Ribuan Orang Peringati Hari HAM di Monas

Aksi damai tersebut juga dilakukan dengan sejumlah pertunjukan kesenian.

VIVAnews -- Sekitar 6.000 orang memadati depan Istana Negara dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, Kamis, 10 Desember 2009.

Mereka datang dari berbagai elemen masyarakat seperti FPR, GSBI, AGRA, Front Mahasiwa Nasional, Kontras, Persatuan Petani Batang, Migran Care, PBHI, Walhi dan UPT Link.

Mereka bergerak dari mulai stasiun Gambir dan langsung menuju Istana Negara dan menggelar aksi di halaman Monumen Nasional (Monas) untuk menuntut hak-hak mereka.

Sebelum memasuki halaman Monas, aksi damai tersebut juga dilakukan dengan sejumlah pertunjukan kesenian dengan menggenakan pakaian daerah, dan sambil menari-nari di depan Istana Negara.

Dalam orasinya yang dibentangkan dalam sebuah spanduk berukuran 4x8 meter yang berisi tuntutan, diantaranya terdapat 8 tuntutan mereka yakni:

1. Menghentikan soal PHK
2. Perampasan tanah
3. Menghapus biaya penempatan yang tinggi
4. Memberikan jaminan sekolah gratis
5. Usut tuntas kasus korupsi dan bail out century
6. Pemenuhan dan pelayanan kesehatan fasilitas kesehatan
7. Membuka lapangan pekerjaan
8. Menegakan hukum dari praktek korupsi

Saat ini massa berusaha memasuki halaman monas yang masih dalam keadaan tertutup. Bahkan Informasi yang diterima VIVAnews, masih ada sebagian lagi massa bergerak menuju Monas, yang masih dalam perjalanan.[]


sementara BBC Indonesia melaporkan (Terbaru 10 Desember 2009 - 10:19 GMT) Peringatan Hari HAM di Jakarta, dimana Ratusan orang yang tergabung dalam berbagai elemen organisasi buruh, petani dan pedagang kaki lima di Jakarta mendesak pemerintah memperhatikan pemenuhan hak dasar rakyat.

Aksi ini digelar di Silang Monas untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Wartawan BBC di Jakarta Andreas Nugroho melaporkan mereka antara lain mengangkat isu upah yang layak, penghentikan sistem kerja out sourcing, perampasan tanah petani dan pembubaran terminal khusus Tenaga Kerja Indonesia.

Selain itu muncul tuntutan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti kasus orang hilang. Mereka mendesak agar dibentuk pengadilan untuk menangani kasus orang-orang yang hilang tersebut.


Desakan Komnas HAM

Ketua Komnas HAM Ifdhal Kashim mengatakan jika pemerintah tidak menuntaskan kasus ini maka ia pesimistis kasus-kasus lain akan bisa diselesaikan.

"Beberapa bulan lalu DPR mengeluarkan rekomendasi kepada presiden agar dibentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus orang hilang. Namun presiden belum juga mengeluarkan keputusan"

Ifdhal Kasim, ketua Komnas HAM

"Beberapa bulan lalu DPR mengeluarkan rekomendasi kepada presiden agar dibentuk pengadilan HAM ad hoc untuk kasus orang hilang. Namun presiden belum juga mengeluarkan keputusan," kata Ifdhal Kasim.

"Kasus orang hilang ini sudah jelas instrumen hukumnya."

September lalu DPR mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc dalam kasus penghilangan orang secara paksa.

Ifdhal Kasim khawatir jika kasus yang telah tersedia instrumen hukumnya saja tidak segera dilakukan, penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM lain akan terbengkalai.

"Kami mendesak presiden untuk segera memiliki agenda yang jelas mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat," tegas Ifdhal Kashim.

Salah satu korban kasus penculikan yang selamat, Mugiyanto, meminta presiden menjalankan rekomendasi DPR itu dalam program 100 hari pemerintahan Presiden Yudhoyono.

Dia meminta presiden membentuk tim pencari orang hilang yang masih belum ditemukan hingga sekarang.

Setidaknya 13 orang korban penculikan pada tahun 1997-1998 yang hingga saat ini belum ditemukan.

http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2009/12/091210_ham.shtml