Segera Stop Politik Upah Murah Buruh!

SEKJEN Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Emilia Yanti MD Siahaan menilai, upah buruh murah di Indonesia disebabkan pemerintah lebih berpihak kepada pemilik modal.

"Itu bisa dilihat dari kebijakan yang dilahirkan pemerintah yang memberikan ruang kepada pemilik modal melanggengkan upah murah buruh. Kami minta politisasi upah buruh distop." kata Emilia dalam diskusi tentang politisasi upah buruh di Jakarta, kemarin.

Dia melihat, banyak perusahaan yang cukup berkembang sebenarnya mampu memberikan upah lebih baik kepada buruh. Tetapi tidak dilakukan karena kebijakan pemerintah tidak mendukung.

Dia menilai, politisasi upah murah buruh di Indonesia langgeng karena situasi sosial di negeri ini mendukung pemerintah dan pemilik modal bersikap sewenang-wenang. Jumlah tena-ga kerja melimpah di Indonesia sementara industri terbatas. Kondisi tersebut membuat posisi tawar buruh lemah.

Emilia meminta, pemerintah memperbaiki berbagai kebijakan merugikan buruh. Diajuga meminta, pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyat agar posisi tawar pekerja bisa meningkat. Dia prihatin dengan upah murah buruh. Upah yang diberikan buruh menurutnya hanya cukup sekadar untuk makan. Buruh tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup lainnya seperti membiayai anak sekolah dan membayar listrik.

Emilia menyerukan semua buruh bersatu memperjuangkan kesejahteraan buruh. Pemerintah harus diingatkan agar tidak cuek dengan keadaan saal ini. Menurutnya, buruh tidak boleh pasrah berharap pemerintah menyadarinya. "Kita harus ingatkan agar pemeritah menyadari kewajibannya," ungkapnya. CR-2

sumber : http://bataviase.co.id/