Pemilu-Pilpres: 80,6 % Buruh Tak Akan Pilih SBY di Pilpres
Kamis, 22 Januari 2009 - 14:35 wib Insaf Albert Tarigan - Okezone JAKARTA - Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbukti mas...
https://www.infogsbi.or.id/2009/01/pemilu-pilpres-806-buruh-tak-akan-pilih.html?m=0
Kamis, 22 Januari 2009 - 14:35 wib Insaf Albert Tarigan - Okezone
JAKARTA - Popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbukti masih tertinggi dibandingkan figur lain. Namun demikian, sebanyak 80,6 persen buruh mengatakan tidak akan kembali memilih SBY pada Pilpres 2009.
Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja BUMN Arief Poyono mengatakan, dari survei yang telah dilakukan FSP BUMN di 33 provinsi kepada sebanyak 5.123 responden menunjukkan, keengganan buruh memilih SBY tersebut dengan alasan SBY dianggap tidak berpihak kepada nasib buruh.
"Kaum buruh kecewa terhadap pemerintahan SBY atas Beberapa kebijakan yang tidak berpihak terhadap buruh," ujarnya dalam konferensi pers di Hotel Aston, Kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat, Kamis (22/1/2009).
Kebijakan-kebijakan itu, menurut Arief, meliputi upaya pemerintah melakukan revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga kerja, politik upah murah, penangkapan dan pemecatan aktivis buruh, pengesahan UU Pelayaran, kenaikan harga BBM, serta SKB lima menteri soal penetapan hari Sabtu dan Minggu yang dianggap hari kerja dan tidak dianggap lembur.
Kebijakan lain yang dinilai tidak berpihak adalah SKB empat menteri tentang antisipasi krisis global, di mana perusahaan diperkenakan tidak menaikkan upah buruh dengan alasan tidak mampu. Selain itu juga belum selesainya kasus perburuhan seperti buruh PTDI, penggunaan dana Jamsostek yang tidak pro-buruh, serta lemahnya advokasi terhadap TKI di luar negeri.
Mantan Anggota KPU Mulyana berpendapat, hasil jajak pendapat ini menunjukkan buruknya hubungan partai dengan serikat buruh. "Partai sekarang hanya mementingkan citra melalui iklan, namun mereka tidak pernah melakukan komunikasi atau mempunyai basis massa di komunitas-komunitas buruh," jelasnya.
Hal ini, lanjutnya, berbeda dengan kondisi perpolitikan pada era Demokrasi Terpimpin, di mana hampir semua partai politik memiliki underbow, dan bisa bergaul serta mendukung kepentingan buruh. (ded)