PT. Freeport Indonesia Sebenarnya Sudah Melecehkan dan Melawan Pemerintah Indonesia.

PT. Freeport Indonesia Sebenarnya Sudah Melecehkan dan Melawan Pemerintah Indonesia.


Jakarta; 8 oktober 2011
Dengan tidak mau memenuhi tuntutan kenaikan kesetaraan upah buruh dan masih tetap melakukan teror; intimidasi; ancaman; serta pemaksaan kepada buruh serta tidak hadirnya memenuhi undangan DPR-Papua untuk menyelesaikan kasus ini PT. Freepot Indonesia sebenarnya sudah melecehkan dan melawan pemerintah Indonesia. Tapi kenapa pemerintah Indonesia diam saja tidak ada suaranya? Untuk itu Pemerintah pusat yaitu Presiden dan Menakertrans RI harus segera ambil tindakan dan bersikap tegas terhadap PT.Freeport Indonesia. Buruh Freeport Indonesia hanya menuntut apa yang menjadi hak nya; menuntut adanya kenaikan kesetaraan penyesuaian upah dengan PT. Freeport di Negara-negara lain dan juga perusahaan pertambangan lainnya di dunia yang tidak jauh perbedaannya; menuntut perbaikan kondisi kerja dan syarat-syarat kerja di perusahaan. Pernyataan ini dilontarkan oleh Airan Koibur Anggota Bidangan Hubungan Industrial PUK-SPSI PT. Freeport Indonesia dalam diskusi dengan pimpinan GSBI di kantor DPP.GSBI Jakarta Pusat pada Kamis 8 Oktober 2011.

Pemogokan buruh PT.Freeport Indonesia telah menjadi berita dan perhatiaan banyak orang ditingkat Nasional dan Internasional; berbagai organisasi bersimpatik dan memberikan dukungan dengan berbagai macam cara. Sebagai upaya konkrit untuk memberikan dukungan dan mengetahui lebih faktual atas apa yang terjadi di PT Freeport Indonesia serta atas perjuangan buruh nya yang mana sampai saat ini masih terus melangsungkan pemogokan bahkan informasi terbaru bahwa pemogokan diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Oktober 2011. GSBI selain mengeluarkan pernyataan sikap dan aksi piket di Bundarahan HI pada kamis 6 Oktober 2011 lalu untuk mendukung penuh perjuangan buruh Freeport Indonesia pada Sabtu 8 Oktober mulai pukul 14.30 – 17.00 WIB bertempat di Sekretariat Nasional GSBI menyelengarakan diskusi kecil membahas Soal Perkembangan Pemogokan Buruh Freeport Indonesia dengan menghadirkan langsung pengurus PUK-SPSI PT Freeport Indonesia.

Pemogokan buruh Freeport di mulai sejak tanggal 15 September lalu yaitu menuntut upah lebih tinggi dan kesejahteraan yang lebih baik, mengingat risiko besar dari pekerjaan yang dilakukan. Upah yang diterima saat ini jauh dari memadai dan jauh di bawah dari upah yang dibayarkan buruh pertambangan dunia lainnya.
"Dari semua perusahaan tambang di dunia, upah yang dibayarkan kepada buruh di PT. Freeport Indonesia adalah yang terendah. Meskipun risiko yang mereka hadapi sangat tinggi, bekerja di kedalaman 4.200 meter. Ini sangat berdebu, curah hujan tinggi dan sangat dingin, sebagaimana kami menambang tembaga, emas, perak dan mineral lainnya, "kata Airan Koibur, anggota Bidang Hubungan Industrial dari PUK-SPSI PT. FI.

Pada tahun 2006, Freeport membayar pekerja di Amerika Utara sebesar $ 10,70 per jam, di South Amerika, dibayar $ 10,10 per jam, tetapi di Indonesia itu hanya $ 0,98 per jam. Pada tahun 2010, pembayaran upah telah mencapai rata-rata $ 66,43 per jam, sedangkan di Indonesia itu hanya $ 4,42 - $ 7,356 per jam.

"Dibandingkan dengan perusahaan pertambangan di negara lain di dunia, perbedaan upah seperti langit dan bumi, dan ini sebabnya mengapa kami membuat tuntutan kepada manajemen adanya kenaikan kesetaraan upah, "katanya. Seluruh buruh meminta peningkatan upah sampai $ 30 - $ 50 per jam.

Banyak catatan peristiwa tekanan dan intimidasi yang diterima para buruh dari Pihak Manajemen secara langsung maupun melalui tindakan arogansi Polisi dan Brimob, antara lain upaya penembakan terhadap Ketua SPSI PTFI Sudiro pada 11 September; menghilangkan hak karyawan lewat surat “No Work, No Pay,” ; Pemaksaan terhadap karyawan mogok kerja untuk meninggalkan Tembagapura begitu juga dengan karyawan magang; pekerja kontraktor dipaksa kerja selama12 jam untuk mengejar produksi yang loss selama mogok kerja; hingga mengganti pekerja kontraktor sebanyak 100 orang yang dikirim dari Jakarta (PT. Tri Parta Jakarta dan PT. Komaritim) yang saat ini sudah mencapai hampir 3.000 buruh yang didatangkan dari luar Papua untuk menggantikan buruh yang sedang mogok; pengusiran paksa; dan penjemputan paksa dari rumah ke rumah karyawan dengan menggunakan mobil DS-1643 dan DS-1500.

Bentuk intimidasi lain datang dari pekerja asing PT FI, melalui Wakil President Direktur John Hollow (warga negara Amerika) yang menandatangani surat 200 buruh tetap yang dirumahkan. Ancaman pemecatan dan PHK adalah tekanan yang sistematis yang dilakukan manajemen perusahaan didukung oleh polisi/brimob dan keamanan PT FI.

Sementara perkembangan terkini dari kasus pemogokan buruh Freeport ini pada kamis 6 Oktober 2011 lalu atas inisiatif dari DPR-Papua telah dilangsungkan pertemuan di Gedung DPR Papua, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A Ruben Magay dan dihadiri oleh Majelis Rakyat Papua, Staf Ahli Hukum Komisi A DPRP, POLDA Papua bidang Ekonomi, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Komisi HAM, Disnaker Provinsi Papua, Disosnakertrans Mimika ( sekaligus mewakili Bupati Mimika ), PUK SP KEP SPSI PTFI, DPC FSP KEP SPSI Mimika dan KSPSI namun di sayangkan pihak perwakilan Freeport Indonesia dalam hal ini Armando Mahler selaku direktur utama tidak hadir memenuhi undangan ini.

Menurut Airan Koibur; dalam pertemuan ini telah di hasilkan beberapa point diantaranya: Menegaskan kepada Manajement PTFI agar STOP melakukan Intimidasi dan Pemberhentian Kerja kepada seluruh Pekerja yang melakukan aksi Mogok serta menarik kembali surat-surat pemanggilan kerja dan Surat Pemberhentian Kerja yang dikirim kepada pekerja ;

Menegaskan kepada Pimpinan PT.Freeport Indonesia agar MENGHENTIKAN perekrutan pekerja baru dan dilarang menggantikan Pekerja untuk melakukan aktivitas produksi ;

Menegaskan kepada Pimpinan PT.Freeport Indonesia agar MENGHENTIKAN Proses Produksi Sementara, sebelum masalah Mogok Pekerja di selesakan ;

Dewan Perwakilan Rakyat Papua ( DPRP Papua / Pemerintah Provinsi Papua ) menyurati pimpinan Freeport McMoran Copper & Gold - James R.Moffett dan Pemerintah Amerika melalui Duta Besar Amerika di Jakarta agar James R. Moffett segera hadir di Papua untuk menyelesaikan Masalah Mogok Pekerja di Freeport Indonesia ;

Membentuk Team Khusus yang terdiri dari DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP ), Polda Papua, KODAM XVII Cenderawasih, Komisi HAM, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Disnaker Provinsi Papua serta KSPSI yang akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan Pengecekan area mulai dari Grasberg sampai ke Port Site ;

DPR Papua dan MRP akan mengambil sikap secepatnya atas ketidakhadiran Armando Mahler sebagai Penanggungjawab di PT.Freeport Indonesia .

Kami berharap rekomendasi ini benar-benar di jalankan; sebab kami saat ini terus-terusan di teror; di intimidasi dan di ancam; namun demikian kami dan buruh-buruh Freeport masih tetap solid untuk meneruskan perjuangan sampai apa yang menjadi tuntutan buruh terpenuhi. Tegas nya.

Sementara Rudi HB Daman Ketua Umum GSBI ketika ditanya soal acara diskusi dan bentuk dukungan konkrit yang bisa dilakukan GSBI untuk perjuangan buruh Freeport ini menjelaskan ”Diskusi ini adalah diskusi dadakan yang kami selenggarakan ketika mengetahu bahwa ada beberapa buruh dan pengurus serikat pekerja PT.Freeport Indonesia sedang berada di Jakarta. Lalu kami menghubunginya dan meminta perwakilannya bisa mengisi diskusi yang GSBI selenggarakan. Alhamdulilah akhirnya kami bisa menculik bung Airan Koibur dari padatnya aktivitas beliau di Jakarta untuk hadir dalam diskusi ini. Tentu apa yang disampaikan beliau sangat bermanfaat dan memberikan informasi lengkap langsung dari sumbernya. Sedang untuk langkah solidaritas yang akan GSBI lakukan di waktu dekat ini saya telah menyampaikan langsung kepada bung Airan Koibur. Dimana dalam waktu dekat ini GSBI akan mengirimkan surat protes langsung yang di tujukan dan dikirim kepada PT.Freeport Indonesia di Jakarta dan juga di Papua sana. GSBI juga akan mengirimkan surat protes langsung ke Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc yang bermarkas di New Orleans, LA - Amerika Serikat. Selain itu juga mengirim surat ke Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI serta Presiden SBY untuk mendesak segera bersuara dan mengambil sikap tegas atas kasus yang terjadi di Freeport; yaitu dengan memberikan sangsi bagi PT Freeport dan memerintahkan PT.Freeport Indonesia untuk segera memenuhi segala tuntutan buruh terutama kenaikan kesetaraan penyesuaian upah; perbaikan kondisi kerja dan syarat-syarat kerja di perusahaan. Hal lain adalah mengehentikan PHK tindak kekerasan; teror; intimidasi serta ancaman-ancaman yang dilakukan preman dan polisi atas suruhan menejemen PT Freeport Indonesia. Serta memerintahkan PT. Freeport Indonesia untuk mempekerjakan kembali seluruh buruh yang melakukan mogok kerja seperti biasa dan di posisi semula tanpa ada ancaman dan tindakan-tindakan diskriminasi serta perbuatan melawan hukum lainnya. Dan terakhir GSBI akan melancar aksi kembali ke kantor PT. Freeport Indonesia di Jakarta; kantor Menakertrans RI ;Kedutaan Amerika Serikat dan juga Istana Negara. Itu tegas Rudi. ##