Ngadinah, Simbol Perlawanan Buruh

di Tulis Oleh : Ken Andari*

Melalui kertas ini aku sampaikan kepada teman-teman seperjuangan yang ada di luar terali besi, bukan untuk mengeluh dan janganlah teman-teman sedih karena aku dikurung. Tetaplah semangat dalam berjuang, teman.

Yang harus dipahami teman di luar adalah aku masuk tahanan/penjara bukan karena mencuri atau berbuat kejahatan. Aku masuk ke sel karena aku dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan yang dikenakan pasal 335 KUHP. Aku sendiri sempat bingung dan ndak tahu perbuatan yang mana...



ITULAH penggalan surat Ngadinah binti Abu Mawardi untuk kawan-kawannya sesama buruh, yang ia tulis dari balik terali besi. Saat itu Ngadinah ditahan di LP Wanita Tangerang, gara-gara memimpin aksi buruh di pabriknya, PT Panarub. Selama 29 hari ia meringkuk di balik sel dingin, merasakan sendiri getirnya ketimpangan hukum di negeri ini.

Ya, itu dulu. Dulu ia hanya seorang gadis desa yang ikut kakaknya mengadu nasib ke Jakarta. Dulu ia hanya seorang lulusan SD. Dulu ia hanya seorang buruh miskin yang menuntut haknya. Dulu ia buta hukum. Dulu ia dipenjara.

Kini, Ngadinah sudah bebas. Sudah menjadi seorang sarjana hukum. Sudah berada di garis depan memimpin pergerakan buruh. Sudah menjabat sebagai Kepala Departemen Hukum dan Advokasi di Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI). Sudah menjadi seorang aktivis buruh yang tak pernah lelah berjuang.

Delapan tahun berlalu sejak peristiwa penangkapannya, ia tetap Ngadinah yang dulu, dengan kesederhanaan dan semangatnya. Semangat yang tak pernah padam untuk terus memperjuangkan hak-hak kaumnya yang termarjinalkan.

Saya, Ken Andari, mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fikom Unpad berkesempatan menemui Ngadinah di sela-sela aktivitasnya yang padat. Ngadinah kembali menceritakan kisahnya yang pahit, sembari menularkan semangat juangnya untuk membebaskan kaum buruh dari belenggu penindasan. ”Perjuangan kami belum usai...”


DI TENGAH kelabunya musim hujan di Jakarta, saya menemui wanita lajang yang selalu tampak bersemangat itu di Sekretariat DPP GSBI, Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Ia sudah menganggap kantor ini rumahnya sendiri. Untaian kata berapi-api yang keluar dari mulutnya saya cerna baik-baik. Ditemani secangkir teh hangat, Ngadinah menceritakan kembali peristiwa aksi buruh tahun 2000 yang membuatnya dipenjara. Itulah pengalaman berharga dalam hidupnya, yang pahit, namun tak pernah ia sesali.

Semua bermula saat ia memimpin aksi yang menuntut pelaksanaan Kepmenaker 150/2000 mengenai penghargaan masa kerja, yang dianggap memberikan sedikit angin segar buat buruh. Pabrik tempatnya bekerja, PT Panarub yang memproduksi sepatu merk terkenal, Adidas, tidak mau melaksanakan. Ngadinah, yang saat itu menjabat sebagai sekretaris umum PERBUPAS (Perkumpulan Buruh Pabrik Sepatu) PT Panarub, mengorganisasikan teman-temannya dalam sebuah aksi mogok yang dilaksanakan pada 8-12 September 2000.

“Tuntutannya soal pelaksanaan Kepmenaker 150/2000, kebebasan berserikat, hak cuti untuk buruh perempuan yang sedang haid, dan soal uang makan yang pada waktu itu masih rendah sekali,” jelas wanita kelahiran Kebumen, 18 Juni 1972 itu.

Hari pertama aksi, total sebanyak 8000 buruh PT Panarub mogok kerja. Tidak ada kegiatan produksi, sehingga perusahaan merugi hingga Rp 500 juta. Hari kedua, jumlah mereka mulai berkurang. Hari ketiga dan keempat, buruh yang ikut aksi semakin merosot, tinggal ratusan orang saja.

Ngadinah mengakui, pada waktu itu aksi tidak menjadi kesadaran penuh para buruh. “Mereka masih berpikir, untuk apa aksi, lebih baik kerja, dapat duit. Ditambah dengan intimidasi dari perusahaan pada saat kami aksi.”

Delapan bulan setelah aksi, tepatnya April 2001 Ngadinah menghadiri Kongres GSBI (Gabungan Serikat Buruh Independen) di Cibubur. Saat itu, ia diwawancarai oleh SCTV seputar kondisi kerja di pabriknya. Dengan gamblang, Ngadinah berbicara seperti ini:

“Kalau kami kerja itu harus dapat target. Selama tujuh jam harus dapat hasil 650 pasang sepatu, dan itu hanya dikerjakan oleh 47 orang. Ketika kami nggak mencapai target, maka terkadang atasan mesti marah-marah. Itu juga kadang-kadang sampai dilempar (sepatu-red).”

Wawancara yang ditayangkan di Liputan 6 Siang pada 13 April 2001 itu membuat panas telinga para petinggi PT Panarub. Mereka mengadukan Ngadinah ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Dua hari kemudian, ia dipanggil oleh perusahaan terkait wawancara itu, dan persoalan aksi delapan bulan lalu pun diungkit lagi.

Walaupun sudah jelas ada dicantumkan dalam pasal 143 UU Ketenagakerjaan bahwa siapa pun tidak dapat menghalangi buruh/serikat buruh untuk menggunakan hak mogok kerja, Ngadinah mengatakan, “Itu hanya kertas saja. Faktanya, setiap mau aksi pasti ada intimidasi, dihalang-halangi, dan pasca aksi pasti ada sanksi,” ucapnya sambil tersenyum pahit.

Senin, 23 April 2001 Ngadinah dipanggil kembali, dipaksa menandatangani BAP. Hari itu juga ia dimasukkan dalam sel tahanan LP Wanita Tangerang, tanpa proses pengadilan.

Masa Penahanan
Ngadinah tak pernah melupakan pengalamannya dipenjara. “Di penjara itu nggak enak. Saya membayangkan dunia luar sepertinya sulit sekali. Membayangkan, di balik tembok ini apa, jalan raya itu di sebelah mana, sulit sekali. Rasanya ada penghalang yang begitu besar antara kita dengan dunia luar,” kenangnya.

Setiap kali sidang, selalu ada aksi solidaritas kaum buruh yang digagas oleh kawan-kawannya. Media-media massa juga tak henti membicarakan kasus ini, khususnya SCTV, yang gara-gara tayangan wawancaranya-lah, Ngadinah ditahan. Kasus Ngadinah dibandingkan dengan kasus Marsinah, seorang aktivis buruh di Sidoarjo yang ditemukan tewas mengenaskan setelah memimpin aksi buruh di pabriknya. “Indonesia dulu tidak bisa menyelesaikan kasus itu, sehingga ketika ada kasus saya, tekanan politiknya jadi lebih besar.”

Akhirnya pada saat putusan sela, permohonan penangguhan penahanan yang diajukan para penjamin Ngadinah dikabulkan Ketua Majelis Hakim PN Tangerang, Ahmad Zaeni. Waktu itu yang menjadi penjaminnya adalah mendiang Munir selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Sonny Keraf yang waktu itu men-jabat sebagai Menneg Lingkungan Hidup, Munarman selaku koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ketua DPP GSBI waktu itu, mendiang Bandung Eko Saputro, serta Sunardi dari pihak keluarga. Pada 22 Mei 2001, Ngadinah resmi jadi tahanan rumah.

Pengadilan kasusnya terus berlanjut dengan alot. Sisbikum (Saluran Informasi Sosial dan Bimbingan Hukum) yang diketuai Arist Merdeka Sirait selaku kuasa hukum Ngadinah tak henti berjuang. Begitu pula kawan-kawannya dari GSBI yang tak lelah menggalang aksi solidaritas. Setelah perjuangan panjang dan melelahkan, perkara itu dimenangkan Ngadinah. Pada 30 Agustus 2001 ia divonis bebas oleh PN Tangerang.

Hingga kini, kasus Ngadinah masih menjadi satu-satunya kasus kriminalisasi buruh yang dimenangkan, sehingga menjadi simbol perlawanan kaum buruh. “Banyak faktor yang membuat saya menang waktu itu. Tidak bisa murni karena perjuangan hukum. Buruh bisa menuntut apapun, tapi aparat penegak hukum, dan hukum itu sendiri tidak berpihak kepada buruh. Kawan-kawan buruh lain ‘kan murni mengandalkan perjuangan hukum. Waktu itu tekanan politiknya lebih besar, nasional dan internasional.”

Hukum yang Tidak Berpihak
Menurut Ngadinah, banyak peraturan yang dibuat untuk kepentingan pemilik modal yang bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Peraturan-peraturan itu seolah memberikan perlindungan kepada buruh tapi nyatanya tidak.

“Misalnya begini, ada peraturan, tujuh hari sebelum buruh melakukan aksi, harus ada pembe-ritahuan ke perusahaan. Ya sudah keburu konsolidasi lah pabriknya! Jelas secara struktural, perusahaan lebih punya kekuatan untuk mengagitasi buruh,” keluhnya.

Ia mengatakan, ada kecenderungan pengusaha untuk mengkriminalisasikan buruh yang ‘berulah’, dengan kesalahan-kesalahan sepele, bahkan cenderung dibuat-buat. Misalnya kasus Hamdani, pengurus serikat buruh sebuah pabrik di Tangerang yang harus kehilangan pekerjaannya plus dipenjara selama 3 bulan gara-gara dituduh mencuri sandal bolong. Hingga kini, sebetulnya masih banyak kasus penindasan terhadap buruh, namun tidak pernah ada yang seheboh kasus Ngadinah dahulu.

Ia menambahkan, “Sebetulnya itu salah satu taktik pengusaha supaya buruh nggak neko-neko,
dikriminalisasikan. Mereka yang ditahan ini ‘kan para pengurus atau pemimpin organisasi buruh. Ada yang dituduh melakukan pelanggaran berat lah, melawan perintah atasan lah, ada juga yang kena SP tahun 2002, itu dijadikan dasar untuk mem-PHK tahun 2009. Padahal SP itu paling lambat berlaku selama 6 bulan. Itu sudah menyalahi undang-undang!”

Ngadinah dan pengurus GSBI lainnya yakin, GSBI, serikat buruh yang mereka perjuangkan akan mampu membuat perubahan. Meskipun butuh waktu yang mungkin tidak singkat, ia yakin, perjuangan tidak pernah sia-sia. Ia dan kawan-kawan lain sesama pengurus GSBI senantiasa mencurahkan seluruh waktu dan tenaga untuk organisasi yang mereka jaga ini, tanpa mengharapkan imbalan apapun.

“GSBI memang bukan tempat untuk mencari uang. Kami tahu persis kondisi buruh itu seperti apa. Kami hanya berpikir, masih banyak yang harus kami berikan untuk organisasi. Kalau bicara soal uang, jauh lah,” ujar Ngadinah sambil tertawa.

Tentu saja, orang-orang yang aktif di serikat buruh itu memang harus mereka yang punya dedikasi tinggi. Mereka yang sungguh-sungguh punya niat berjuang, orientasinya sama sekali bukan uang. Kebanyakan mereka adalah para mantan buruh pabrik, sehingga seperti dikatakan Ngadinah, “Saya tidak mengatasnamakan siapa-siapa, karena saya sendiri buruh.”

Diakuinya, memang banyak serikat buruh yang para pengurusnya digaji lebih tinggi daripada upah buruh, tapi tidak demikian dengan GSBI. “Bahkan kami punya prinsip, kalau memang ada yang bisa memberikan gaji, pimpinan itu tidak boleh gajinya lebih tinggi daripada kawan-kawan buruh,” tegasnya.

***
*Ken Andari, adalah mahasiswa Jurusan Jurnalistik Fikom Unpad 2007.