Sidang ADB Dibayangi Protes Dituding LSM sebagai Penambah Krisis
Sabtu, 2 Mei 2009 03:36 WIB Nusa Dua, Kompas - Sidang Tahunan Ke-42 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia di Nusa Dua, Bali, 2-5 Mei 2009, d...
https://www.infogsbi.or.id/2009/05/sidang-adb-dibayangi-protes-dituding.html?m=0
Sabtu, 2 Mei 2009 03:36 WIB
Nusa Dua, Kompas - Sidang Tahunan Ke-42 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia di Nusa Dua, Bali, 2-5 Mei 2009, dibayangi protes kelompok masyarakat sipil. Mereka menggelar pertemuan tandingan, termasuk Mahkamah Rakyat, dan demonstrasi menentang praktik-praktik ADB.
Sidang tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB), yang dihadiri menteri keuangan, pejabat senior pemerintah, dan pemimpin bisnis, media, organisasi internasional dan masyarakat sipil itu, akan membahas upaya penanganan kemiskinan dan menjamin ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, akan dibahas kemajuan ADB dalam mencapai tujuan strategi jangka panjang 2020, yang diadopsi dari Sidang ADB di Madrid tahun 2008.
Sidang kali ini adalah sidang kedua ADB di Indonesia, setelah pada 1976 di Jakarta. Indonesia ikut mendirikan ADB tahun 1966. Tahun 2008, pemerintah Indonesia mendapat pinjaman 1,01 miliar dollar AS dari ADB.
Bersamaan dengan pembukaan sidang ADB, sekitar 20 kilometer dari lokasi persidangan resmi, organisasi nonpemerintah dan organisasi-organisa si rakyat di Asia, tergabung dalam Asia Pasific Research Network (APRN), International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), dan Institute for National and Democratic Studies, menyelenggarakan Asia Pacific People Tribunal on ADB. ”Pengadilan Rakyat ini akan menggugat ADB dan pemerintah negara anggota yang dinilai melanggar hak-hak ekonomi, politik, sosial budaya masyarakat Asia Pasifik akibat implementasi proyek dan kebijakan yang antikaum miskin,” ujar Direktur Eksekutif Infid Don K Marut. Ketua tim penuntut pengadilan yang akan menghadirkan korban dan pakar masalah, Jobert Pahilga dari International Association of People Lawyers.
Menanggapi hal itu, Ketua NGO dan Civil Society Center ADB Bart Edes mengatakan, ADB terbuka berdiskusi dengan kelompok masyarakat sipil di area pertemuan resmi dan terbuka terhadap kritik.
Kelompok lain adalah jaringan NGO yang tergabung dalam Asian People’s Movement Against ADB. Kelompok itu didukung, antara lain, Friends of the Earth International, La Via Campesina, dan Jubilee South. ”Pertemuan ini hanya akan menghasilkan proyek utang baru dan bertambahnya krisis yang membuat kehidupan masyarakat makin buruk,” ujar Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan.
Proyek ADB yang bermasalah, kata Dani, antara lain, reformasi sektor energi yang menyebabkan rakyat mengalami kelangkaan energi karena kebijakan ekspor. ADB juga mendanai pertambakan udang untuk ekspor, yang menyebabkan penyusutan hutan mangrove. (BEN/OIN/MH)
Nusa Dua, Kompas - Sidang Tahunan Ke-42 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Asia di Nusa Dua, Bali, 2-5 Mei 2009, dibayangi protes kelompok masyarakat sipil. Mereka menggelar pertemuan tandingan, termasuk Mahkamah Rakyat, dan demonstrasi menentang praktik-praktik ADB.
Sidang tahunan Bank Pembangunan Asia (ADB), yang dihadiri menteri keuangan, pejabat senior pemerintah, dan pemimpin bisnis, media, organisasi internasional dan masyarakat sipil itu, akan membahas upaya penanganan kemiskinan dan menjamin ekonomi berkelanjutan.
Selain itu, akan dibahas kemajuan ADB dalam mencapai tujuan strategi jangka panjang 2020, yang diadopsi dari Sidang ADB di Madrid tahun 2008.
Sidang kali ini adalah sidang kedua ADB di Indonesia, setelah pada 1976 di Jakarta. Indonesia ikut mendirikan ADB tahun 1966. Tahun 2008, pemerintah Indonesia mendapat pinjaman 1,01 miliar dollar AS dari ADB.
Bersamaan dengan pembukaan sidang ADB, sekitar 20 kilometer dari lokasi persidangan resmi, organisasi nonpemerintah dan organisasi-organisa si rakyat di Asia, tergabung dalam Asia Pasific Research Network (APRN), International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), dan Institute for National and Democratic Studies, menyelenggarakan Asia Pacific People Tribunal on ADB. ”Pengadilan Rakyat ini akan menggugat ADB dan pemerintah negara anggota yang dinilai melanggar hak-hak ekonomi, politik, sosial budaya masyarakat Asia Pasifik akibat implementasi proyek dan kebijakan yang antikaum miskin,” ujar Direktur Eksekutif Infid Don K Marut. Ketua tim penuntut pengadilan yang akan menghadirkan korban dan pakar masalah, Jobert Pahilga dari International Association of People Lawyers.
Menanggapi hal itu, Ketua NGO dan Civil Society Center ADB Bart Edes mengatakan, ADB terbuka berdiskusi dengan kelompok masyarakat sipil di area pertemuan resmi dan terbuka terhadap kritik.
Kelompok lain adalah jaringan NGO yang tergabung dalam Asian People’s Movement Against ADB. Kelompok itu didukung, antara lain, Friends of the Earth International, La Via Campesina, dan Jubilee South. ”Pertemuan ini hanya akan menghasilkan proyek utang baru dan bertambahnya krisis yang membuat kehidupan masyarakat makin buruk,” ujar Ketua Koalisi Anti Utang Dani Setiawan.
Proyek ADB yang bermasalah, kata Dani, antara lain, reformasi sektor energi yang menyebabkan rakyat mengalami kelangkaan energi karena kebijakan ekspor. ADB juga mendanai pertambakan udang untuk ekspor, yang menyebabkan penyusutan hutan mangrove. (BEN/OIN/MH)
