Peringati Hari HAM Buruh dan Mahasiswa Demo Jamsostek

Written by indowartanews
Dec 11, 2008 at 06:23 PM

ImagePontianak, Indowarta

Hari HAM (Hak Asasi Manusia) se – dunia ke 60 diperingati oleh berbagai elemen dan dengan tuntutan yang beragam pula. Kali ini, Rabu (10/12) kemarin, sedikitnya seratus massa gabungan dari kelompok Persatuan Buruh Kalbar, FMN, GMNI, BEM FISIP UNTAN, BEM Universitas Panca Bhakti, KAMMI, Uplink, Gemawan, JARI Borneo dan SPKS Kalbar yang menamakan diri Persatuan Rakyat Kalbar (PRKB), melakukan aksi di Kantor Jamsostek Kalbar di Jalan Ahmad Yani-Pontianak, menuntut berbagai permasalahan pelanggaran HAM di sektor perburuhan khususnya mengenai bantuan PHK buruh.

Sebelumnya konsentrasi massa terjadi di kawasan Tugu Digulis - Bundaran Untan, dengan berbagai atribut dan peralatan pengeras suara, massa berbaris dipandu oleh Korlap aksi, Sahid dari FMN.

Dalam moment tersebut Sahid membakar semangat massa dengan orasinya yang mengatakan bahwa lagi-lagi masyarakat dipaksa untuk turun ke jalan untuk menuntut masalah banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara melalui Pemerintah.

Ali Hanafiah dari Uplink menambahkan, ”Di sektor Perburuhan, ratusan orang sudah dirumahkan dan ribuan lainnya akan menyusul, akibat kebijakan pemerintah yang hanya berpihak pada kaum kapitalis.”

Aksi di bundaran Tugu Digulis ditutup dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu massa melakukan longmarch. Sesuai rencana, aksi akan digelar di Kantor Gubernur, namun setelah mendapat info bahwa Gubernur tidak ada, maka aksi dibelokkan ke Kantor Jamsostek Kalbar yang berada tepat dihadapan Kantor Gubernur. Di sini Sahid kembali berorasi dengan mengajak elemen masyarakat menuntut pemerintah agar menghentikan PHK di sektor buruh dan mencabut SKB 4 menteri yang merugikan buruh.

Dalam aksi di Jamsostek ini, massa ditemui langsung oleh Kepala Jamsostek Kalbar, Muhammad Lili Setiadi dan pejabat lain dijajarannya. Lili menawarkan kepada massa untuk berdialog menuntaskan masalah tuntutan massa yang meminta transparansi penyaluran dana bantuan PHK . Akhirnya dialog dilakukan antara pihak Jamsostek dan sepuluh orang perwakilan pengunjuk rasa.

Dalam dialog Fajri mengatakan, “Direktur Jamsostek pusat dalam tayangan di media beberapa waktu lalu mengatakan bahwa pemerintah melalui Jamsostek menyediakan dana bantuan PHK yang akan diberikan kepada karyawan yang kena PHK pada krisis sekarang ini. Yang penting saat ini adalah apa langkah konkrit Jamsostek agar buruh bisa menerima bantuan ini?”.

”Dana itu memang ada pada kami, tahun ini kami mendapat Rp 4 juta. Karena ini sifatnya bantuan, bukan hak yang bisa didapat semua buruh,” kata Lili.

Ditambahkannya, bahwa pihak perusahaanlah yang harus mengajukan nama-nama pekerja yang diPHK, tentunya yang menjadi anggota Jamsostek. Menurut Lili, per pekerja mendapat bantuan Rp. 350 000, namun karena sifatnya bantuan tentu tidak semua buruh yang di PHK bisa mendapat bantuan.

”Selama dana itu masih ada kita akan beri, karena sifatnya kita diberi oleh pusat bukan mengajukan,”ungkap Lili. ”Sampai saat ini kami tidak tahu berapa jumlah karyawan yang sudah diPHK dan tidak ada pengajuan yang masuk,” ujar Lili membela diri.

Menanggapi pernyataan Kepala Jamsostek Kalbar, Suratimin sebagai perwakilan buruh dari Serikat Buruh PT Sumber Alam mengungkapkan bahwa sudah ratusan karyawan dirumahkan diantaranya di PT Sumber Alam tempatnya bekerja, sudah 104 pekerja dirumahkan, di PT Sumber Jantin sekitar 70 pekerja, serta di NKP ada 93 pekerja.

ImageTanpa bertele-tele, Lili langsung mengambil keputusan untuk membentuk tim bersama antara pihak Jamsostek dan sembilan orang perwakilan dari pengunjuk rasa, akhirnya terpilih untuk mewakili buruh diantaranya Drs. Sitepu dari SPSI Kalbar, Suratimin dari SB Sumber Alam, Buche dari SB Sumber Jantin, Ignesia dari Persatuan Buruh Kalbar, Rusman dari SB NKP, Yani AS dari PBK, Fajri dari Gemawan, Ikhwani dan Ali Hanafiah dari Uplink. Lili mengatakan bahwa tim ini yang akan bekerja sama dengan Jamsostek Kalbar untuk mengurus masalah teknis pemberian bantuan ini.

Akhirnya perwakilan aksi yang merasa sudah mendapatkan tuntutannya mengakhiri pertemuan tersebut sekaligus juga mengakhiri aksi di Jamsostek kalbar. Namun dengan masih penasaran massa tetap mendatangi Kantor Gubernur untuk menyampaikan delapan point tuntutannya yang tertuang dalam pernyataan sikap diantaranya penyelesaian seluruh persoalan yang sudah jelas melanggar HAM seperti kasus pembunuhan Safarudin, teror terhadap perjuangan kaum buruh tani, masyarakat adat dan masyarakat lainnya.

Penghentian aktivitas melanggar HAM yang dilakukan oleh Negara maupun Perusahaan misalnya perampasan tanah dan kekayaan alam kaum tani dan masyarakat adat. Point ketiga, pembatalan peraturan perundang-undangan yang jelas melanggar HAM seperti UU no 13 tentang Tenaga Kerja, UU no 18 tentang Perkebunan dan RUU tentang BHP. Keempat, hormati kebebasan dan hentikan diskriminasi terhadap warga Negara dalam meyakini agama, aliran kepercayaan dan keyakinan, serta penderita HIV/AIDS. Lima, penuhi hak-hak demokratik rakyat. Enam, jalankan UU no 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan reformasi Agraria sekarang juga. Tujuh, cabut SK Ketua STAIN no 55 tentang DO terhadap dua mahasiswa dan skorsing terhadap 2 mahasiswa. Terakhir, selamatkan buruh yang baru kena PHK dengan memberi hak atas jaminan social sebesar Rp. 350 ribu serta berikan alternative pekerjaan.

Di Kantor Gubernur Kalbar, massa yang duduk di depan tangga pintu utama Kantor Gubernur, ditemui oleh Asisten II Sekda kalbar, Munir, yang menyatakan menerima pernyataan sikap yang disampaikan, namun mengaggap maksudnya tidak jelas dan menyayangkan perilaku pengunjuk rasa yang banyak lalu lalang tidak menyimak dialog. Akhirnya aksi di Kantor Gubernur berakhir tanpa sebuah keputusan yang berarti dan sebelum membubarkan diri pendemo kembali menyanyikan lagu Indonesia raya. (fai)