Pernyataan Sikap GSBI dalam Momentum 100 hari Pemerintahan SBY-Budiono

Pernyataan Sikap :
Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)
Federation of Independen Trade Union
Dikeluarkan dalam momentum 100 hari SBY-Budiono


GSBI BERIKAN RAPOT MERAH BUAT SBY-BUDIONO
100 hari Pemerintahan SBY-Budiono Tidak Berguna, Rakyat Indonesia Semakin Sengsara..!!!
SBY-Budiono Pemerintahan Anti Rakyat, Boneka Imperialis..!!!
Hentikan Perampasan Upah, Tanah, Pendidikan dan Kerja….!!!




Salam solidaritas
Pada hari ini Kamis, 28 Januari 2010 menjadi salah satu momentum bagi seluruh gerakan rakyat untuk menyatakan suaranya atas kinerja 100 hari pemerintahan SBY-Budiono, dan sudah di pastikan puluh ribu kaum buruh, kaum tani, pemuda mahasiswa, kaum miskin kota dan rakyat lainnya akan memenuhi Istana Negara dan gedung DPR-RI, begitu juga di berbagai daerah dan kota-kota besar rakyat terus bergerak mendatangi dan menduduki pusat-pusat pemerintahan, tak terkecuali dengan Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) juga turut ambil bagian dan berada digarda terdepan dalam gerakan ini. Kesadaran dan penderiaan rakyat Indonesia atas berbagai kebijakan rezim SBY-Budiono sebagai penopang dan penjaga kepentingan para kapitalis monopoli asing telah termanifestasikan secara konkrit dalam aksi-aksi masa dalam menuntut hak sosial ekonomi dan hak politik demokratisnya selama ini yang menghebat dan terus meluas.

GSBI berpandangan bahwa 15 rencana prioritas SBY-Boediono dalam 100 hari pemerintahannya adalah hanya program aksi untuk menjalankan hasil konsolidasi G20 yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (AS), dengan target jangka pendek untuk mengatasi krisis yang tengah terjadi. Program tersebut juga untuk mengimplementasikan seluruh regulasi dan kebijakan yang telah dibuat selama pemerintahan periode pertama SBY (Kabinet Indonesia Bersatu jilid I). Yang mana sesuai dengan kepentingan imperialis AS, skema G20 sebagaimana dirancang untuk menggantikan kedudukan oligarkis negara-negara maju G8 dalam menentukan kebijakan utama ekonomi dan peta politik dunia, memberikan satu arah garis yang tegas agar seluruh hambatan investasi dan perdagangan yang masih ada harus segera dihapuskan. Indonesia, dibawah pemerintahan SBY kemudian menyerah atas kebijakan ini dan mengikuti seluruh kemauan AS. Pemerintahan SBY sangat takut dengan ancaman isolasi secara ekonomi dan militer oleh AS kepada negara yang tidak bersedia membentuk area perdagangan bebas (Free Trade Area) tingkat regional.

Sebagaimana telah kita ketahui, imperialisme akan menggunakan berbagai macam cara untuk melakukan eksploitasi atas negeri-negeri jajahan dan setengah jajahannya. Selain dengan melakukan penguasaan atas industri, agraria dan perdagangan untuk akumulasi menghasilkan super profit, penguasaan atau intervensi atas lembaga-lembaga negara melalui rejim boneka, imperialisme juga menjalankan politik perjanjian internasional yang timpang dalam segala aspek kehidupan.

Kongkretnya, Indonesia baik sebagai sebuah negara maupun sebagai anggota ASEAN telah terikat dengan berbagai perjanjian dan kerjasama dengan negeri-negeri imperialis. Seperti kerjasama ekonomi Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement, Kerjasama ekonomi Indonesia dan Korea Selatan, Kerjasama antara ASEAN dengan Australia dan Selandia Baru, Kerjasama ASEAN dengan India dan juga China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA) yang saat ini sudah mulai diberlakukan dan mengundang banyak protes dari berbagai kalangan.

Bagi buruh Indonesia, perdagangan bebas China-ASEAN adalah lonceng kematian. Karena berbagai jenis barang dari negara-negara China akan membanjiri dan menguasai pasar dalam negeri dengan harga yang sangat murah. Sehingga, 10 (sepuluh) sektor usaha dalam negeri terancam dan dipastikan akan bangkrut, yakni : (1). Industri permesinan; (2). Sektor perkebunan dan pertanian; (3). Industri makanan dan minuman; (4). Industri petrokimia; (5). Industri tekstil dan produk tekstil; (6). Industri alas kaki; (7). Industri elektronik dan peralatan listrik; (8). Industri besi baja; (9). Industri plastik; dan (10). Jasa permesinan. Akibat buruknya adalah ketika perusahaan terancam karena tidak mampu bersaing harga dengan berbagai produk China yang murah, kemudian bangkrut, maka giliran jutaan buruh di PHK.

Selanjutnya GSBI berpandangan bahwa, 15 Program Utama SBY-Budiono, sama sekali tidak mewakili kaum buruh! Tidak ada satupun program yang Berusaha menghentikan laju PHK yang terus meningkat, tidak ada satupun program yang berupaya menghapuskan system kerja kontrak dan outsourcing, tidak ada satupun program yang berupaya meningkatkan Upah Buruh. Namun sebaliknya pemerintah tetap mempertahankan politik upah murah dan sukses memecahkan rekor upah terendah sepanjang sejarah dimana hanya mengalami kenaikan rata-rata 10%, dan terjadi pada saat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok, listrik, air minum dan transportasi naik berkala hingga 100% dan pemerintah sendiri menunjukkan bahwa upah rill dari buruh Indonesia rata-rata 40-60% dari upah nominalnya. Upah buruh perkebunan dan buruh tani jauh lebih rendah lagi.

Hal sama juga menimpa para Buruh Migran Indonesia, yang bekerja tanpa perlindungan dari Negara. Padahal kontribusi yang BMI berikan terhadap negeri ini pada tahun 2008 saja, dengan jumlah BMI di seluruh negara penempatan sekitar 6 juta orang, remitansi yang diberikan mencapai angka 100 trilliun. Sementara Pemerintah terus meningkatkan penjualan BMI, untuk membandit remitan. Selain itu melonjaknya angka PHK, semakin di perparah dengan semakin besarnya jumlah Pengangguran, yang sampai saat ini Pemerintah gagal menyelesaikanya!

GSBI juga berpandangan bahwa 15 program utama SBY-Budiono, sama sekali tidak mencerminkan kehendak kaum tani sebagai jumlah mayoritas rakyat Indonesia! Program kelima tentang peningkatan produksi dan ketahanan pangan hanyalah keinginan pemerintah untuk meningkatkan eksport bahan mentah bagi industry imperialis, kenyataannya tahun ini pemerintah mentargetkan 10 juta hektar lebih untuk perkebunan sawit, target tersebut adalah ancaman besar bagi perampasan tanah petani. Pemerintah lebih mementingkan pebukaan perkebunan skala besar daripada petani, rakyat dipaksa menjadi buruh tani di tanah yang menjadi hak nya. Saat ini ribuan sengketa agrarian belum terselesaikan, sementara penggusuran di perkotaan terus berjalan secara agresif.

Pemberantasan mafia dan penegakan supremasi hukum menempati urutan pertama dalam 15 program utama 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Tapi ironisnya, kasus bailout Bank Century yang merampok uang rakyat Rp 6,7 Triliyun, sampai saat ini belum terselesaikan. Pemerintahan SBY lebih memilih menyelamatkan pengusaha besar dari pada rakyat yang hidup dengan upah rendah, menganggur, terancam kehilangan tanah serta sulit mendapatkan pendidikan. Ditengah berbagai kasus dan skandal memalukan yang belum juga mereda, SBY-Boediono dengan enaknya memberikan fasilitas mobil mewah seharga Rp 1,3 M bagi 150 pejabat tinggi. Padahal ratusan sekolah rusak dan jutaan guru di Indonesia membutuhkan bantuan nyata. (saat ini dari 2,7 juta guru di Indonesia baru 500.000 yang telah mendapatkan tunjangan). Disamping itu ketidaksanggupan DPR memanggil Presiden dalam kasus Century semakin menunjukkan bahwa peranan parlemen semakin bangkrut. Dan yang lebih memilukan, SBY sebagai pimpinan pemerintahan pura-pura tidak mengetahui dan tidak berani bertanggungjawab atas skandal Century tersebut.

Dilapangan perburuhan misalkan, pengadilan perburuhan yang dijanjikan cepat, murah dan berkeadilan masih jauh dari harapan. Faktanya mahal, lama dan bertele-tele. Semua pengadilan telah mejadi alat kaum kapitalis dan bersarangnya mafia hukum.

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) memandang dengan terang, program 100 Hari SBY-Boediono adalah program yang sama sekali tidak membawa keuntungan apapun bagi rakyat. Sejarah telah mencatat, bahwa selama SBY berkuasa, upah buruh selalu rendah, perampasan tanah terus meluas, pengangguran terus menumpuk serta biaya sekolah, kuliah dan kesehatan semakin melonjak naik. Pendapatan dan upah seluruh rakyat telah dirampas oleh kebijakan harga pemerintahan SBY yang sangat bergantung pada imperialisme. Disisi yang lain sejarah juga mencatat, bahwa rakyat ditengah penindasan dan penghisapan yang berlangsung terus menerus, tetap senantiasa menggelorakan perjuangan sengit tanpa henti dalam merebut hak-haknya.

Dalam momentum 100 hari pemerintahan SBY-Budiono ini GSBI menyatakan sikap: Bahwa 100 hari pemerintahan SBY-Budiono Tidak Berguna, Rakyat Indonesia Semakin Sengsara, 15 (lima belas) program utama yang telah ditetapkan, prolem pokok rakyat terkait dengan UPAH, TANAH, PEKERJAAN, PENDIDIKAN dan KESEHATAN belum mendapat tempat. Maka Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) memberikan RAPOT MERAH kepada SBY Budiono. Dan menuntut untuk segera “Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja sebagai tuntutan pokok rakyat Indonesia. Dan berdasarkan pandangan, pendirian dan sikap GSBI juga menuntut kepada rejim SBY-Budiono untuk :

1. Menghentikan PHK dalam bentuk apapun;
2. Penuhi Upah Layak, Hentikan perampasan Upah Buruh serta menolak dengan tegas diterapkannya Politik Upah Murah dan berikan Sanksi Hukum serta tindak tegas para pengusaha yang tidak memberikan upah minimum;
3. Hapuskan sistem kerja kontrak serta outsourcing bagi buruh.
4. Hentikan perampasan tanah, sediakan sarana produksi murah dan tingkatkan harga hasil pertanian serta jalankan reforma agraria sejati bagi kaum tani.
5. Hapus biaya penempatan yang tinggi/overcharging, Ratifikasi Konvesi PBB tahun 1990 (tentang Perlindungan BMI dan Keluarganya), Bubarkan Terminal Khusus TKI dan Cabut UU No.39/2004 tentang PPTKILN, bentuk Undang-Undang yang berpihak kepada Buruh Migran Indonesia.
6. Memberikan jaminan sekolah gratis, kuliah murah (turunkan SPP, hapus biaya masuk kuliah dan tingkatkan fasilitas), Cabut UU BHP, Realisasikan anggaran 20% APBN dan APBD untuk pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa.
7. Usut tuntas berbagai kasus korupsi dan perampokan uang rakyat.
8. Penuhi pelayanan dan fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempun/keluarga miskin.
9. Buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya dan jamin kebebasan berekspresi dan berorganisasi bagi seluruh rakyat.
10. Menolak segala bentuk kerjasama yang timpang dengan negara-negara imperialis dan menuntut pemerintah Indonesia untuk keluar dari Perjanjian Perdagangan Bebas baik bilateral seperti JIEPA (dengan Jepang) dan Korea Selatan, regional (ASEAN dengan Australia-Selandia Baru, ASEAN dengan India, dan terakhir ASEAN dengan China/CAFTA).


Melalui ini juga GSBI selaku organisasi massa kaum buruh berseru kepada seluruh kaum buruh dan rakyat Indonesia untuk terlibat dan ambil bagian dalam aksi 100 hari pemerintahan SBY-Budiono, GSBI juga Berseru kepada kaum buruh danseluruh rakyat Indonesia untuk terus bangkit, mengobarkan perjuangan massa serta memperkokoh persatuan dikalangan rakyat. Memperkuat aliansi dasar klas buruh dan kaum tani sebagai pilar tegaknya persatuan rakyat untuk membendung berbagai serangan imperialis dan kaki tangannya di dalam negeri. Negara lewat rejim SBY-Boediono telah menciptakan sebuah sistem yang menguntungkan bagi segelintir klas dan golongan di Indonesia. Hanya pengusaha besar, tuan tanah dan birokrat kapitalistik yang akan mendapatkan keuntungan. Mereka akan berbagi kekuasaan, keuntungan serta dengan kompak akan melakukan perampasan atas hak rakyat, dengan menyerahkan sepenuhnya segala sumber daya alam, sumber daya manusia Indonesia demi pengabdiannya pada imperialism.

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Atas perhatiannya di sampaikan terimakasih.


Jakarta, 28 Januari 2010
Hormat kami,
Dewan Pimpinan Pusat
Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)




Rudi HB Daman
Ketua Umum



Emelia Yanti MD Siahaan
Sekretaris Jenderal