Ribuan Buruh Tuntut Perubahan Upah Minimum Provinsi DKI
Selasa, 08 Desember 2009 | 12:49 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta — Ribuan massa mengepung pintu gerbang kantor Balaikota DKI Jakarta. Mereka m...
https://www.infogsbi.or.id/2009/12/ribuan-buruh-tuntut-perubahan-upah.html?m=0
Selasa, 08 Desember 2009 | 12:49 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta — Ribuan massa mengepung pintu gerbang kantor Balaikota DKI Jakarta. Mereka menuntut perubahan standar Upah Minimun Provinsi. “Gubernur tidak punya hati,” tegas Saifulloh, pengurus cabang Serikat Pekerja Nasional, Selasa (8/12).
Massa datang dengan puluhan kendaraan umum sejak pukul 10.00 WIB. Mereka berasal dari sejumlah wilayah industri di Jakarta yang umumnya bekerja sebagai buruh garmen, sepatu, manufaktur, dan pekerja harian lepas yang jumlahnya sekitar 2.000 orang.
Ratusan personel kepolisian diterjunkan guna mengamankan massa aksi yang merupakan organ koalisi dari Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Buruh Indonesia, Federasi Buruh Lapangan, dan Forum Buruh Jakarta.
Saifulloh menjelaskan, aksi ini mereka gelar guna merespons pemberlakuan UMP yang ditetapkan Gubernur DKI pada akhir November lalu. Upah yang saat ini berlaku disepakati naik sebesar 4,5 persen dari Rp 1.069.865 menjadi Rp 1.118.009.
Meski mengalami kenaikan, Saifulloh menilai upah tersebut tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak mengingat lonjakan harga sejumlah harga kebutuhan pokok. “Apalagi jika mengingat rencana kenaikan harga air dan tarif dasar listrik,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, angka itu juga masih lebih kecil jika dibandingkan dengan upah minimum Kota Bekasi yang ditetapkan diangka Rp 1168.974. “Masa Jakarta bisa lebih kecil dari kota lain,” ujar Saifulloh.
Menurut perhitungan SPN, menurut Saifulloh, upah yang dinilai sesuai berada di angka Rp 1,3 juta. Angka itu merupakan hasil survei dari herga-harga kebutuhan hidup pokok yang dilakukan dalam tiga bulan terakhir.
Saifulloh menjelaskan, aksi yang sama akan terus mereka gelar hingga Gubernur berkenan mengubah standar tersebut. Jika tidak, ia khawatir kehidupan kaum buruh akan terus terpuruk.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah perwakilan massa aksi tengah diterima beraudiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sementara ribuan massa lain masih terus menggelar panggung orasi di pintu gerbang gedung balaikota.
RIKY FERDIANTO
http://www.tempoint eraktif.com/ hg/jakarta/ 2009/12/08/ brk,20091208- 212483,id. html
TEMPO Interaktif, Jakarta — Ribuan massa mengepung pintu gerbang kantor Balaikota DKI Jakarta. Mereka menuntut perubahan standar Upah Minimun Provinsi. “Gubernur tidak punya hati,” tegas Saifulloh, pengurus cabang Serikat Pekerja Nasional, Selasa (8/12).
Massa datang dengan puluhan kendaraan umum sejak pukul 10.00 WIB. Mereka berasal dari sejumlah wilayah industri di Jakarta yang umumnya bekerja sebagai buruh garmen, sepatu, manufaktur, dan pekerja harian lepas yang jumlahnya sekitar 2.000 orang.
Ratusan personel kepolisian diterjunkan guna mengamankan massa aksi yang merupakan organ koalisi dari Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Buruh Indonesia, Federasi Buruh Lapangan, dan Forum Buruh Jakarta.
Saifulloh menjelaskan, aksi ini mereka gelar guna merespons pemberlakuan UMP yang ditetapkan Gubernur DKI pada akhir November lalu. Upah yang saat ini berlaku disepakati naik sebesar 4,5 persen dari Rp 1.069.865 menjadi Rp 1.118.009.
Meski mengalami kenaikan, Saifulloh menilai upah tersebut tidak sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak mengingat lonjakan harga sejumlah harga kebutuhan pokok. “Apalagi jika mengingat rencana kenaikan harga air dan tarif dasar listrik,” ujarnya.
Bahkan, kata dia, angka itu juga masih lebih kecil jika dibandingkan dengan upah minimum Kota Bekasi yang ditetapkan diangka Rp 1168.974. “Masa Jakarta bisa lebih kecil dari kota lain,” ujar Saifulloh.
Menurut perhitungan SPN, menurut Saifulloh, upah yang dinilai sesuai berada di angka Rp 1,3 juta. Angka itu merupakan hasil survei dari herga-harga kebutuhan hidup pokok yang dilakukan dalam tiga bulan terakhir.
Saifulloh menjelaskan, aksi yang sama akan terus mereka gelar hingga Gubernur berkenan mengubah standar tersebut. Jika tidak, ia khawatir kehidupan kaum buruh akan terus terpuruk.
Hingga berita ini diturunkan, sejumlah perwakilan massa aksi tengah diterima beraudiensi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sementara ribuan massa lain masih terus menggelar panggung orasi di pintu gerbang gedung balaikota.
RIKY FERDIANTO
http://www.tempoint eraktif.com/ hg/jakarta/ 2009/12/08/ brk,20091208- 212483,id. html
