GSBI: PERNYATAAN SIKAP GSBI

Gabungan Serikat Buruh Independen
Federation of Independent Trade Union

Dalam Peringatan 60 tahun Hari Hak Azasi Manusia 10 Desember 2008


Pemenuhan Upah Layak, Menghentikan PHK Dalam Bentuk Apapun, Melaksanakan Reforma Agraria Sejati dan Land reform Sejati, Melaksanakan Pendidikan dan Kesehatan Murah serta Penyediaan Lapangan Kerja Bagi Seluruh Rakyat adalah Pemenuhan Hak Azasi Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia.



Salam solidaritas
Pada 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan sebuah piagam yang dikenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang bersifat universal berkenaan dengan kewajiban setiap negara di dunia untuk menjamin pemenuhan serta perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat baik secara sosial-ekonomi maupun hak sipil politik (ekosob dan sipol).

Namun setelah 60 tahun sejak dideklarasikan, kondisi rakyat di seluruh negeri justru semakin dijauhkan dari hak-hak dasar yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Mayoritas rakyat di berbagai negeri di dunia ketiga, justru mengalami marjinalisasi secara structural dan sistemik pada seluruh aspek kehidupan, baik social-ekonomi, politik maupun budaya. Bahkan terus mengalami kemerosotan dari waktu ke waktu.

Inilah keistimewaan peringatan Hari Hak Asasi Manusia se-Dunia saat ini. Setelah 60 tahun deklarasi dengan perkembangan krisis ekonomi dunia saat ini, seluruh sector masyarakat justru semakin dijauhkan dari hak-hak sosial ekonomi maupun hak-hak sipil politiknya. Malah Perampasan terhadap upah, kerja dan tanah semakin Intensip, akibat dampak dari krisis global dan kerakusan imperialisme serta rezim komprador didalam negeri.

Krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di jantung imperialisme (AS) akibat Over produksi barang-barang teknologi tinggi dan over produksi di bidang persenjataan dan barang-barang komoditi utamanya di negeri-negeri imperialisme pimpinan AS yang telah berlangsung dalam satu dekade ini, semakin bertambah hebat ketika pada saat yang bersamaan, Amerika Serikat dilanda krisis keuangan dengan meluasnya gejolak jatuhnya pasar saham pada sejumlah perusahaan milik kaum imperialisme yang dipicu oleh kasus subprime mortgage (kredit macet perumahan). Akibatnya, secara keseluruhan perkembangan ekonomi AS, pada kuartal pertama tahun 2008 pertumbuhan ekonominya anjlok hanya mencapai 0,6%, angka pertumbuhan ekonomi ini jauh menurun bila dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Hal ini terjadi secara drastis semenjak AS meelancarkan perang agresi ke Irak atas nama demokrasi dan perang melawan terorisme global (war of global terrorisme).

Krisis keuangan dan resesi ekonomi di negeri-negeri imperialisme tersebut telah menguak kebusukan dari system kapitalisme yang pada saat ini memanifestasikan dirinya dalam tingkatan terakhirnya sebagai kapitalisme monopoli yang sekarat dan terbukti telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang tiada tara, yang tidak pernah kita jumpai pada tahap-tahap perkembangan masyarakat sebelumnya. Sementara disisi yang lain, klas buruh semakin mengalami peningkatan kesadarannya, karena krisis dan beban krisis yang terjadi harus ditimpakan pada klas buruh. Sehingga Jutaan klas buruh, kaum tani dan rakyat terindas lainnya dilemparkan dalam tingkat kehidupan yang sangat menyedihkan. Klas buruh dihadapkan pada serangkaian kebijakan system perburuhan yang fleksibel (labour market flexibility), yaitu system kerja kontrak, politik upah murah, ancaman PHK, pembatasan hak mogok, pembatasan hak unutk berpendapat di muka umum baik lisan maupun tertulis serta pembatasan hak berserikat ataupun berorganisasi. Demikian juga dengan kaum tani di berbagai negeri harus menghadapi perampasan-prampasan tanah pertaniannya akibat ulah korporasi monopoli internasional yang tiada henti melakukan praktek-praktek monopoli atas sumber-sumber agraria. Pertanian perseorangan skala kecil untuk subsisten farming didesak oleh pertanian skala besar (perkebunan) bagi tanaman-tanaman pasar, seperti karet dan sawit. Pertanian dan pedesaan pada umunya di banyak negeri tidak mengalami kemajuan yang berarti, akan tetapi justru semakin jatuh dalam keterbelakangan secara ekonomi, politik maupun budaya.

Saat ini sekurang-kurangnya sudah ada 760.000 orang di AS yang kehilangan pekerjaan, sementara, pada sekala global, perkembangan terbaru dari jumlah pengangguran akibat krisis yang berlangsung, sedikitnya 20 juta orang harus kehilangan pekerjaannya. Sedangkan menurut Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional (ILO), angka pengangguran di seluruh dunia bisa meningkatdari 190 juta pada tahun lalu ke angka 210 juta pada akhir 2009. Begitu juga jumlah orang-orang yang hidup dengan penghasilan di bawah US$ 1 per hari, diperkirakan meningkat sebesar 40 juta, penghasilan US$ 2 per hari akan mencapai 100 juta orang.

Situasi krisis ekonomi dan keuangan global kali ini telah kian memperburuk krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Defisit perdagangan dan anggaran belanja yang diakibatkan rendahnya produksi nasional dan membanjirnya barang-barang sampah impor dari imperialisme serta dipadu dengan beban pembayaran utang dan bunga utang yang sangat tinggi telah menyebabkan naiknya berbagai kebutuhan pokok serta hilangnya lapangan kerja bagi puluhan ribu buruh di Indonesia, telah pula melahirkan perampasan tanah dan monopoli sumber-sumber produktif rakyat, kelaparan dan gizi buruk, serta berbagai bentuk kekerasan.

Sementara berbagai langkah kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintahan SBY-JK dalam upaya mengatasi dampak krisis ekonomi dunia, masih tetap meletakkan perspektif penyelamatan dan perlindungan kepada kalangan pengusaha besar dan tuan tanah seperti yang tertuang dalam 10 paket kebijakan ekonomi nasional serta finansial. Secara terang reim SBY-JK dalam menjawab kebangkrutan ekonomi dan sistem kapitalisme ini dengan menempatkan klas buruh sebagai tumbal hal ini terbukti dengan di keluarkannya Peraturan Bersama Empat Menteri kaum buruh dipaksa merelakan perampasan upah yang menjadi haknya. Demikian pula bagi kaum tani yang akan menghadapi gelombang perampasan tanah dan represifitas politik SBY-JK demi lancarnya pembangunan infrastruktur besar yang konon ditujukan untuk menarik investasi asing. Tidak cukup dengan itu, Pemerintah SBY-JK juga berniat untuk mengeruk sebesar-besarnya pendapatan dari pajak perorangan yang pada APBN 2009 ditargetkan mencapat sebesar Rp 364,4 triliun atau melebihi realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 yang mencapai Rp 325,7 triliun serta melipatgandakan pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dengan target pengiriman 1 juta orang per-tahun mulai tahun 2009 untuk menggelembungkan penerimaan devisa dari remitan (uang kiriman) buruh migran Indonesia yang ditargetkan mencapai Rp 125 triliun atau hampir dua kali-lipat penerimaan remitan tahun 2008 ini.

Tampak dengan jelas bahwa kebijakan tersebut mengorbankan hak-hak dasar rakyat Indonesia. Krisis yang ada juga telah terbukti melambatkan ekonomi nasional bahkan mengancam tutupnya sejumlah pabrik otomotif, elektronik dan sepatu, tekstil maupun garmen yang selama ini sangat bergantung pada pasar di AS, Eropa maupun Jepang sehingga di Indonesia diperkiraan sekitar 3 juta orang akan kehilangan pekerjaan (PHK).

Maka atas dasar penilaian-penilaian di atas, dengan ini kami menyimpulkan bahwa krisis ekonomi dan keuangan sebagai buah dari bertumpuk-tumpuknya kejahatan imperialisme serta kebijakan-kebijakan anti-rakyat rejim SBY-JK telah menghancurkan syarat-syarat pokok tegaknya penghargaan atas hak asasi manusia, bahkan telah juga merupakan sistematisasi pelanggaran hak-hak sipil dan politik serta hak-hak sosial, ekonomi, dan kebudayaan rakyat, telah menyebabkan hilangnya hak-hak dasar rakyat. Rakyat tidak lagi memperoleh hak atas pekerjaan dengan upah yang layak, rakyat tidak lagi memperoleh hak atas pendidikan, rakyat tidak lagi memiliki hak atas kesehatan, rakyat tidak lagi memiliki hak atas makanan, rakyat tidak lagi memiliki hak atas keselamatan dan lingkungan yang layak.

Pemerintah dan kekuatan-kekuatan politik saat ini belum secara serius menjalankan semangat reformasi untuk menegakan keadilan demi perlindungan dan pemajuan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diwajibkan oleh UUD 1945 amandemen ke-2 pasal 28(a) – (j). Akibatnya, sampai sekarang ini belum ada bentuk pertanggungjawaban yang memadai atas terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan di masa lalu, hal ini dibuktikan dengan kasus-kasus kejahatan kemanusiaan masa lalu dan saat ini belum banyak bisa diselesaikan, mulai dari tragedi kelam peristiwa 1965/66, pembunuhan aktivis buruh Marsinah, Kasus 27 Juli, tragedi Trisakti, kasus Semanggi 1 dan 2 serta kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa dllnya merupakan rentetan daftar kejahatan kemanusiaan yang tidak sanggup di selesaikan oleh rezim yang berkuasa. Misalnya, belum berhasilnya pengadilan HAM memenuhi rasa keadilan bagi korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Akibat dari keadaan ini adalah para aktor yang seharusnya bertanggungjawab atas terjadinya rangkaian kejahatan terhadap kemanusian di masa lalu dapat dengan leluasa memasuki arena politik Pemilu 2009 nanti. Ketidakkonsistenan DPR dan Pemerintah selama ini telah menjadi tempat berlindung bagi para penanggungjawab dan pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.
Maka menjadi penting momentum peringatan 60 tahun HAM ini untuk mengkampanyekan secara luas pada skala nasional dan internasional berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap buruh (termasuk buruh migran), petani, pemuda, mahasiswa, perempuan, kaum miskin kota, dan golongan masyarakat lainnya di Indonesia. Pelanggaran HAM yang dimaksudkan meliputi hak yang paling esensial yaitu hak social-ekonomi, politik dan kebudayaan, maupun berbagai tindak kekerasan yang dilegitimasi oleh berbagai kebijakan yang ada, dalam rangka Memajukan pengetahuan dan kapasitas rakyat berkenaan berbagai konsepsi HAM sebagai landasan dalam mengartikulasikan maupun dalam hal promosi hak-hak social-ekonomi maupun hak-hak sipil politiknya. Sehingga bentul-betul adanya komitment pemerintah untuk memenuhi tuntutan minimum rakyat Indonesia, terutama klas buruh, kaum tani, serta golongan rakyat tertindas lainnya dan adanya komitmen pemerintah secara sungguh-sungguh pula untuk meninggalkan cara-cara kekerasan maupun bentuk-bentuk intimidasi lainnya dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, tertutama klas buruh, kaum tani, dan rakyat tertindas lainnya dan selanjutnya adalah Tercapainya kemajuan kesadaran dan pengetahuan klas buruh, kaum tani dan golongan rakyat tertindas lainnya mengenai sebab-sebab maupun problem-problem yang dihadapi.

Untuk itu Gabungan Serikat Buruh Independen/Federation of Independent Trade Union (GSBI) dalam momentum 60 tahun peringatan hari Hak Asasi Manusia menyatakan sikap sebagai berikut ;
1) Menuntut segera di hentikannya berbagai bentuk Perampasan Upah, Kerja dan Tanah;
2) Menentang seluruh kebijakan-kebijakan imperialisme dan rejim SBY-JK yang kian mengintensifkan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dan kaum tertindas serta terhisap di Indonesia ;
3) Menuntut Penyelesaian krisis ekonomi dan keuangan dunia dengan mengedepankan pemihakan terhadap rakyat khususnya kaum buruh dan kaum tani dalam dengan cara; (1) melakukan penaikan upah secara signifikan bagi kaum buruh; (2) melaksanakan land-reform sejati bagi kaum tani; (3) lapangan dan jaminan kerja yang layak bagi seluruh rakyat;
4) Menuntut penghapusan seluruh utang luar negeri, khususnya utang-utang najis dan haram, dan sekaligus menuntut debt-reparation kepada negara-negara imperialis guna memulihkan keadaan sosial, ekonomi,, kebudayaan, dan kedaulatan rakyat Indonesia yang selama berpuluh-puluh tahun dirusak oleh proyek-proyek utang luar negeri;
5) Menuntut penyelesaian segala bentuk pelanggaran HAM; berupa penyelesaian sengketa-sengketa perburuhan dengan mengembalikan seluruh hak-hak kaum buruh yang dirampas demi membiayai penanganan krisis ekonomi; penyelesaian sengketa-sengketa agraria dengan mengembalikan seluruh tanah-tanah rakyat yang dirampas oleh berbagai proyek infrastruktur, perkebunan, dan pertambangan; dan menuntut pemenuhan segala hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat Indonesia;
6) Menuntut penyelenggaraan pembangunan yang mandiri, berwatak nasional-patriotis, dan demokratis untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
7) Menuntut kepada DPR dan Pemerintah untuk mengambil langkah yang konsisten dalam menegakan hukum atas peristiwa kejahatan terhadap kemanusian. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan atas setiap orang yang diduga melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan harus berjalan secara imparsial dan fair;
8) Menuntut di cabut dan di hapuskannya PB 4 menteri, di hentikannya PHK dalam bentuk apapun;
9) Menuntut di cabut UU No. 13 tahun 2008 tentang Ketenagakerjaan sebagai sumber penindasan kaum buruh atas dilegalkanya system kerja kontrak dan outsourcing dan merupakan kebijakan/undang-undang yang cenderung anti Hak Asasi Manusia;
10) Menuntut di Cabutnya UU PPTKILN No. 39 Tahun 2004 dan juga di Hapuskan terminal khusus TKI dimana ini menjadi sumber legalitas berbagai penindasan dan penghisapan buruh migran Indonesia termasuk dilanggarnya hak asasinya;
11) Mendesak seluruh Partai politik dan para politisi yang berjuang pada Pemilu 2009 untuk memasukkan masalah HAM sebagai platform dan agenda politiknya serta secara konsisten untuk melaksanakannya.
Demikain pernyataan sikap GSBI ini di sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jakarta, 10 Desember 2008

Hormat kami
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)



Rudi HB Daman
Ketua Umum


Emelia Yanti MD Siahaan
Sekretaris Jenderal