis ini disebabkan oleh overproduksi komoditi persenjataan, teknologi tinggi, dan barang-barang konsumsi, serta penumpukkan keuntungan kapital dan keuntungan-keuntungan super (superprofit) yang mengakibatkan globalisasi kemiskinan.
Krisis ekonomi dan fiansial dunia saat ini berlangsung pada saat berbagai inisiatif yang digagas dan digalang oleh imperialisme dalam berbagai forum kerjasama multilateral seperti G8 dan G20 telah menemui jalan buntu dan kegagalan. Krisis kali ini juga membuktikan bahwa lembaga-lembaga penyokong imperialisme, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Bank Pembangunan Asia (ADB), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), telah gagal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua.
Bagi rakyat Indonesia, situasi ekonomi dan keuangan global kali ini telah kian memperburuk krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Defisit perdagangan dan anggaran belanja yang diakibatkan rendahnya produksi nasional dan membanjirnya barang-barang impor dari imperialisme serta dipadu dengan beban pembayaran utang dan bunga utang yang sangat tinggi telah menyebabkan naiknya berbagai kebutuhan pokok serta hilangnya lapangan kerja bagi puluhan ribu buruh Indonesia, telah pula melahirkan perampasan tanah dan monopoli sumber-sumber produktif rakyat, kelaparan dan gizi buruk, serta berbagai bentuk kekerasan.
Krisis kali ini, tidak satupun bisa ditolong oleh kebijakan-kebijakan ekonomi rejim SBY-JK yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan imperialisme dan klas-klas reaksi didalam negeri. Tidak satupun kebijakan-kebijakan SBY-JK yang secara konkret menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak rakyat.
Sebaliknya, kebijakan-kebijakan SBY-JK ---- seperti Peraturan Bersama Empat Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, kebijakan liberalisasi pertanahan, kebijakan-kebijakan ekspor tenaga kerja, dan berbagai kebijakan lainnya, justru kian memaksa rakyat Indonesia berhadapan dengan bentuk-bentuk krisis yang paling nyata; yakni intensifnya dan luasnya skala perampasan Upah, Kerja dan Tanah yang mengakibatkan kekerasan, perang, wabah penyakit, dan pengusiran paksa kepada kaum miskin yang rentan dan tertindas serta terhisap diseluruh penjuru negeri.
Akibatnya, krisis yang diperburuk oleh kebijakan-kebijakan proi-mperialisme SBY-JK telah menyebabkan hilangnya hak-hak dasar rakyat. Rakyat tidak lagi memperoleh hak atas pekerjaan dengan upah yang layak, rakyat tidak lagi memperoleh hak atas pendidikan, rakyat tidak lagi memilik hak atas kesehatan, rakyat tidak lagi memiliki hak atas makanan, rakyat tidak lagi memilikii hak atas kesehatan dan lingkungan yang layak.
Atas penilaian-penilaian diatas, dengan ini kami menyimpulkan bahwa krisis ekonomi dan keuangan sebagai buah dari bertumpuk-tumpuknya kejahatan-kejahatan imperialisme serta kebijakan-kebijakan anti rakyat rezim SBY-JK telah menghancurkan syarat-syarat pokok tegaknya penghargaan atas hak asasi manusia, bahkan telah juga merupakan sistematisasi pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial, ekonomi, dan kebudayaan rakyat.
Atas dasar kesimpulan tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menentang seluruh kebijakan-kebijakan imperialisme dan rezim SBY-JK yang kian mengintensifkan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan kaum tertindas serta terhisap di Indonesia;
2. Menuntut Penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan dunia dengan mengedepankan pemihakan terhadap rakyat khususnya kaum buruh dan kaum tani dalam dengan cara; (1) melakukan penaikan upah secara signifikan bagi kaum buruh; (2) melaksanakan land-reform sejati bagi kaum tani; (3) lapangan dan jaminan kerja yang layak bagi seluruh rakyat;
3. Menuntut penghapusan seluruh utang luar negeri, khususnya utang-utang najis dan haram, dan sekaligus menuntut debt-reparation kepada negara-negara imperialis guna memulihkan keadaan sosial, ekonomi,, kebudayaan, dan kedaulatan rakyat Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun dirusak oleh proyek-proyek utang luar negeri;
4. Menuntut penyelesaian segala bentuk pelanggaran HAM; berupa penyelesaian sengketa-sengketa perburuhan dengan mengembalikan seluruh hak-hak kaum buruh yang dirampas demi membiayai penanganan krisis ekonomi; penyelesaian sengketa-sengketa agraria dengan mengembalikan seluruh tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh berbagai proyek infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan; dan menuntut pemenuhan segala hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia;
5. Menuntut penyelenggaraan pembangunan yang mandiri, berwatak nasional-patriotis, dan demokratis untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian Komunike ini kami susun, terimaksih
Hidup Rakayat !! Hidup Rakayat !! Hidup Rakayat !!
Selasa, 9 Desember 2008
Front Perjuangan Rakyat
http://fprsatumei.wordpress.com
RUDI HB DAMAN
Koordiantor
Front Perjuangan Rakyat ( FPR)
http://fprsatumei.wordpress.com
Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang merupakan aliansi luas dari organisasi-organisasi massa dan NGO di Indonesia yang memiliki watak demokratis. FPR beranggotakan organisasi-organisasi sebagai berikut; Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Buruh Aspirasi Pekerja Indonesia (SB-API), Forum Buruh Cengkareng (FBC), Serikat Buruh Koas Eterna Jaya Industries (SBK-EJI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Gerakan Mahasiswa Nasional Kerakyatan (GMNK), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Central Gerakan Mahasiswa Universitas Bung Karno (CGM-UBK), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Komite Pemuda Cengkareng (KPC), Arus Pelangi (AP), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Univ. Bung Karno (GMNI UBK), Forum Pemuda Kota Bekasi (FORDASI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Aliansi Perlawanan Rakyat (APR), Kesatuan Buruh Transportasi Indonesia (KBTI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Serikat Bajaj Jakarta (SEBAJA), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), INFID, INDIES, LP3ES, MIGRANTCARE, UPC, UPLINK, PBHI Nasional.
HORMATI, LINDUNGI DAN PENUHI HAK-HAK SELURUH RAKYAT
HENTIKAN PERAMPASAN UPAH, KERJA DAN TANAH
Kami perwakilan organisasi-organisasi massa, LSM, dan Individu dari berbagai sektor; seperti gerakan buruh, tani, pemuda mahasiswa, buruh migran, perempuan, intelektual dan organisasi-organisasi lain yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), pada hari ini telah berhimpun dalam sebuah forum yang kami sebut sebagai Kemah Rakyat Untuk Hak Asasi Manusia 2008 sebagai bentuk peringatan 60 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai ajang berbagi pandangan, analisis, dan sikap atas perkembangan-perkembangan serta kemunduran-kemunduran pencapaian penghormatan, perlindungan, serta pemenuhan hak-hak dasar sosial ekonomi rakyat sebagai komponen-komponen utama hak asasi manusia.
Kami memandang, krisis ekonomi yang kian memburuk pada saat ini telah menyebabkan semakin menghilangnya kedaulatan rakyat, perdamaian dan kemerdekaan sejati yang merupakan sendi-sendi dasar tegaknya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Nafsu serakah kafitalis-kafitalis besar monopoli pemburu keuntungan-keuntungan super (superprofit) telah mengakibatkan kerusakan yang hebat pada tatanan ekonomi, sisial, kebudayaan, lingkungan hidup, dan sendi-sendi kemasyarakatan lainnya menjadi faktor-faktor penyebab paling utama krisis ekonomi dunia saat ini.
Krisis ekonomi dan finansial yang terjadi pada saat ini merupakan akibat dari kejahatan-kejahatan ekonomi dan politik imperialisme pimpinan Amerika Serikat yang menyuburkan dan menumbuh kembangkan praktik-praktik spekulasi dipasar uang dan pasar komoditi dunia yang menyebabkan sistem ekonomi dunia saat ini tidak lebih dari sekedar arena perjudian ekonomi global yang keras dan penuh dengan kecurangan.
Sesungguhnya, krisis ini merupakan akibat yang tidak terhindarkan dari kontradiksi antara kerja yang disosialisasi dengan kepemilikan individu atas alat-alat produksi yang terjadi pada perkembangan kapitalisme monopoli sebagai tingkat tertinggi dalam perkembangan kapitalisme. Krisis ini disebabkan oleh overproduksi komoditi persenjataan, teknologi tinggi, dan barang-barang konsumsi, serta penumpukkan keuntungan kapital dan keuntungan-keuntungan super (superprofit) yang mengakibatkan globalisasi kemiskinan.
Krisis ekonomi dan fiansial dunia saat ini berlangsung pada saat berbagai inisiatif yang digagas dan digalang oleh imperialisme dalam berbagai forum kerjasama multilateral seperti G8 dan G20 telah menemui jalan buntu dan kegagalan. Krisis kali ini juga membuktikan bahwa lembaga-lembaga penyokong imperialisme, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Bank Pembangunan Asia (ADB), Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), telah gagal dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk semua.
Bagi rakyat Indonesia, situasi ekonomi dan keuangan global kali ini telah kian memperburuk krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Defisit perdagangan dan anggaran belanja yang diakibatkan rendahnya produksi nasional dan membanjirnya barang-barang impor dari imperialisme serta dipadu dengan beban pembayaran utang dan bunga utang yang sangat tinggi telah menyebabkan naiknya berbagai kebutuhan pokok serta hilangnya lapangan kerja bagi puluhan ribu buruh Indonesia, telah pula melahirkan perampasan tanah dan monopoli sumber-sumber produktif rakyat, kelaparan dan gizi buruk, serta berbagai bentuk kekerasan.
Krisis kali ini, tidak satupun bisa ditolong oleh kebijakan-kebijakan ekonomi rejim SBY-JK yang sepenuhnya mengabdi pada kepentingan imperialisme dan klas-klas reaksi didalam negeri. Tidak satupun kebijakan-kebijakan SBY-JK yang secara konkret menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak rakyat.
Sebaliknya, kebijakan-kebijakan SBY-JK ---- seperti Peraturan Bersama Empat Menteri tentang Pemeliharaan Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional dalam Mengantisipasi Perkembangan Perekonomian Global, kebijakan liberalisasi pertanahan, kebijakan-kebijakan ekspor tenaga kerja, dan berbagai kebijakan lainnya, justru kian memaksa rakyat Indonesia berhadapan dengan bentuk-bentuk krisis yang paling nyata; yakni intensifnya dan luasnya skala perampasan Upah, Kerja dan Tanah yang mengakibatkan kekerasan, perang, wabah penyakit, dan pengusiran paksa kepada kaum miskin yang rentan dan tertindas serta terhisap diseluruh penjuru negeri.
Akibatnya, krisis yang diperburuk oleh kebijakan-kebijakan proi-mperialisme SBY-JK telah menyebabkan hilangnya hak-hak dasar rakyat. Rakyat tidak lagi memperoleh hak atas pekerjaan dengan upah yang layak, rakyat tidak lagi memperoleh hak atas pendidikan, rakyat tidak lagi memilik hak atas kesehatan, rakyat tidak lagi memiliki hak atas makanan, rakyat tidak lagi memilikii hak atas kesehatan dan lingkungan yang layak.
Atas penilaian-penilaian diatas, dengan ini kami menyimpulkan bahwa krisis ekonomi dan keuangan sebagai buah dari bertumpuk-tumpuknya kejahatan-kejahatan imperialisme serta kebijakan-kebijakan anti rakyat rezim SBY-JK telah menghancurkan syarat-syarat pokok tegaknya penghargaan atas hak asasi manusia, bahkan telah juga merupakan sistematisasi pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial, ekonomi, dan kebudayaan rakyat.
Atas dasar kesimpulan tersebut, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Menentang seluruh kebijakan-kebijakan imperialisme dan rezim SBY-JK yang kian mengintensifkan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan kaum tertindas serta terhisap di Indonesia;
2. Menuntut Penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan dunia dengan mengedepankan pemihakan terhadap rakyat khususnya kaum buruh dan kaum tani dalam dengan cara; (1) melakukan penaikan upah secara signifikan bagi kaum buruh; (2) melaksanakan land-reform sejati bagi kaum tani; (3) lapangan dan jaminan kerja yang layak bagi seluruh rakyat;
3. Menuntut penghapusan seluruh utang luar negeri, khususnya utang-utang najis dan haram, dan sekaligus menuntut debt-reparation kepada negara-negara imperialis guna memulihkan keadaan sosial, ekonomi,, kebudayaan, dan kedaulatan rakyat Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun dirusak oleh proyek-proyek utang luar negeri;
4. Menuntut penyelesaian segala bentuk pelanggaran HAM; berupa penyelesaian sengketa-sengketa perburuhan dengan mengembalikan seluruh hak-hak kaum buruh yang dirampas demi membiayai penanganan krisis ekonomi; penyelesaian sengketa-sengketa agraria dengan mengembalikan seluruh tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh berbagai proyek infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan; dan menuntut pemenuhan segala hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia;
5. Menuntut penyelenggaraan pembangunan yang mandiri, berwatak nasional-patriotis, dan demokratis untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Demikian Komunike ini kami susun, terimaksih
Hidup Rakayat !! Hidup Rakayat !! Hidup Rakayat !!
Selasa, 9 Desember 2008
Front Perjuangan Rakyat
http://fprsatumei.wordpress.com
RUDI HB DAMAN
Koordiantor
Front Perjuangan Rakyat ( FPR)
http://fprsatumei.wordpress.com
Front Perjuangan Rakyat (FPR) yang merupakan aliansi luas dari organisasi-organisasi massa dan NGO di Indonesia yang memiliki watak demokratis. FPR beranggotakan organisasi-organisasi sebagai berikut; Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Serikat Buruh Aspirasi Pekerja Indonesia (SB-API), Forum Buruh Cengkareng (FBC), Serikat Buruh Koas Eterna Jaya Industries (SBK-EJI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Keristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Gerakan Mahasiswa Nasional Kerakyatan (GMNK), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Central Gerakan Mahasiswa Universitas Bung Karno (CGM-UBK), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Komite Pemuda Cengkareng (KPC), Arus Pelangi (AP), Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Univ. Bung Karno (GMNI UBK), Forum Pemuda Kota Bekasi (FORDASI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Aliansi Perlawanan Rakyat (APR), Kesatuan Buruh Transportasi Indonesia (KBTI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Serikat Bajaj Jakarta (SEBAJA), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), INFID, INDIES, LP3ES, MIGRANTCARE, UPC, UPLINK, PBHI Nasional.
