Gedung Baru DPR, Cermin Wakil anti Rakyat.
Rencana pembangunan gedung baru untuk komplek kerja wakil rakyat (DPR) Republik Indonesia terus bergulir dan berbagai alasan dikemukakan unt...
https://www.infogsbi.or.id/2011/04/gedung-baru-dpr-cermin-wakil-anti.html
Rencana pembangunan gedung baru untuk komplek kerja wakil rakyat (DPR) Republik Indonesia terus bergulir dan berbagai alasan dikemukakan untuk memuluskan rencana tersebut. Mulai dari gedung lama yang sudah miring dan tidak layak lagi hingga gedung lama yang sudah kepenuhan hingga alasan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR dengan gedung baru.
Atas rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, Direktur Institut for National and Democratic Studies (INDIES) Oki Firman Febrian menyatakan keprihatinannya dan mengharapkan agar DPR segera menghentikannya.
“Jika benar pembangunan gedung DPR akan tetap dilaksanakan, maka negara ini memang tidak memiliki institusi pemerintah yang mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sekedar membandingkan bahwa anggaran untuk perumahan rakyat tahun 2011 hanya Rp 5 – 10 juta untuk 25 Ribu keluarga miskin atau total anggaran Rp 187, 55 Miliar dari pemerintah kalah jauh dengan anggaran untuk gedung DPR," ujar Oki dalam rilis yang diterima CyberNews, Senin (11/4).
Oki juga menambahkan, ditengah realitas rakyat saat ini maka pembangunan gedung baru tersebut menunjukan bahwa DPR saat ini sudah menjadi insitusi yang anti rakyat, hal ini menguat jika dilihat kinerja anggota DPR yang sampai saat ini tidak menunjukan prestasi yang baik. Bahkan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR semakin membenamkan citra DPR sebagai sarang koruptor.
Tidak Peka
Sementara itu Rudi HB Daman, dari Front Perjuangan Rakyat (FPR), menyatakan bahwa pembangunan gedung DPR mencerminkan bahwa secara kualitas anggota DPR memang tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat.
Karena secara kualitas anggota DPR akan dapat diukur bagaimana mereka mampu menjadikan parlemen menjadi intitusi yang kuat dalam memperjuangankan hak rakyat serta mendorong eksekutif untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat.
Koordinator FPR ini, juga mengungkapkan rasa pesimis terjadi perubahan rencana pembangunan gedung baru DPR, persoalan politik dan tarik ulur kepentingan sangat mempengaruhi kebijakan tersebut.
"Politik transaksional sangat mungkin terjadi di parlemen, sering terjadi kasus atau isu yang mengemuka di Indonesia kemudian menjadi panas dan mengambang di parlemen, perlahan – lahan redup dan hilang tanpa penyelesaian yan jelas, saat itu rakyat mungkin sudah jenuh karena setiap hari melihat tarik –tarikan parlemen di media massa, seperti pada kasus century," tandas Rudi.
Ditambah kuatnya pengaruh SBY dengan gerbongnya partai Demokratnya di parlemen yang juga memiliki persentase terbesar, maka pengusung pembangunan gedung baru DPR rasanya akan tetap berjalan mulus.[2011]
dimuat di Suaramerdeka.com. 11 April 2011.
( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM )
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/04/11/82634/Gedung-Baru-DPR-Cermin-Wakil-anti-Rakyat.
Atas rencana pembangunan gedung baru DPR tersebut, Direktur Institut for National and Democratic Studies (INDIES) Oki Firman Febrian menyatakan keprihatinannya dan mengharapkan agar DPR segera menghentikannya.
“Jika benar pembangunan gedung DPR akan tetap dilaksanakan, maka negara ini memang tidak memiliki institusi pemerintah yang mampu memperjuangkan kesejahteraan rakyat, sekedar membandingkan bahwa anggaran untuk perumahan rakyat tahun 2011 hanya Rp 5 – 10 juta untuk 25 Ribu keluarga miskin atau total anggaran Rp 187, 55 Miliar dari pemerintah kalah jauh dengan anggaran untuk gedung DPR," ujar Oki dalam rilis yang diterima CyberNews, Senin (11/4).
Oki juga menambahkan, ditengah realitas rakyat saat ini maka pembangunan gedung baru tersebut menunjukan bahwa DPR saat ini sudah menjadi insitusi yang anti rakyat, hal ini menguat jika dilihat kinerja anggota DPR yang sampai saat ini tidak menunjukan prestasi yang baik. Bahkan kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR semakin membenamkan citra DPR sebagai sarang koruptor.
Tidak Peka
Sementara itu Rudi HB Daman, dari Front Perjuangan Rakyat (FPR), menyatakan bahwa pembangunan gedung DPR mencerminkan bahwa secara kualitas anggota DPR memang tidak memiliki kepekaan terhadap rakyat.
Karena secara kualitas anggota DPR akan dapat diukur bagaimana mereka mampu menjadikan parlemen menjadi intitusi yang kuat dalam memperjuangankan hak rakyat serta mendorong eksekutif untuk lebih peka terhadap aspirasi rakyat.
Koordinator FPR ini, juga mengungkapkan rasa pesimis terjadi perubahan rencana pembangunan gedung baru DPR, persoalan politik dan tarik ulur kepentingan sangat mempengaruhi kebijakan tersebut.
"Politik transaksional sangat mungkin terjadi di parlemen, sering terjadi kasus atau isu yang mengemuka di Indonesia kemudian menjadi panas dan mengambang di parlemen, perlahan – lahan redup dan hilang tanpa penyelesaian yan jelas, saat itu rakyat mungkin sudah jenuh karena setiap hari melihat tarik –tarikan parlemen di media massa, seperti pada kasus century," tandas Rudi.
Ditambah kuatnya pengaruh SBY dengan gerbongnya partai Demokratnya di parlemen yang juga memiliki persentase terbesar, maka pengusung pembangunan gedung baru DPR rasanya akan tetap berjalan mulus.[2011]
dimuat di Suaramerdeka.com. 11 April 2011.
( Andika Primasiwi / CN26 / JBSM )
http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2011/04/11/82634/Gedung-Baru-DPR-Cermin-Wakil-anti-Rakyat.
