SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT!
SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT! PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT! (Tulisan ini adalah bahan Selebaran yang di terbitka...
https://www.infogsbi.or.id/2009/12/sby-boediono-rezim-pelanggar-ham-dan.html
SBY-BOEDIONO REZIM PELANGGAR HAM DAN PERAMPOK UANG RAKYAT!
PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!
(Tulisan ini adalah bahan Selebaran yang di terbitkan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Peringat 61 tahun hari HAM Internasional 10 desember 2009)
GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH DAN KERJA
100 Hari Perlawanan Rakyat Melawan Rejim Boneka Amerika, Anti-Rakyat SBY-BOEDIONO
Salam Demokrasi !
Setiap tahunnya rakyat seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia memperingati hari HAM Internasional yang di deklarasikan 10 Desember 1948. Pernyataan sikap universal 61 tahun yang lalu ini menyatakan setiap Negara tanpa kecuali akan memberikan jaminan atas hak-hak manusia baik itu hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).
Kenyataan di Indonesia, sampai hari ini berbagai hak-hak rakyat belum dijamin oleh Negara. Bahkan Negara di bawah pimpinan rejim SBY–Budiono senantiasa membuat dan menjalankan berbagai kebijakan yang mengangkangi hak rakyat yang hakekatnya sama dengan merampas hak–hak rakyat.
Bagaimana tidak !..Saat ini jutaan buruh di Indonesia harus bekerja dengan sistem kerja yang sangat buruk. Buruh bekerja tanpa adanya jaminan kepastian kerja serta upah dan jaminan kesejahteraan yang layak. Ketika krisis semakin kuat menerjang Indonesia, rejim pimpinan SBY sama sekali tidak berbuat apa–apa untuk menyelamatkan buruh dari PHK massal. Akibat krisis dan rapuhnya industry di Indonesia sampai awal tahun 2009 lebih dari 500.000 ribu buruh yang di PHK dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 1,6 juta pada akhir tahun 2009. Padahal pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2009 mencapai lebih dari 9,25 Juta jiwa dari angkatan kerja, termasuk didalamnya 700.000 lebih pengangguran terdidik.
Sementara jika negara merilis bahwa angka pengangguran menurun pada tahun 2009, maka pada kenyataannya Negara menghitungnya lewat bertambahnya jumlah pekerja tradisional yang tidak memerlukan keahlian khusus di pedesaan atau bertambahnya jumlah buruh tani di Indonesia. Padahal di pertanian, kehidupan kaum tani juga semakin terpuruk akibat semakin maraknya perampasan dan monopoli kepemilikan atas tanah. Penembakan, penangkapan dan kriminalisasi atas petani seolah menjadi hal yang wajar, di Tanah Awuk NTB, Takalar Sulawesi Selatan, Pasuruan dan yang terbaru di Ogan Ilir adalah bukti tidak adanya jaminan kemerdekaan hidup bagi kaum tani di Indonesia.
Hak Hidup rakyat selalu dirampas !.. Akibat kemiskinan dan ketiadaan tanah, jutaan rakyat Indonesia melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Nasi aking menjadi hal biasa di telinga, Gizi buruk di NTB seolah kabar biasa, sementara nenek Minah di banyumas yang mengambil 3 biji Kakao milik PT Rumpun Sari Antan dan Sekeluarga buruh tani yang mengambil randu sisa hasil panen seharga Rp 10.000 milik PT Segayung di Batang demi untuk makan dimaknai Negara sebagai kriminal biasa.
Dengan sengaja Negara dibawah rejim SBY–Budiono juga telah menghambat kemajuan dan kesadaran politik rakyat, pelarangan dan pembatasan kegiatan berserikat, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat terus terjadi. Buruh terus dihambat untuk berserikat di pabriknya, petani ditakut-takuti dan diintimidasi jika berorganisasi bahkan pemuda mahasiswa juga selalu dibatasi dalam berorganisasi, berserikat dan mengeluarkan pendapat termasuk dalam kebebasan mimbar akademik.
Perampasan hak rakyat juga terjadi di wilayah kebudayaan. Rakyat dibiarkan dalam keterbelakangan budaya, salah satunya adalah dengan membatasi akses rakyat terutama pemuda untuk mendapatkan pendidikan. Dalih mengeluarkan UU BHP untuk meningkatkan kualitas pendidikan bertemu dengan kenyataan semakin mahalnya biaya pendidikan. Dalam hal ini Rejim SBY–Budiono telah diskriminatif kepada rakyat atas haknya terhadap pendidikan.
Sesungguhnya SBY–Budiono bukanlah tidak tahu pada keadaan rakyat, tetapi pada dasarnya tidak mau peduli. Ketika rakyat terlilit kesusahan hidup, jutaan kelaparan, jutaan putus sekolah, jutaan pengangguran. para kapitalis birokrat seperti tidak tahu malu merampas dan merapok uang rakyat secara besar-besaran, baru saja dilantik para menteri sudah minta naik gaji, Bagi-bagi jabatan di antara partai peserta pemilu, belum lagi Skandal Bank Century, Bank Bali, Kriminalisasi KPK dan Suap PT Masaro menunjukan bagaimana watak birokrat Indonesia yang sangat kapitalistik.
Negara lewat rejim SBY–Budiono telah menciptakan dirinya sebagai alat yang menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya Tuan tanah, Kapitalis Birokrat, Borjuasi Besar Komprador atau kaum dagang yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan dan keuntungan antar sesama dan dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak-hak rakyat demi pengabdiannya pada Imperialisme, dengan menyerahkan bulat-bulat segala sumber daya alam dan manusia Indonesia kepada negeri Imperialis.
Sudah sepatutnya di momentum hari HAM Internasional 2009 kita seluruh rakyat Indonesia menuntut kembali hak-hak rakyat yang telah dirampas. Perjuangan Massa harus terus dikobarkan dan Gerakan massa Demokratis harus menaikan kualitas dan kuantitasnya. dengan penderitaan rakyat yang sudah begitu dalam telah melahirkan kenyataan dan kewajiban kaum buruh dan tani sebagai bagian rakyat yang paling tertindas dengan pendirian paling teguh untuk memperkokoh persatuan. Aliansi dasar inilah yang secara kongrit Paling Konsisten melancarkan perjuangan Rakyat Melawan Rejim Boneka, Wakil Sejati dari Imperialisme dan Feodalisme.
Kami Berpandangan, Berpendirian dan Bersikap dalam Momentum Hari HAM Internasional 10 Desember 2009. Jalan keluar satu-satunya adalah terus melancarkan perjuangan massa untuk menuntut berbagai kepentingan maupun hak-hak sosial-ekonomi dan politik dari klas buruh, kaum tani dan berbagai golongan rakyat tertindas lainnya.
Maka Dengan momentum hari HAM 2009 kami Akan Melakukan Aksi Damai Di depan Istana Negara pada Kamis, 10 Desember 2009, yang akan di Ikuti oleh 5.000 (lima ribu) orang, dengan Titik Kumpul di Lapangan Masjid Istiqlal mulai pukul 08.00 Wib dan Bergerak LongMach pukul 09.30 Menuju Istana Negara, dalam aksi ini kami menuntut Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan Pokok Rakyat, atas dasar Pandangan, Pendirian dan Sikap tersebut Kami Juga Menuntut pada rejim untuk:
1.Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, Penuhi Upah layak dan Hapuskan system kontrak dan Outsourcing bagi Buruh.
2.Hentikan Perampasan Tanah, Sediakan Sarana Produksi Murah dan Tingkatkan harga Hasil Pertanian serta Jalankan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani.
3.Hapus Biaya Penempatan yang tinggi/ Overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU PPTKILN bagi Buruh Migran Indonesia.
4.Memberikan Jaminan Sekolah Gratis, Kuliah Murah (Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk Kuliah dan Tingkatkan Fasilitas) Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa.
5.Usut Tuntas Berbagai Kasus Korupsi dan bailout Bank Century.
6.Penuhi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Reproduksi bagi perempun/ Keluarga Miskin.
7.Buka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dan Jamin kebebasan berekspresi dan Berorganisasi Bagi Seluruh Rakyat.
PENUHI HAK-HAK DASAR RAKYAT!
(Tulisan ini adalah bahan Selebaran yang di terbitkan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Peringat 61 tahun hari HAM Internasional 10 desember 2009)
GERAKAN RAKYAT MENUNTUT UPAH, TANAH DAN KERJA
100 Hari Perlawanan Rakyat Melawan Rejim Boneka Amerika, Anti-Rakyat SBY-BOEDIONO
Salam Demokrasi !
Setiap tahunnya rakyat seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia memperingati hari HAM Internasional yang di deklarasikan 10 Desember 1948. Pernyataan sikap universal 61 tahun yang lalu ini menyatakan setiap Negara tanpa kecuali akan memberikan jaminan atas hak-hak manusia baik itu hak Sipil Politik (SIPOL) maupun Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB).
Kenyataan di Indonesia, sampai hari ini berbagai hak-hak rakyat belum dijamin oleh Negara. Bahkan Negara di bawah pimpinan rejim SBY–Budiono senantiasa membuat dan menjalankan berbagai kebijakan yang mengangkangi hak rakyat yang hakekatnya sama dengan merampas hak–hak rakyat.
Bagaimana tidak !..Saat ini jutaan buruh di Indonesia harus bekerja dengan sistem kerja yang sangat buruk. Buruh bekerja tanpa adanya jaminan kepastian kerja serta upah dan jaminan kesejahteraan yang layak. Ketika krisis semakin kuat menerjang Indonesia, rejim pimpinan SBY sama sekali tidak berbuat apa–apa untuk menyelamatkan buruh dari PHK massal. Akibat krisis dan rapuhnya industry di Indonesia sampai awal tahun 2009 lebih dari 500.000 ribu buruh yang di PHK dan diperkirakan akan mencapai lebih dari 1,6 juta pada akhir tahun 2009. Padahal pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2009 mencapai lebih dari 9,25 Juta jiwa dari angkatan kerja, termasuk didalamnya 700.000 lebih pengangguran terdidik.
Sementara jika negara merilis bahwa angka pengangguran menurun pada tahun 2009, maka pada kenyataannya Negara menghitungnya lewat bertambahnya jumlah pekerja tradisional yang tidak memerlukan keahlian khusus di pedesaan atau bertambahnya jumlah buruh tani di Indonesia. Padahal di pertanian, kehidupan kaum tani juga semakin terpuruk akibat semakin maraknya perampasan dan monopoli kepemilikan atas tanah. Penembakan, penangkapan dan kriminalisasi atas petani seolah menjadi hal yang wajar, di Tanah Awuk NTB, Takalar Sulawesi Selatan, Pasuruan dan yang terbaru di Ogan Ilir adalah bukti tidak adanya jaminan kemerdekaan hidup bagi kaum tani di Indonesia.
Hak Hidup rakyat selalu dirampas !.. Akibat kemiskinan dan ketiadaan tanah, jutaan rakyat Indonesia melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Nasi aking menjadi hal biasa di telinga, Gizi buruk di NTB seolah kabar biasa, sementara nenek Minah di banyumas yang mengambil 3 biji Kakao milik PT Rumpun Sari Antan dan Sekeluarga buruh tani yang mengambil randu sisa hasil panen seharga Rp 10.000 milik PT Segayung di Batang demi untuk makan dimaknai Negara sebagai kriminal biasa.
Dengan sengaja Negara dibawah rejim SBY–Budiono juga telah menghambat kemajuan dan kesadaran politik rakyat, pelarangan dan pembatasan kegiatan berserikat, berorganisasi dan mengeluarkan pendapat terus terjadi. Buruh terus dihambat untuk berserikat di pabriknya, petani ditakut-takuti dan diintimidasi jika berorganisasi bahkan pemuda mahasiswa juga selalu dibatasi dalam berorganisasi, berserikat dan mengeluarkan pendapat termasuk dalam kebebasan mimbar akademik.
Perampasan hak rakyat juga terjadi di wilayah kebudayaan. Rakyat dibiarkan dalam keterbelakangan budaya, salah satunya adalah dengan membatasi akses rakyat terutama pemuda untuk mendapatkan pendidikan. Dalih mengeluarkan UU BHP untuk meningkatkan kualitas pendidikan bertemu dengan kenyataan semakin mahalnya biaya pendidikan. Dalam hal ini Rejim SBY–Budiono telah diskriminatif kepada rakyat atas haknya terhadap pendidikan.
Sesungguhnya SBY–Budiono bukanlah tidak tahu pada keadaan rakyat, tetapi pada dasarnya tidak mau peduli. Ketika rakyat terlilit kesusahan hidup, jutaan kelaparan, jutaan putus sekolah, jutaan pengangguran. para kapitalis birokrat seperti tidak tahu malu merampas dan merapok uang rakyat secara besar-besaran, baru saja dilantik para menteri sudah minta naik gaji, Bagi-bagi jabatan di antara partai peserta pemilu, belum lagi Skandal Bank Century, Bank Bali, Kriminalisasi KPK dan Suap PT Masaro menunjukan bagaimana watak birokrat Indonesia yang sangat kapitalistik.
Negara lewat rejim SBY–Budiono telah menciptakan dirinya sebagai alat yang menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya Tuan tanah, Kapitalis Birokrat, Borjuasi Besar Komprador atau kaum dagang yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan dan keuntungan antar sesama dan dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak-hak rakyat demi pengabdiannya pada Imperialisme, dengan menyerahkan bulat-bulat segala sumber daya alam dan manusia Indonesia kepada negeri Imperialis.
Sudah sepatutnya di momentum hari HAM Internasional 2009 kita seluruh rakyat Indonesia menuntut kembali hak-hak rakyat yang telah dirampas. Perjuangan Massa harus terus dikobarkan dan Gerakan massa Demokratis harus menaikan kualitas dan kuantitasnya. dengan penderitaan rakyat yang sudah begitu dalam telah melahirkan kenyataan dan kewajiban kaum buruh dan tani sebagai bagian rakyat yang paling tertindas dengan pendirian paling teguh untuk memperkokoh persatuan. Aliansi dasar inilah yang secara kongrit Paling Konsisten melancarkan perjuangan Rakyat Melawan Rejim Boneka, Wakil Sejati dari Imperialisme dan Feodalisme.
Kami Berpandangan, Berpendirian dan Bersikap dalam Momentum Hari HAM Internasional 10 Desember 2009. Jalan keluar satu-satunya adalah terus melancarkan perjuangan massa untuk menuntut berbagai kepentingan maupun hak-hak sosial-ekonomi dan politik dari klas buruh, kaum tani dan berbagai golongan rakyat tertindas lainnya.
Maka Dengan momentum hari HAM 2009 kami Akan Melakukan Aksi Damai Di depan Istana Negara pada Kamis, 10 Desember 2009, yang akan di Ikuti oleh 5.000 (lima ribu) orang, dengan Titik Kumpul di Lapangan Masjid Istiqlal mulai pukul 08.00 Wib dan Bergerak LongMach pukul 09.30 Menuju Istana Negara, dalam aksi ini kami menuntut Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan Pokok Rakyat, atas dasar Pandangan, Pendirian dan Sikap tersebut Kami Juga Menuntut pada rejim untuk:
1.Menghentikan PHK dalam bentuk apapun, Penuhi Upah layak dan Hapuskan system kontrak dan Outsourcing bagi Buruh.
2.Hentikan Perampasan Tanah, Sediakan Sarana Produksi Murah dan Tingkatkan harga Hasil Pertanian serta Jalankan Reforma Agraria Sejati Bagi Kaum Tani.
3.Hapus Biaya Penempatan yang tinggi/ Overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU PPTKILN bagi Buruh Migran Indonesia.
4.Memberikan Jaminan Sekolah Gratis, Kuliah Murah (Turunkan SPP, Hapus Biaya Masuk Kuliah dan Tingkatkan Fasilitas) Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi Pelajar dan Mahasiswa.
5.Usut Tuntas Berbagai Kasus Korupsi dan bailout Bank Century.
6.Penuhi Pelayanan dan Fasilitas Kesehatan Reproduksi bagi perempun/ Keluarga Miskin.
7.Buka Lapangan Pekerjaan seluas-luasnya dan Jamin kebebasan berekspresi dan Berorganisasi Bagi Seluruh Rakyat.
