GSBI : RESHUFFLE KABINET SANDIWARA DITENGAH PENDERITAAN RAKYAT

GSBI: Reshuffle Kabinet Sandiwara Di Tengah Penderitaan Rakyat.

Jakarta rabu 19 Oktober 2011.
Selasa malam (18/10), bertempat di Ruang Kredensial, Istana Negara, Jakarta, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan hasil reshuffle kabinet yang selama beberapa pekan terakhir cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia. Dengan alasan untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas kabinet, SBY sampai harus berkantor di kediamannya, Cikeas, Bogor hanya untuk mematangkan formasi kabinet barunya.

Dalam penjelasannya, SBY mengatakan, “Saya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa tujuan dari penataan kembali Kabinet Indonesia Bersatu II ini tak lain adalah untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas kabinet, sekaligus untuk menyukseskan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan tiga tahun mendatang, di tengah tantangan dan permasalahan yang makin kompleks dan berat”.

Dihubungi secara terpisah, Rudi HB Daman, Ketua Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) mengaku kecewa dan menganggap proses reshuffle kabinet hanyalah sandiwara politik yang dilakukan SBY ditengah penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi yang semakin akut. “Sungguh sangat disayangkan, ditengah semakin sulitnya kehidupan yang dialami oleh rakyat, presiden justru sibuk menata ulang formasi kabinet. Bahkan, SBY tidak mengambil sikap apapun ketika terjadi unjuk rasa yang menewaskan buruh PT Freeport Indonesia, sebuah perusahaan emas dan tembaga milik imperialisme Amerika Serikat yang beroperasi di Papua. Ini adalah bukti nyata bahwa kepentingan rakyat bukanlah hal utama bagi pemerintahan SBY”, ucap Rudi.

Terdapat tujuh nama baru dalam kabinet hasil reshuffle ini, yaitu Amir Syamsuddin yang menempati posisi Menteri Hukum dan HAM, Syarif Cicip Sutardjo sebagai Menteri Perikanan dan Kelautan, dan Azwar Abubakar yang ditunjuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kemudian, Djan Faridz sebagai Menteri Perumahan Rakyat, Dahlan Iskan yang diangkat menjadi Menteri BUMN, Balthazar Kambuaya sebagai Menteri Lingkungan Hidup, dan Letjen TNI Marciano Norman ditunjuk menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sementara beberapa menteri hanya bergeser tempat untuk menduduki jabatan kementerian baru.

Terdapat lima hal yang menjadi dasar dan pertimbangan SBY dalam melaksanakan reshuffle, yaitu hasil evaluasi kinerja dan integritas, faktor the right man in the right place, kebutuhan organisasi, masukan dan aspirasi masyarakat luas, dan faktor persatuan dalam kemajemukan. "Proses reshuffle ini berjalan sistemik dan akuntabel, dalam arti kami rencanakan dengan baik dan kami pun mempertimbangkan berbagai faktor. Jadi bukan RBT atau rencana bangun tidur," ujar Presiden

Sekali lagi Rudi membantah apa yang telah dijelaskan oleh SBY diatas. “Omong kosong jika SBY mengatakan susunan kabinet hasil reshuffle ini adalah masukan dan aspirasi masyarakat luas. Kami organisasi serikat buruh tidak pernah merasa diminta untuk memberikan masukan apapun oleh pemerintah selama ini. Penjelasan SBY tersebut tidak lebih hanya sekedar lip service semata. Reshuffle ini bukan langkah untuk menyukseskan capaian pembangunan tiga tahun mendatang, tapi ini adalah upaya mengamankan kekuasaan SBY agar bertahan hingga 2014 mendatang’, tegas Rudi.

“Rakyat butuh jaminan atas kesejahteraan hidup mereka, buruh membutuhkan jaminan atas upah, kaum tani membutuhkan tanah sebagai sumber penghidupan mereka, pendidikan dan lapangan kerja yang luas bagi anak dan pemuda Indonesia, dan secara umum rakyat Indonesia membutuhkan perlindungan, jaminan rasa aman dan terhindar dari berbagai macam tindakan kekerasan”, pungkas Rudi.##