Hari Buruh Se-Dunia 2009

Aksi demontrasi ribuan nassa yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat pada Satu Mei 2008

Memaknai Satu Mei dan Tugas Kaum Buruh Indonesia dalam Situasi Kekinian



Salam juang,.....
Pada 1 Mei 2009 nanti, seluruh klas buruh dan rakyat pekerja di seluruh dunia, termasuk kaum tani akan merayakan satu peristiwa bersejarah dalam tradisi berjuang yang sengit terhadap klas penghisap dan penindas. Peristiwa itu adalah perayaan Hari Buruh se-Dunia. Sebuah peristiwa yang selalu di peringati secara meriah melalui berbagai aksi protes dalam bentuk demonstrasi, seminar, diskusi terbuka serta dalam berbagai ragam aktivitas lainnya yang serupa, yaitu memaknai perjuangan kaum buruh pada tahun 1886, yang menuntut diberlakukannya ketentuan 8 jam kerja perhari. Tuntutan ini tidak semata berarti berkurangnya jam kerja buruh, melainkan memiliki makna berakhirnya gurita perbudakan dan sisa-sisa penghambaan dalam hubungan antar manusia yang didasarkan pada kewajiban kerja untuk memperoleh imbalan upah. Berakhirnya perbudakan dan penghambaan adalah era baru bagi perjuangan kemanusiaan bagi klas yang paling maju, paling modern, dan paling memiliki hari depan.

Adapun tujuan umum dari keseluruhan kegiatan politik ini dimanapun di berbagai belahan dunia adalah sama, yaitu ingin memperjuangkan hak-hak dasar ekonomi, sosial maupun politik yang selama ini dirampas dan dicampakkan oleh banyak rezim reaksioner di berbagai negeri, terutama di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan dan bergantung.

Perayaan Satu Mei pada situasi sekarang memiliki arti yang istimewa dan strategis. Keistimewaan ini terletak pada bahwa pada saat perayaan itu akan dilangsungkan, dunia dan sistem ekonomi kapitalisme monopoli internasional (globalisasi imperialisme) sedang mengalami krisis yang luar biasa dan membawa dampak sangat buruk terhadap kehidupan klas buruh, klas pekerja, kaum tani, serta terhadap berbagai golongan rakyat tertindas lainnya baik di negeri-negeri imperialisme itu sendiri seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa maupun di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan-setengah feodal, dan negeri-negeri bergantung lainnya. Krisis umum imperialisme yang ditandai oleh krisis finansial (keuangan) dengan ambruknya banyak bank milik imperialisme maupun berbagai lembaga keuangan lainnya, lebih lanjut telah menyebabkan banyak industri, seperti otomotif, teknologi tinggi, elektronik, tekstil dan produk tekstil, serta sektor jasa dan keuangan mengalami pukulan. Banyak dari industri yang dimaksud tersebut dipaksa mengurangi produksi, bahkan banyak yang telah jatuh bangkrut. Tentu saja, pihak yang paling menanggung beban atas krisis ini adalah klas buruh dan klas pekerja lainnya.

Krisis umum yang sedang menghebat ini juga menunjukkan bahwa sistem kapitalisme monopoli internasional semakin terkuak secara terang mengenai kerapuhan sistemnya dan kebusukannya. Sistem yang telah usang ini sepanjang sejarahnya terus menghambat kemajuan kekuatan produktif dan telah menyebabkan keterbelakangan yang demikian hebat bagi kekuatan produktif yang ada. Klas buruh, klas pekerja termasuk kaum tani dan rakyat tertindas lainnya terus dibelenggu dan didesak sampai tidak ada tempat lagi untuk mengembangkan kehidupannya.

Bahkan pada situasi krisis saat ini, klas buruh, klas pekerja (termasuk kaum tani) serta golongan rakyat lainnya semakin ditekan dan kaum imperialisme dunia maupun rezim reaksioner dalam negeri melalui berbagai langkah ekonomi dan politiknya untuk menyelamatkan dirinya dari terpaan krisis justru melempar beban krisis itu ke pundak para kalas buruh, klas pekerja (termasuk kaum tani) dan kepada seluruh rakyat tertindas lainnya. Dengan demikian, situasi ini pasti akan menciptakan syarat-syarat yang lebih matang bagi perjuangan yang sengit antara klas buruh, kaum tani dan golongan rakyat tertindas lainnya melawan imperialisme, feodalisme dan para kapitalisme birokrat di berbagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal, tak terkecuali di Indonesia.

Selain itu di negeri kita Indonesia bahwa perayaan Satu Mei ini berlangsung alam suana menuju pemilihan umum untuk pergantian tampuk kekuasaan pasca dilaksanakannya pesta demokrasi borjuasi berupa pemilihan umum calon legeslatif dari daerah sampai pusat (DPR-RI/DPRD TK I dan TK II) termasuk DPD (Dewan Perwakilan Daerah) pada 9 April lalu, pesta demokrasi borjuasi ini di ikuti oleh 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal di Propinsi Nangroe Aceh Darusalam yang selanjutnya pada bulan Juni 2009 nanti akan dilangsungkan juga pemilihan umum langsung untuk memilih Presiden dan wakilnya, yang sudah dapat di pastikan SBY ataupun JK akan maju menjadi kandidat untuk memimpin bangsa ini, padahal jelas dan nyata-nyata telah gagal membawa perubahan serta perbaikan nasib dan kesejahteraan serta keadilan bagi seluruh rakyat. Pemilu yang berlangsung ini telah menghabiskan milyaran uang rakyat, serta menyisakan berbagai persoalan dan kekisruhan tersendiri di masyarakat akibat kecurangan.

Dasar dari terjadinya Krisis Imperialisme
Apa yang menyebabkan krisis umum imperialisme? Monopoli atas alat produksi dan kepemilikan secara individual terhadap alat produksi adalah dasar dari terjadinya krisis umum imperialisme yang wujudnya dapat kita lihat dewasa ini dalam bentuk krisis pangan, energi, lingkungan dan keuangan, yang terjadi secara global, artinya mencakup hampir seluruh negeri-negeri yang ada di dunia saat ini. Dengan basis monopoli atas alat produksi dan kepemilikan secara individual terhadap alat produksi, berkembanglah perdagangan spekulatif terhadap produk barang-barang dagangan (komoditas), yang pada perkembangan dewasa ini telah ikut juga mempengaruhi gejolak kenaikan harga terutama untuk produk-produk pertanian pangan, produk-produk perkebunan maupun energi.

Monopoli atas alat produksi yang pokok seperti tanah menjadi dasar dari terjadinya over produksi atas produk-produk pertanian, yang kemudian harus dilempar ke pasar dunia melakukan mekanisme liberalisasi pertanian yang diatur dalam WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) sejak tahun 1995 dalam era kapitalisme monopoli pada hari ini. Demikian pula halnya dengan monopoli terhadap teknologi tinggi dan mesin-mesin, telah mengakibatkan over produksi atas produk-produk industri persenjataan, yang harus dilempar ke pasar dunia melalui perang agresi ataupun konflik berintensitas rendah dalam suatu negeri. Perang agresi dan pendudukan militer Amerika Serikat (AS) terhadap Irak pada tahun 2004 dan Afghanistan adalah contoh nyata dari krisis over produksi industri senjata, selain didorong oleh motif untuk mengamankan jalur pasokan energi minyak bagi negeri imperialis utama ini. Perang agresi terhadap Irak turut pula membuat krisis imperialisme semakin parah, karena telah menggerogoti anggaran belanja negeri Amerika Serikat yang seharusnya diperuntukkan untuk rakyatnya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan, namun kenyataannya dibelanjakan untuk kepentingan industri senjata teknologi tinggi. Gabungan antara beban anggaran perang agresi AS ke Irak dan Afghanistan, macetnya kredit perumahan murah, dan kemaharakusan kaum kapitalis monopoli Amerika Serikat, telah membuat negeri ini sekarang menjadi negeri yang mempunyai utang luar negeri terbesar di dunia. Untuk ongkos perang Irak saja, Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya sekitar USD 3 triliun (Tiga triliun dolar Amerika)!

Dengan demikian, penghapusan monopoli atas alat-alat produksi yang pokok (tanah, mesin-mesin, dan pabrik-pabrik) dan menjadikan kepemilikan terhadap alat-alat produksi yang pokok di bawah penguasaan bersama (kolektif) merupakan garis politik yang tepat untuk mencegah terjadinya krisis pangan, energi, lingkungan dan keuangan. Hal ini merupakan dasar pengembangan lebih lanjut menuju sebuah sistem ekonomi dan politik yang membebaskan rakyat dari cengkeraman imperialisme dan feodalisme, terutama di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan, dan bergantung lainnya. Irak dalam era sekarang adalah salah satu contoh negeri jajahan, karena sejak tahun 2004 diduduki secara militer melalui perang agresi oleh AS dan kemudian militer AS mendirikan pemerintahan boneka bentukan Amerika di negeri Irak. Sementara Indonesia dewasa ini terutama sejak tahun 1967 adalah contoh negeri setengah jajahan (kolonial) dan setengah feodal (SKSF), karena meskipun secara fisik tidak diduduki secara langsung oleh kekuatan kapitalis monopoli, namun sesungguhnya hampir seluruh kebijakan ekonomi dan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia merupakan cerminan kepentingan kelas kapitalis monopoli (Exxon, Monsanto, DuPont, Freeport McMoran, Newmont, Total, dan lain-lain), borjuasi komprador (Freeport Indonesia, Medco Group, Bakrie Group, dan lain-lain), kapitalis birokrat (PTPN, Perhutani, Inhutani, Pertamina, dan lain-lain), dan tuan tanah besar (Negara sebagai Tuan Tanah, karena berdasarkan Undang-Undang Dasar, negara Indonesia adalah penguasa tunggal kekayaan alam Indonesia).

Dalam ekonomi pertanian, tanah merupakan alat produksi terpokok. Oleh karenanya, monopoli atas tanah, yang tercermin dalam ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan tanah, selalu merupakan fondasi dari keberadaan imperialisme di sektor agraria, terutama di negeri-negeri jajahan, setengah jajahan dan bergantung lainnya. Mari kita ambil contoh pengalaman Indonesia sendiri. Pada tahun 1994, salah satu borjuasi komprador Indonesia yang bernama Prajogo Pangestu yang mengontrol Grup Barito Pacific memonopoli tanah dalam bentuk menguasai konsesi HPH (Hak Pengusahaan Hutan), seluas lebih dari 6 juta hektar. Sebagaimana diketahui kemudian, dengan dasar monopoli atas tanah ini, Grup Barito Pacific mengembangkan industri perkayuan dan bubur kertas, perdagangan dan berkembang kemudian ke industri jasa dan kimia. Sementara pada sisi lain, berdasarkan Sensus Pertanian Tahun 1993, rata-rata penguasaan tanah pertanian yang dimiliki oleh kaum tani Indonesia adalah kurang dari 0,5 hektar. Di mana sebagian besar (43 persen) dari kelompok ini merupakan kelompok tunakisma atau petani yang memiliki lahan pertanian kurang dari 0,10 hektar; sementara 16 persen RTP (Rumah Tangga Pertanian) “kaya tanah” (petani dengan luas penguasaan lebih dari 1 hektar) menguasai hampir 70 persen luas tanah pertanian. Ketimpangan struktur agraria ini begitu luar biasanya, bahkan di dalam susunan masyarakat pedesaan (lapisan-lapisan kaum tani) yang merupakan basis dari masih berlangsungnya relasi-relasi produksi setengah feodal di pedesaaan, seperti sistem bagi hasil, riba, dan tengkulakisme.

Satu Mei (May Day) adalah satu peristiwa bersejarah dalam tradisi berjuang yang sengit terhadap klas penghisap dan penindas, berikut adalah sekilas sejarah tentang satu mei (May Day).


Sekilas Tentang Sejarah SATU MEI (May Day)

Setiap Tanggal 1 Mei, kaum buruh dari seluruh dunia memperingati peristiwa besar yaitu demonstrasi kaum buruh di Amerika Serikat pada tahun 1886, yang menuntut pemberlakuan delapan jam kerja. Tuntutan ini terkait dengan kondisi saat itu, ketika kaum buruh dipaksa bekerja selama 12 sampai 16 jam per hari. Demonstrasi besar yang berlangsung sejak April 1886 pada awalnya didukung oleh sekitar 250 ribu buruh. Dalam jangka waktu dua minggu membesar menjadi sekitar 350 ribu buruh. Kota Chicago adalah jantung gerakan diikuti oleh sekitar 90 ribu buruh. Di New York, demonstrasi yang sama diikuti oleh sekitar 10 ribu buruh, di Detroit diikuti 11 ribu buruh. Demonstrasi pun menjalar ke berbagai kota seperti Louisville dan di Baltimore demonstrasi mempersatukan buruh berkulit putih dan hitam. Sampai pada tanggal 1 Mei 1886, demonstrasi yang menjalar dari Maine ke Texas, dan dari New Jersey ke Alabama diikuti oleh setengah juta buruh di negeri tersebut. Perkembangan ini memancing reaksi yang juga besar dari kalangan pengusaha dan pejabat pemerintahan setempat saat itu. Melalui Chicago’s Commercial Club, dikeluarkan dana sekitar US$2.000 untuk membeli peralatan senjata mesin guna menghadapi demonstrasi.

Demonstrasi damai menuntut pengurangan jam kerja itu pun berakhir dengan korban dan kerusuhan. Sekitar 180 polisi menghadang demonstrasi dan memerintahkan agar demonstran membubarkan diri. Sebuah bom meledak di dekat barisan polisi. Polisi pun membabi-buta menembaki buruh yang berdemonstrasi. Akibatnya korban pun jatuh dari pihak buruh pada tanggal 3 Mei 1886, empat orang buruh tewas dan puluhan lainnya terluka. Dengan tuduhan terlibat dalam pemboman delapan orang aktivis buruh ditangkap dan dipenjarakan. Akibat dari tindakan ini, polisi menerapkan pelarangan terhadap setiap demonstrasi buruh. Namun kaum buruh tidak begitu saja menyerah dan pada tahun 1888 kembali melakukan aksi dengan tuntutan yang sama. Selain itu, juga memutuskan untuk kembali melakukan demonstrasi pada 1 Mei 1890.

Rangkaian demonstrasi yang terjadi pada saat itu, tidak hanya terjadi di Amerika Serikat. Bahkan menurut Rosa Luxemburg (1894), demonstrasi menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam perhari tersebut sebenarnya diinsipirasikan oleh demonstrasi serupa yang terjadi sebelumnya di Australia pada tahun 1856. Tuntutan pengurangan jam kerja juga singgah di Eropa. Saat itu, gerakan buruh di Eropa tengah menguat. Tentu saja, fenomena ini semakin mengentalkan kesatuan dalam gerakan buruh se-dunia dalam satu perjuangan.

Peristiwa monumental yang menjadi puncak dari persatuan gerakan buruh dunia adalah penyelenggaraan Kongres Buruh Internasional pada Juli tahun 1889 di Paris. Kongres yang dihadiri oleh 400 delegasi buruh dari berbagai negeri dan memutuskan delapan jam kerja per hari menjadi tuntutan utama kaum buruh seluruh dunia. Pertemuan itu menghasilkan resolusi untuk melakukan demonstrasi internasional pada 1 Mei. Resolusi tersebut berbunyi, Sebuah aksi internasional besar harus diorganisasi pada satu hari tertentu di mana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan, pada satu hari yang disepakati bersama, semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari, dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Prancis. Selain itu, Kongres juga menyambut usulan delegasi buruh dari Amerika Serikat yang menyerukan pemogokan umum 1 Mei 1890 guna menuntut pengurangan jam kerja dengan menjadikan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh se-Dunia.

Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei, yang diistilahkan dengan May Day, diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintah mereka. Kendati demikian, di Amerika Serikat sendiri, 1 Mei tidak lagi diperingati sebagai Hari Buruh karena setelah itu perjuangan buruh selalu diidentikkan dengan ide-ide sosialis dan komunisme, yang merupakan musuh utamanya pada era perang dingin.

Di Indonesia Satu Mei disebut juga May Day oleh pemerintah pernah mewajibkan peringatan hari tersebut melalui UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya UU Kerja Tahun 1948. Pasal 15 ayat 2 menyebutkan, "Pada hari 1 Mei, buruh dibebaskan dari kewajiban bekerja". Karena alasan politik, Orde Baru dibawah pimpinan Soeharto melarang peringatan Hari Buruh Internasional. Waktu itu, peringatan 1 Mei selalu diidentikkan dengan tradisi gerakan radikal dan komunisme.

Delapan jam/hari atau 40 jam/minggu (lima hari kerja) telah ditetapkan menjadi standar perburuhan internasional oleh ILO melalui Konvensi ILO no. 01 tahun 1919 dan Konvensi no. 47 tahun 1935. Khususnya untuk konvensi no. 47 tahun 1935.

Ditetapkannya konvensi tersebut merupakan suatu pengakuan Internasional yang secara tidak langsung merupakan buah dari perjuangan kaum buruh se-dunia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Penetapan 8 jam kerja per hari sebagai salah satu ketentuan pokok dalam hubungan industrial perburuhan adalah penanda berakhirnya bentuk-bentuk kerja-paksa dan perbudakan yang bersembunyi di balik hubungan industrial. Selain itu, perjuangan kaum buruh di AS yang kemudian diikuti oleh gelombang kebangkitan gerakan buruh di negeri-negeri lainnya, juga telah memberikan inspirasi kepada golongan klas pekerja dan rakyat tertindas lainnya untuk bangkit berlawan. Oleh karenanya, kemenangan hari buruh yang diperingati setiap tanggal 1 Mei dalam setiap tahunnya tersebut sesungguhnya juga milik seluruh rakyat tertindas di semua negeri.


Tugas kaum buruh Indonesia dalam situasi kekinian
Bila ditilik dari akar permasalahannya, masalah-masalah yang dialami klas buruh Indonesia disebabkan oleh adanya dominasi imperialisme melalui rezim SBY-Kalla sebagai kakitangannya. Dominasi inilah yang telah menyebabkan maraknya PHK, rendahnya upah dan jaminan kerja, massifnya penggunaan tenaga kerja perempuan dan anak-anak, hancurnya industri nasional, dan masalah-masalah buruh migran Indonesia di berbagai negeri.

Klas buruh adalah klas yang secara nyata terkait erat dengan dominasi imperialisme di Indonesia. Klas inilah yang merupakan klas termaju sekaligus klas yang paling besar menanggung beban krisis imperialisme. Akan tetapi perjuangan melawan imperialisme adalah perjuangan yang tidak hanya milik klas buruh. Oleh karenanya, menjadi sangat penting bagi gerakan buruh untuk membangun kerjasama dengan kaum tani sebagai kalangan yang mayoritas di Indonesia. Perjuangan melawan imperialisme juga merupakan perjuangan kaum tani untuk menghancurkan feodalisme yang menjadi basis sosial dari keberadaan imperialisme di Indonesia.

Oleh karenanya, dalam momentum Hari Buruh se-Dunia (May Day) yang jatuh pada Tanggal 1 Mei nanti, menjadi relevan dan tentu saja akan memberi arti yang penting bagi klas buruh, kaum tani, nelayan, perempuan, pemuda, mahasiswa, Kaum Miskin Kota, buruh migrant maupun elemen-elemen demokratis lainnya untuk kembali meng-artikulasikan kepentingan rakyat yang telah dipaksa kehilangan bermacam-macam hak sosial-ekonomi maupun hak sipil demokratisnya. Dimana dengan adanya krisis dan juga rezim yang berkuasa saat ini intensitas perampasan atas upah, kerja dan tanah rakyat semakin intensif.

Momentum Satu Mei tersebut dapat juga ditempatkan sebagai medan perjuangan seluruh klas, golongan dan sektor yang selama ini dilanggar hak asasinya untuk mengkampanyekan pemenuhan hak-hak social ekonomi maupun hak sipil demokratisnya. Adapun perjuangan yang seharusnya dilakukan oleh seluruh rakyat tertindas di Indonesia, dengan aliansi dasar klas buruh dan kaum tani untuk Menghentikan Perampasan Terhadap Upah Kaum Buruh, tehadap Kerja dan Tanah, untuk pemenuhan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya seluruh rakyat serta berjuang untuk memblejeti ketidakmampuan Rezim SBY-JK dalam mengatasi krisis ekonomi dan seluruh problem rakyat yang ada. Perjuangan ini akan memberi arti penting bagi usaha-usaha secara nasional lebih lanjut dalam perjuangan demokratis nasional, yaitu perjuangan anti imperialisme dan anti feodalisme.

Maka, penting bagi klas buruh untuk bergabung dalam suatu Front Demokratik yang berhaluan Patriotik, yakni Front Anti-Feodalisme dan Anti-Imperialisme. Front yang bersifat luas dengan melibatkan elemen klas-klas progresif dan dipimpin oleh persekutuan klas yang paling progresif yakni klas buruh dan kaum tani. Klas buruh dan kaum tani merupakan sandaran pokok dalam kerjasama tersebut, yang menjadi segi yang memimpin dan menentukan arah gerak perjuangan.

Adapun tugas utamanya saat ini adalah :
1. Memperkuat Persatuan dan Gelorakan Perlawanan Kaum Buruh untuk Merebut hak-Hak Demokratisnya;
2. Mempererat Kerjasama Kaum Buruh dengan Seluruh Rakyat Tertindas Indonesia Melawan Imperialisme, Feodalisme dan Rezim Boneka Imperialisme Dalam Negeri yang Menindas Kaum Buruh dan Rakyat Indonesia;
3. Melakukan peningkatan kesadaran anggota dari kesadaran sosial ekonomi menuju kesadaran politik, dengan memanfaatkan kesempatan luas yang tersedia dari situasi hari ini di mana krisis umum imperialisme sudah mencapai pada puncaknya. Cara yang diambil oleh organisasi dengan mengambil keuntungan dari situasi ini adalah mendidik lebih keras serta menempa anggota dan badan pimpinan di semua tingkatan;
4. Melancarkan propaganda lebih luas di kalangan massa luas untuk membongkar upaya-upaya dari rezim dan kalangan reformis yang mengaburkan tentang situasi krisis sekarang ini dengan upaya-upaya mengeluarkan kebijakan seperti, PNPM, P2KP dan atau menempuh jalur parlementer pemilu untuk menyelesaikan persoalan pokok rakyat Indonesia yang itu sebenarnya ilusi belaka;
5. Mengorganisir dan mendukung penyebaran informasi dan mendidik massa luas melalui kampanye massa mengenai akar-akar dan sebab-sebab dan perkembangan dari krisis overproduksi kapitalis saat ini, dan jalan keluar yang mungkin dan yang seharusnya dijalankan. Dalam kaitan ini, maka kampanye massa yang dilakukan dapat mencakup antara lain, konferensi-konferensi, forum dan seminar maupun rapat umum dan demonstrasi untuk mengungkapkan protes dan tuntutan bagi perubahan sosial sekaligus mengukur kekuatan mobilisasi rakyat;
6. Menjalankan investigasi sosial di kalangan kaum buruh dan rakyat dalam upaya mempelajari kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan mereka yang paling mendesak dan usulan-usulan mereka untuk perjuangan di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta Mengorganisir, berpartisipasi dan mendukung mobilisasi massa untuk mengkonfrontasi dan melakukan perjuangan-perjuangan reform dan perjuangan untuk keadilan sosial. Bentuk-bentuk perjuangan legal harus dilakukan sejauh dan seluas yang dimungkinkan.

Keberhasilan perjuangan melawan imperialisme akan sangat bergantung pada ketepatan kalangan demokratik dan patriotik Indonesia—dengan persekutuan dasar klas buruh dan kaum tani—untuk mengusung perjuangan demokratis sebagai jalan satu-satunya meraih kemerdekaan sejati. Di dalam perjuangan ini, perjuangan kaum tani untuk melaksanakan Reforma Agraria Sejati sebagai cara untuk menghancurkan dominasi feodalisme dan perjuangan klas buruh dalam merebut hak-hak demokratisnya dan melawan penindasan imperialisme berada sebagai segi yang menentukan.

Perjuangan demokratis adalah perjuangan yang memiliki karakter luas, menghimpun segenap potensi demokratis massa untuk bersatu padu merebut hak-hak demokratis sebagai cara untuk meraih kemerdekaan dan kehidupan layak di masa yang akan datang.[rhbd/gsbi]


Selamatt Hari Buruh Sedunia
Kaum Buruh Se-Dunia Bersatulah