Pernyataan Sikap PNP-HAM Menyambut Hari HAM 2009
HAM UNTUK KITA, KEADILAN UNTUK KITA SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT! PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT! NEGARA HARUS BER...
https://www.infogsbi.or.id/2009/12/pernyataan-sikap-pnp-ham-menyambut-hari.html?m=0
HAM UNTUK KITA, KEADILAN UNTUK KITA
SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT!
PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!
NEGARA HARUS BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELANGGARAN HAM DAN PENYELEWENGAN UANG RAKYAT
GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH DAN KERJA
100 Hari Perlawanan Rakyat Melawan Rejim Boneka Amerika, Anti-Rakyat SBY-BOEDIONO
Salam Demokrasi !
Pada tanggal 10 Desember seluruh dunia akan memperingati hari HAM ke 61 sejak pertama kali di deklarasikan jaminan atas hak-hak rakyat pada tanggal 10 Desember 1948, tidak terkecuali di Indonesia. Pernyataan sikap universal 61 tahun yang lalu ini menyatakan setiap Negara tanpa kecuali akan memberikan jaminan atas hak-hak manusia baik itu hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).
Akan tetapi di bawah kepemimpinan rejim SBY–Budiono, rakyat Indonesia tidaklah mendapatkan kepastian dan perlindungan atas hak-hak SIPOL dan EKOSOBnya. berbagai pelanggaran atas hak-hak rakyat masih saja terjadi, ironisnya hampir semua pelanggaran melibatkan Negara baik langsung maupun tidak langsung.
Negara dengan berbagai kebijakannya telah dengan sengaja membiarkan rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan budaya, bahkan Negara terus berupaya menaikan dominasinya untuk menindas rakyat. Ratusan ribu buruh telah di PHK, sementara buruh yang ada terus bekerja tanpa jaminan kesejahteraan, upah layak dan jam bekerja yang begitu panjang.
Industri di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami penurunan, karena ribuan pabrik yang tutup atau menghentikan operasi. Pada periode tahun 1987-1996 industri manufaktur non migas yang rata-rata industry kecil masih tumbuh rata-rata 12%/tahun atau 5 point lebih tinggi dari PDB saat itu yaitu 6,9%. akan tetapi pasca itu industry manufaktur terus mengalami penurunan, pada periode 2004-2008 pertumbuhan industry manufaktur lebih rendah dari PDB yaitu 5,6% dari PDB 5,7% dan dipastikan akan terus mengalami penurunan, apalagi pada 2008 Kredit perbankan yang disalurkan ke industry manufaktur hanya 16 persen.
Hak-hak kaum tani juga akan terus dirampas, perampasan dan monopoli atas tanah akan terus terjadi, karena itu itulh salah satu cara bagi rejim boneka seperti SBY–Budiono untuk melayani tuan imperialisnya yaitu dengan menyediakan tanah dan menyuplai barang-barang mentah untuk industry di negeri imperialis. Tidak ada ampun bagi kaum tani untuk berproduksi merdeka di atas tanahnya selama rejim yang berkuasa adalah antek Imperialis. kekerasan, penembakan pada kaum tani akan terus terjadi seperti yang terjadi di Ogan Ilir Palembang, Takalar Sulawesi selatan atau Tanah Awuk NTB. Akibat kemiskinan yang akut dan ketiadaan tanah, seorang nenek Minah di Banyumas harus mendekam ditahanan karena mengambil 3 buah Kakao milik PT Rumpun Sari Antan, atau di Batang satu keluarga harus ditahan karena mengambil buah randu sisa panen seharga Rp 10.000 dipohon milik PT Segayung.
Ketika rakyat terbelit berbagai masalah kemiskinan serta berbagai problem hidup lainnya, rejim SBY–Budiono beserta anteknya para kapitalis birokrat terus menjalankan kebijakan ani rakyat serta terlibat berbagai skandal dan kasus yang sangat memalukan. Saat buruh menjerit tentang rendahnya upah, ketika kaum tani meminta jaminan atas tanah dan upah buruh tani, ketika jutaan pemuda meminta lapangan pekerjaan demi kehidupannya, termasuk lebih dari 700.000 lulusan perguruan tinggi dan diploma, rejim SBY–Budiono beserta para menterinya tanpa tahu malu minta kenaikan gaji.
Berbagai kasus dan skandal korupsi seakan membuka topeng siapa sebenarnya birokrasi di Indonesia. Kasus Century, KPK, Bank Bali, Penjualan Tanker milik Pertamina selalu melibatkan pejabat Negara. Kapitalis birokrat di Indonesia tanpa malu–malu mengambil dan merampok uang rakyat untuk dinimati sendiri. Kenyataan inilah yang menunjukan kenapa rejim tidak akan pernah membiarkan rakyat hidup lebih baik, kebijakan akan tetap menguntungkan segelintir pihak. Karena berbagai boroknya tidak ingin telihat oleh rakyat maka dengan segala cara Negara akan menghentikan rakyat. Kebijakan pelarangan berorganisasi, berekspresi dan berpendapat akan terus dilakukan.
Pendidikan yang di gunakan sebagai media budaya akan diberikan pada pasar yang selalu mengukur lewat untung dan rugi, sehingga BHP pun tetap diberlakukan, karena Negara memang tidak peduli atas kualitas dan aksesbilitas pendidikan bagi rakyat.
Negara lewat rejim telah menciptakan dirinya sebagai alat yang akan menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya Tuan tanah, Kapitalis Birokrat, Borjuasi besar Komprador yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan dan keuntungan antar sesama dan dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak-hak rakyat demi pengabdiannya pada Imperialisme.
Mengharap kebaikan dari SBY-Budiona sudah tidak mungkin bagi rakyat, Kesengsaraan yang semakin menjepit mayoritas rakyat yaitu Kaum Buruh dan Tani Hanya bisa diselesikan dengan kekuatannya sendiri. Perjuangan Massa harus terus dikobarkan dan Gerakan massa Demokratis harus menaikan kualitas dan kuantitasnya. dengan penderitaan rakyat yang sudah begitu dalam telah melahirkan kenyataan dan kewajiban kaum buruh dan tani sebagai bagian rakyat yang paling tertindas dengan pendirian paling teguh untuk memkokh persatuan. Aliansi dasar inilah yang secara kongrit Paling Konsisten melancarkan perjuangan Rakyat Melawan Rejim Boneka, Wakil Sejati dari Imperialisme dan Feodalisme.
Dengan demikian, kami Panitia Nasional Persiapan Hari HAM (PNP–HAM) Berpandangan, Berpendirian dan Bersikap dalam Momentum Hari HAM Internasional 10 Desember 2009. Jalan keluar satu-satunya adalah terus melancarkan perjuangan massa untuk menuntut berbagai kepentingan maupun hak-hak sosial-ekonomi dan politik dari klas buruh, kaum tani dan berbagai golongan rakyat tertindas lainnya. Ditengah krisis yang berkepanjangan ini, rakyat hanya terus terancam terampas Haknya atas upah layak, Tanah sebagai sumber penghidupan kaum tani serta pekerjaan bagi tenaga produktif.
Dengan momentum hari HAM 2009 kami menuntut Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan Pokok Rakyat, atas dasar Pandangan, Pendirian dan Sikap tersebut Kami Juga Menuntut pada rejim untuk:
1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, Penuhi Upah layak dan Hapuskan system kontrak dan Outsourcing bagi Buruh.
2. Hentikan Perampasan Tanah, Sediakan Sarana Produksi Murah dan Tingkatkan harga Hasil Pertanian serta Jalankan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani.
3. Hapus Biaya Penempatan yang tinggi/ Overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU PPTKILN bagi Buruh Migran Indonesia.
4. Memberikan Jaminan Sekolah Gratis, Kuliah Murah (Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk Kuliah dan Tingkatkan Fasilitas) Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa.
5. Usut Tuntas Berbagai Kasus Korupsi dan bailout Bank Century.
6. Penuhi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Reproduksi bagi perempun/ Keluarga Miskin.
7. Buka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dan Jamin kebebasan berekspresi dan Berorganisasi Bagi Seluruh Rakyat.
8. Menuntut Hukum di tegakkan dengan Keadilan serta di bersihkannya seluruh lembaga penegak hukum dari paraktek korupsi.
9. Usut tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan hentikan berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi dan ketidak adilan bagi rakyat.
Demikian Pernyataan Sikap kami, atas perhatian dan Segala Dukungannya kami Sampaikan Terima Kasih!!
Jakarta, 10 Desember 2009
Panitia Nasional
Peringatan Hari HAM 10 Desember 2009
Usman Hamid
Penanggung Jawab
Juru Bicara : Usman Hamid/K0ntras (0811.812149), Erfan Paryadi/AGRA (0813.20460079), , Aan Anshari/FMN (0852.89916770), Rudi HB Daman/GSBI (0818.08974078)
PNP-HAM 2009 tediri dari :
GSBI, SBB, FBC, SPOI, AGRA, Petani Batang, Persatuan Petani Rumpin, Warga Bojong Kemang, Warga Ciawi, Warga Talang Sari, LPB, GRI, CGP, KPC, FMN, PMKRI, PKBM-UIN, FDMD-UI, Pedagang Pasar Kemis, PKL Blok M, Masyarakat Papua, SERUNI, ATKI, SHI, KONTRAS, SAWIT WATCH, MIGRANT CARE, SP, INDIES, INFID, KBM-UIN, CGM, WALHI, PBHI, UPC,JRMK, ,Korban Masa Lalu, YPKAP 65, PBHI, PISBA, KONTRAS.
berikut silahkan simak galeri poto aksi nya:
Galang Solidaritas Lawan Penindasan
SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT!
PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!
NEGARA HARUS BERTANGGUNGJAWAB ATAS PELANGGARAN HAM DAN PENYELEWENGAN UANG RAKYAT
GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH DAN KERJA
100 Hari Perlawanan Rakyat Melawan Rejim Boneka Amerika, Anti-Rakyat SBY-BOEDIONO
Salam Demokrasi !
Pada tanggal 10 Desember seluruh dunia akan memperingati hari HAM ke 61 sejak pertama kali di deklarasikan jaminan atas hak-hak rakyat pada tanggal 10 Desember 1948, tidak terkecuali di Indonesia. Pernyataan sikap universal 61 tahun yang lalu ini menyatakan setiap Negara tanpa kecuali akan memberikan jaminan atas hak-hak manusia baik itu hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).
Akan tetapi di bawah kepemimpinan rejim SBY–Budiono, rakyat Indonesia tidaklah mendapatkan kepastian dan perlindungan atas hak-hak SIPOL dan EKOSOBnya. berbagai pelanggaran atas hak-hak rakyat masih saja terjadi, ironisnya hampir semua pelanggaran melibatkan Negara baik langsung maupun tidak langsung.
Negara dengan berbagai kebijakannya telah dengan sengaja membiarkan rakyat Indonesia hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan budaya, bahkan Negara terus berupaya menaikan dominasinya untuk menindas rakyat. Ratusan ribu buruh telah di PHK, sementara buruh yang ada terus bekerja tanpa jaminan kesejahteraan, upah layak dan jam bekerja yang begitu panjang.
Industri di Indonesia dari tahun ketahun terus mengalami penurunan, karena ribuan pabrik yang tutup atau menghentikan operasi. Pada periode tahun 1987-1996 industri manufaktur non migas yang rata-rata industry kecil masih tumbuh rata-rata 12%/tahun atau 5 point lebih tinggi dari PDB saat itu yaitu 6,9%. akan tetapi pasca itu industry manufaktur terus mengalami penurunan, pada periode 2004-2008 pertumbuhan industry manufaktur lebih rendah dari PDB yaitu 5,6% dari PDB 5,7% dan dipastikan akan terus mengalami penurunan, apalagi pada 2008 Kredit perbankan yang disalurkan ke industry manufaktur hanya 16 persen.
Hak-hak kaum tani juga akan terus dirampas, perampasan dan monopoli atas tanah akan terus terjadi, karena itu itulh salah satu cara bagi rejim boneka seperti SBY–Budiono untuk melayani tuan imperialisnya yaitu dengan menyediakan tanah dan menyuplai barang-barang mentah untuk industry di negeri imperialis. Tidak ada ampun bagi kaum tani untuk berproduksi merdeka di atas tanahnya selama rejim yang berkuasa adalah antek Imperialis. kekerasan, penembakan pada kaum tani akan terus terjadi seperti yang terjadi di Ogan Ilir Palembang, Takalar Sulawesi selatan atau Tanah Awuk NTB. Akibat kemiskinan yang akut dan ketiadaan tanah, seorang nenek Minah di Banyumas harus mendekam ditahanan karena mengambil 3 buah Kakao milik PT Rumpun Sari Antan, atau di Batang satu keluarga harus ditahan karena mengambil buah randu sisa panen seharga Rp 10.000 dipohon milik PT Segayung.
Ketika rakyat terbelit berbagai masalah kemiskinan serta berbagai problem hidup lainnya, rejim SBY–Budiono beserta anteknya para kapitalis birokrat terus menjalankan kebijakan ani rakyat serta terlibat berbagai skandal dan kasus yang sangat memalukan. Saat buruh menjerit tentang rendahnya upah, ketika kaum tani meminta jaminan atas tanah dan upah buruh tani, ketika jutaan pemuda meminta lapangan pekerjaan demi kehidupannya, termasuk lebih dari 700.000 lulusan perguruan tinggi dan diploma, rejim SBY–Budiono beserta para menterinya tanpa tahu malu minta kenaikan gaji.
Berbagai kasus dan skandal korupsi seakan membuka topeng siapa sebenarnya birokrasi di Indonesia. Kasus Century, KPK, Bank Bali, Penjualan Tanker milik Pertamina selalu melibatkan pejabat Negara. Kapitalis birokrat di Indonesia tanpa malu–malu mengambil dan merampok uang rakyat untuk dinimati sendiri. Kenyataan inilah yang menunjukan kenapa rejim tidak akan pernah membiarkan rakyat hidup lebih baik, kebijakan akan tetap menguntungkan segelintir pihak. Karena berbagai boroknya tidak ingin telihat oleh rakyat maka dengan segala cara Negara akan menghentikan rakyat. Kebijakan pelarangan berorganisasi, berekspresi dan berpendapat akan terus dilakukan.
Pendidikan yang di gunakan sebagai media budaya akan diberikan pada pasar yang selalu mengukur lewat untung dan rugi, sehingga BHP pun tetap diberlakukan, karena Negara memang tidak peduli atas kualitas dan aksesbilitas pendidikan bagi rakyat.
Negara lewat rejim telah menciptakan dirinya sebagai alat yang akan menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya Tuan tanah, Kapitalis Birokrat, Borjuasi besar Komprador yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan dan keuntungan antar sesama dan dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak-hak rakyat demi pengabdiannya pada Imperialisme.
Mengharap kebaikan dari SBY-Budiona sudah tidak mungkin bagi rakyat, Kesengsaraan yang semakin menjepit mayoritas rakyat yaitu Kaum Buruh dan Tani Hanya bisa diselesikan dengan kekuatannya sendiri. Perjuangan Massa harus terus dikobarkan dan Gerakan massa Demokratis harus menaikan kualitas dan kuantitasnya. dengan penderitaan rakyat yang sudah begitu dalam telah melahirkan kenyataan dan kewajiban kaum buruh dan tani sebagai bagian rakyat yang paling tertindas dengan pendirian paling teguh untuk memkokh persatuan. Aliansi dasar inilah yang secara kongrit Paling Konsisten melancarkan perjuangan Rakyat Melawan Rejim Boneka, Wakil Sejati dari Imperialisme dan Feodalisme.
Dengan demikian, kami Panitia Nasional Persiapan Hari HAM (PNP–HAM) Berpandangan, Berpendirian dan Bersikap dalam Momentum Hari HAM Internasional 10 Desember 2009. Jalan keluar satu-satunya adalah terus melancarkan perjuangan massa untuk menuntut berbagai kepentingan maupun hak-hak sosial-ekonomi dan politik dari klas buruh, kaum tani dan berbagai golongan rakyat tertindas lainnya. Ditengah krisis yang berkepanjangan ini, rakyat hanya terus terancam terampas Haknya atas upah layak, Tanah sebagai sumber penghidupan kaum tani serta pekerjaan bagi tenaga produktif.
Dengan momentum hari HAM 2009 kami menuntut Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan Pokok Rakyat, atas dasar Pandangan, Pendirian dan Sikap tersebut Kami Juga Menuntut pada rejim untuk:
1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, Penuhi Upah layak dan Hapuskan system kontrak dan Outsourcing bagi Buruh.
2. Hentikan Perampasan Tanah, Sediakan Sarana Produksi Murah dan Tingkatkan harga Hasil Pertanian serta Jalankan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani.
3. Hapus Biaya Penempatan yang tinggi/ Overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU PPTKILN bagi Buruh Migran Indonesia.
4. Memberikan Jaminan Sekolah Gratis, Kuliah Murah (Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk Kuliah dan Tingkatkan Fasilitas) Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa.
5. Usut Tuntas Berbagai Kasus Korupsi dan bailout Bank Century.
6. Penuhi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Reproduksi bagi perempun/ Keluarga Miskin.
7. Buka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dan Jamin kebebasan berekspresi dan Berorganisasi Bagi Seluruh Rakyat.
8. Menuntut Hukum di tegakkan dengan Keadilan serta di bersihkannya seluruh lembaga penegak hukum dari paraktek korupsi.
9. Usut tuntas berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu dan hentikan berbagai bentuk kekerasan serta diskriminasi dan ketidak adilan bagi rakyat.
Demikian Pernyataan Sikap kami, atas perhatian dan Segala Dukungannya kami Sampaikan Terima Kasih!!
Jakarta, 10 Desember 2009
Panitia Nasional
Peringatan Hari HAM 10 Desember 2009
Usman Hamid
Penanggung Jawab
Juru Bicara : Usman Hamid/K0ntras (0811.812149), Erfan Paryadi/AGRA (0813.20460079), , Aan Anshari/FMN (0852.89916770), Rudi HB Daman/GSBI (0818.08974078)
PNP-HAM 2009 tediri dari :
GSBI, SBB, FBC, SPOI, AGRA, Petani Batang, Persatuan Petani Rumpin, Warga Bojong Kemang, Warga Ciawi, Warga Talang Sari, LPB, GRI, CGP, KPC, FMN, PMKRI, PKBM-UIN, FDMD-UI, Pedagang Pasar Kemis, PKL Blok M, Masyarakat Papua, SERUNI, ATKI, SHI, KONTRAS, SAWIT WATCH, MIGRANT CARE, SP, INDIES, INFID, KBM-UIN, CGM, WALHI, PBHI, UPC,JRMK, ,Korban Masa Lalu, YPKAP 65, PBHI, PISBA, KONTRAS.
berikut silahkan simak galeri poto aksi nya:
Galang Solidaritas Lawan Penindasan
