May Day 2009 : Pernyataan Sikap FPR

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat [ FPR ]

Hari Buruh se-Dunia [May Day], 1 Mei 2009

Hentikan Perampasan Upah, Kerja, dan Tanah

Naikkan Upah Buruh! Hentikan PHK!

Secara historis, Hari Buruh se-Dunia merupakan perayaan atas kemenangan gerakan buruh menuntut hak atas upah dan delapan jam kerja. Tuntutan tersebut sesungguhnya tidak hanya memiliki makna terhadap kaum buruh, melainkan juga terhadap seluruh rakyat pekerja yang tertindas dan terhisap dari seluruh dunia. Upah layak dan delapan jam kerja adalah manifestasi pengakuan atas kemanusiaan dalam system produksi berdasarkan kerja upahan yang merupakan bentuk hubungan produksi paling maju dalam sejarah peradaban umat manusia di dunia.

Kemenangan gerakan buruh dalam menuntut pengakuan atas upah dan delapan jam kerja sesungguhnya bukanlah kemenangan yang paripurna. Kemenangan ini adalah hasil perjuangan massa yang bergejolak di tengah tungku api yang berisi pertentangan antara kerja yang disosialisasi dengan kepemilikan individu atas alat produksi yang kian berkobar semakin panas.

Overproduksi komoditi, dalam bentuk kelebihan produksi teknologi tinggi dan persenjataan serta kejatuhan daya beli dan kemiskinan yang kian terglobalisasi, telah menggerogoti keunggulan-keunggulan kapitalisme awal, menghilangkan sifat-sifat demokratis yang pernah dimilikinya pada masa-masa awal pertumbuhan kapitalisme, dan sebaliknya memperkokoh monopoli dan sifat-sifat reaksi di dalam dirinya. Namun krisis yang ditimpali dengan reaksi, tidak pernah memberikan solusi, melainkan hanya menambah beban krisis kian tinggi dan kian tidak terkendali.

Resesi ekonomi global yang terjadi pada saat ini merupakan salah-satu bentuk dari buntunya solusi-solusi pro-pasar, solusi-solusi kapitalisme, dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dialami umat-manusia di seluruh dunia. Resesi ini merupakan akumulasi dari kumpulan kegagalan globalisasi-neoliberal dalam mengatasi krisis overproduksi. Liberalisasi perdagangan dan investasi, yang dianggap merupakan cara untuk meredam krisis overproduksi justru menyebabkan terjadinya overakumulasi dan gelembung ekonomi yang kian tidak terkendali. Ledakan-ledakan krisis pun telah terjadi secara berulang-ulang dalam frekuensi yang kian cepat.

Resesi ekonomi global yang diawali oleh kredit macet sektor perumahan, yang kemudian bergerak cepat menjadi krisis keuangan, pada saat ini mulai menampilkan bentuk-bentuk krisis overproduksi, khususnya yang dialami oleh sektor otomotif yang merupakan sektor industry manufaktur unggulan di negara-negara maju. PHK yang menjalar dari buruh-buruh kasar hingga jajaran klas menengah dan eksekutif dari sektor industry jasa keuangan telah turut memperburuk kejatuhan daya beli secara global. Krisis ini menunjukkan kian menghilangnya sumber-sumber ekonomi yang menjadi penopang imperialisme. Krisis ini menuntut imperialisme, khususnya Imperialisme Amerika Serikat dan sekutunya, untuk mencari sumber-sumber keuntungan baru yang sepanjang 2008 lalu mereka dapat dari spekulasi komoditi pangan dan energy, khususnya minyak.

Resesi ekonomi global kian memperburuk krisis kronis yang terjadi di negara-negara berkembang dan bergantung seperti Indonesia. Ketergantungan ekonomi pada stabilitas perdagangan dunia; dalam bentuk-bentuk seperti (1) industry manufaktur berorientasi ekspor; (2) industry yang bergantung pada impor; (3) penerapan system nilai mata uang mengambang bebas; dan (4) tingginya beban utang luar negeri --negara-negara terbelakang seperti Indonesia menyebabkan menjadi sumber penyebab utama hilangnya kedaulatan. Resesi ini memperkuat syarat-syarat keterjajahan rakyat di negara-negara bergantung akibat gagalnya klas-klas berkuasa di negara-negara tersebut dalam merumuskan pembangunan ekonomi yang tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Resesi ekonomi global yang mendorong imperialisme mencari metode pengerukkan kekayaan dan sumber-sumber keuntungan baru serta kian kronisnya krisis di negeri-negeri neokoloni telah semakin melipatgandakan krisis yang dialami rakyat di negeri-negeri tersebut. Pada situasi resesi global seperti saat ini; penindasan dan penghisapan kaum buruh khususnya dan rakyat Indonesia pada umumnya, kian berlipat, rumit, dan kronis.

Kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini dihadapkan pada ancaman-ancaman akibat kian intensifnya; (1) perampasan upah—akibat kenaikan harga yang tidak terkendali, pemaksimalan penarikan pajak individu, rantai system outsourcing yang kian panjang, dan lain-lain; (2) perampasan kerja akibat gelombang PHK yang kian marak, pengupahan yang tidak adil, dan adanya usaha-usaha untuk semakin merendahkan jaminan kelangsungan kerja; dan (3) perampasan tanah khususnya untuk proyek-proyek infratruktur yang didorong oleh stimulus ekonomi SBY-JK.

Karena resesi global telah sangat banyak melanggar hak-hak kaum buruh dan seluruh rakyat pekerja dan umat manusia tertindas dan terhisap di seluruh dunia serta karena pentingnya mengobarkan perjuangan melawan imperialisme dan klas-klas reaksioner dalam negeri, dalam momentum hari buruh se-dunia 2009 ini, FPR kembali menyatakan sikap:

· Hentikan PHK dalam bentuk apapun

· Naikan Upah

· Hapuskan System Kerja Kontrak & Outsourcing

· Stop Perampasan Tanah

· Sediakan Sarana Produksi Murah & Tingkatkan Harga Hasil Pertanian

· Berikan Jaminan Kebebasan Berserikat & Berorganisasi

· Menuntut penghapusan segala biaya yang berlebih (overcharging) yang dibebankan kepada buruh migran Indonesia serta menuntut persamaan hak bagi buruh migran untuk dipandang sebagaimana buruh yang bekerja di sektor-sektor lain.

· Menuntut untuk diratifikasinya konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan bagi Buruh Migran Indonesia dan Keluarga dan menuntut penghapusan seluruh MOU bilateral yang telah ditandatangani Pemerintah Indonesia dengan negara-negara penerima tenagakerja Indonesia yang tidak mengindahkan perlindungan dan pengakuan hak bagi buruh migran dan keluarganya.

· Bubarkan Terminal Khusus TKI

· Cabut UU No.39/Tahun 2004 tentang PPTKILN

· Jaminan Lapangan Pekerjaan Yang Luas untuk rakyat

· Cabut UU BHP

· Realisasikan Anggaran 20% APBN&APBD

· Sekolah Gratis & Kuliah Murah ( Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk, STOP Pungutan Liar, & Tingkatkan Fasilitas Kampus)

· Keselarasan Upah & Jaminan Sosial bagi Perempuan

· Pelayanan & Fasilitas Kesehatan Reproduksi/Keluarga yang Murah, Merata, Berkualitas.

· Menuntut dan menolak campurtangan IMF, WB, ADB, WTO dan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya terhadap kebijakan ekonomi dan politik Indonesia, termasuk menolak utang luar negeri yang telah menjadi beban rakyat.

Atas dasar tinjauan tentang keadaan-keadaan umum ekonomi dunia dan nasional serta dampaknya terhadap rakyat, Front Perjuangan Rakyat (FPR), sebagai aliansi luas organisasi massa dan organisasi non-pemerintah di Indonesia memandang perlu untuk terus memperkokoh persatuan di kalangan rakyat dengan berpegang pada sikap politik penolakan dan penentangan terhadap serangan-serangan imperialis dan kaki-kaki tangannya terhadap klas buruh dan rakyat pekerja lainnya di Indonesia. FPR juga kembali mengemukakan pentingnya aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai pilar tegak persatuan rakyat.

Selamat Hari Buruh Se-Dunia

Hidup Buruh…..!!!!

Hidup Rakyat Indoensia…!!!

Jakarta, 1 Mei 2009

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

Rudi HB. Daman

Koordinator

Hp. 0818-08974078

F R O N T P E R J U A N G A N R A K Y A T

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia di Hongkong dan Jakarta (ATKI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Himpunan Mahasiswa Budhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Central Gerakan Mahasiswa Universitas Bung Karno (CGM-UBK), Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Sarekat Hijau Indonesia (SHI), Liga Pemuda Bekasi (LPB), Komite Pemuda Cengkareng (KPC), Forum Pemuda Kota Bekasi (FORDASI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), Serikat Buruh Migrant Karawang (SBMK), IKADI-IBII, INFID, INDIES, MIGRANTCARE, UPC, UPLINK, PBHI Nasional, JATAM.