IPAA: ASEAN dibawah dominasi Negara Maju

Jakarta(29/4)-Pembentukan komunitas ASEAN harus dikritisi, terlebih di tengah krisis energi, lingkungan, pangan dan finansial yang mengambil bentuk krisis overproduksi di negeri-negeri maju.

Pandangan ini disampaikan oleh organisasi massa dan non governmental organization yang tergabung dalam Indonesian Peoples’ Action On ASEAN (IPAA) dalam media briefingnya yang bertajuk “Unmasking and Challenging ASEAN-No to Neoliberal-Globalization Scheme on ASEAN: Stop Land Grabbing, Decent Wage and Employment for The Peoples”, sore ini dijakarta

“rencana pembangunan komuntas ASEAN ini layak dikritisi, karena pada prosesnya sangat bias kepentingan negeri dunia pertama seperti Amerika, sehingga dapat mengkooptasi kedaulatan regional ASEAN” ujar Oki Firman Febrian, Direktur Institute for National and Democracy Studies (INDIES), anggota IPAA.(29/4)

Kekuatiran Oki didasarkan pada proses regional ini cenderung merupakan kompetisi race to the bottom dari anggota ASEAN, terkait kapasitas sumber bahan mentah, tenaga kerja, dan pasar yang potensial, dihadapan negeri-negeri pemodal.

Wahyu Susilo dari International NGO’s Forum on Indonesian Development (INFID) mengatakan bahwa momentum Indonesia sebagai ketua ASEAN harus dimanfaatkan dalam pembangunan kedaulatan regional ini. Instrumen-instrumen regional didalam ASEAN harus segera dilengkapi dengan kepastian legally binding commitment agar traktat-traktat ASEAN menjadi efektif dan mempunyai kepastian hukum.

“traktat-traktat ASEAN harus dilengkapi dengan komitmen yang mengikat sehingga kesepakatan tersebut menjadi efektif, dan inilah seharusnya yang merupakan ujian bagi Indonesia sebagai ketua ASEAN, karena kalau hanya sekedar menjadi ketua ASEAN, itu bukalah sutu hal yang istimewa, karena hal itu hanya urut kacang saja” kata Wahyu dalam media briefing ini. (29/4)

Perjanjian perdagangan bebas yang digadang-gadang di ASEAN, baik dalam bentuk ACFTA, ASEAN plus 3 dan berbagai bentuk FTA’s diantara anggota ASEAN maupun antara ASEAN dengan negeri-negeri besar, telah memberikan dampak negatif dikalangan rakyat. Perampasan upah buruh, pemberangusan serikat buruh, perampasan tanah tani untuk perkebunan besar, ekspor buruh murah, dan gulung tikarnya kegiatan ekonomi skala menengah-kecil merupakan wajah dari perjanjian perdangan bebas ini. Demikian Rudi HB Daman, kordinator Front Perjuangan Rakyat (FPR) menjelaskan soal dampak FTA’s

“perdagangan bebas ini telah menghancurkan kehidupan rakyat diberbagai sektor, dengan demikian sesungguhnya legitimasi ASEAN ini juga patut dipertanyakan. ASEAN mengatur berbagaimajam perjanjian mulai dari politik-keamanan, ekonomi, sosial dan kebudayaan, namun hanya aspek komersilnya saja yang ditinggikan, sementara perlindungan terhadap rakyatnya yang hidup dalam masyarakat ASEAN tak pernah menjadi agenda dalam pertemuan ASEAN, padahal ini yang paling penting” terang Rudi, yang juga merupakan Ketua Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI).

Rudi juga menyampaikan bahwa dalam peringatan Hari Buruh Internasional, 1 Mei, Front Perjuangan Rakyat (FPR) juga akan menyikapi soal ASEAN, selain Indonesian Peoples Action On ASEAN akan menggelar aksi juga pada tanggal 8 Mei nanti saat 18th ASEAN Summit yang akan digelar pada Mei nanti.



Kontak Person:
Oki Firman Febrian +6281578778565
Rudy HB Daman +6281808974078
Wahyu Susilo +628129307964