Upah Minimum Praktek Politik Upah Murah

GSBI Menuntut Penetapan UMK/P tahun 2012 Seratus Persen KHL; Cabut Permen 17 tahun 2005 serta Rombak Sistem Dewan Pengupahan.

Dari tahun ketahun perjuangan buruh menuntut penetapan upah berdasarkan pada kebutuhan hidup riil buruh yang layak tidak pernah surut, justru perjuangan buruh dalam menuntut upah layak di berbagai wilayah di Indonesia mengalami peningkatan jumlah yang semakin besar, tuntutannya tidak hanya upah sesuai kebutuhan hidup layak, akan tetapi para buruh juga mulai menuntut pencabutan Permen 17 tahun 2005, dimana pada tahun 2010 lalu hanya GSBI dan beberapa SB/SP saja yang menyuarakan tuntutan ini, akan tetapi pada tahun 2011 ini hampir semua SB/SP yang melakukan gerakan atau perjuangan menuntut kenaikan Upah semuanya juga menuntut Pencabutan Permen 17 Tahun 2005 karena dinilai sudah tidak layak lagi di pakai sebagai dasar acuan dalam penentuan UMK/UMP, selain itu juga menuntut adanya reformasi dewan pengupahan yang di nilai telah gagal dalam meningkatkan kesejahteraan bagi buruh.

Di tahun 2011 ini Aksi demonstrasi buruh dalam merespon tuntutan kenaikan upah tahun 2012 yang terbesar, militant dan heroik adalah aksi yang dilakukan oleh buruh di kota Batam, hampir 45.000 Buruh dari berbagai kawasan industri di kota Batam ambil bagian dalam pemogokan ini.

Upah minimum adalah  upah bulanan terendah yang  merupakan jaring pengamanan (safety net) yang ditetapkan dengan mempertimbangkan  Kebutuhan Hidup Layak (KHL), produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu (marginal).

Nilai KHL merupakan salah satu faktor pertimbangan dalam penetapan UMP. Nilai KHL diperoleh melalui survey yang dilakukan unsur tripartit dalam dewan pengupahan sehingga nilai besarannya merupakan hasil bersama antara pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah.

Upah Minimum adalah upah terendah bagi buruh yang lajang dan belum berpengalaman yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Tetapi pada prakteknya, upah minimum malah dijadikan sebagai upah maksimum. Seolah-olah apabila perusahaan telah membayar upah sesuai dengan upah minimum, berarti sudah mematuhi peraturan pemerintah. Padahal upah minimum hanya untuk buruh yang bekerja dibawah satu tahun dan berstatus lajang. Pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun atau yang sudah memiliki keluarga patut mendapatkan upah di atas upah minimum.

Pemerintah dalam hal ini Menakertrans dalam rangka untuk mendorong penetapan UMP tahun 2012, telah menetapkan Surat Edaran No. SE.07/MEN/XI/2011 tentang Penetapan Upah Minimum tahun 2012 yang bertujuan untuk menegaskan kembali peran penting Dewan Pengupahan Provinsi/Kota/Kabupaten dalam proses penetapan upah minimum yang tentunya telah mempertimbangkan aspek kemampuan dunia usaha dan tingkat kehidupan daerah masing-masing.

Sampai tanggal 29 November 2011, provinsi yang telah menetapkan UMP tahun 2012 berjumlah 18 Provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur dan Papua Barat.  Dalam hal ini Jawa Barat, Jawa Tengah  dan Jawa Timur tidak menetapkan UMP.

Dari data yang dikumpulkan GSBI berikut adalah daftar Propinsi yang telah menetapkan upah minimum untuk tahun 2012 (sampai dengan 29 November 2011).

No	Provinsi	Penetapan Upah	Kenaikan (%)
1	Sumatera Utara	Rp, 1,2 juta	15,89
2	Sumatera Barat	Rp. 1,15 juta	9
3	Sumatera Selatan	Rp. 1,19 juta	14
4	Bengkulu	Rp. 930 ribu	14, 11
5	DKI Jakarta	Rp. 1,52 juta	18,53
6	Banten	Rp. 1,04 juta	4,2
7	Nusa Tenggara Timur	Rp. 925 ribu	8,82
8	Kalimantan Selatan	Rp. 1,22 juta	8,79
9	Kalimantan Tengah	Rp. 1,32 juta	17
10	Maluku	Rp. 975 ribu	8,33
11	Gorontalo	Rp. 837 ribu	9,84
12	Sulawesi Tenggara	Rp. 1,03 juta	11
13	Sulawesi Tengah	Rp. 885 ribu	6,95
14	Sulawesi Selatan	Rp. 1,2 juta	9,09
15	Papua Barat	Rp. 1,45 juta	2,84
16	Jawa Tengah	Rp. 720 ribu	6,67
17	Jambi	Rp. 1.141.500 ribu	11,04
18	Bali	Rp. 967.500 ribu	9,7

Source : http://www.tempo.co/read/news/2011/11/29/173369082/Baru-18-Propinsi-Tetapkan-Upah-Minimum dan berbagai sumber.

Secara esensial, kebutuhan hidup manusia yang paling dasar harus memenuhi tiga hal, yaitu : 1). Kebutuhan Fisik (makanan dan minuman, tempat tinggal, kesehatan, dsbnya); 2). Kebutuhan Non-Fisik (pendidikan, rekreasi, dsbnya); dan 3). Kebutuhan Sosial (yaitu, kebutuhan manusia untuk berkembang biak atau berkeluarga. Hal ini merupakan kebutuhan sosial manusia yang paling mendasar). Pemenuhan ketiga kebutuhan dasar tersebut, merupakan jaminan atas kualitas paling dasar dari hidup setiap manusia. 

Maka, seharusnya ketiga kebutuhan itulah yang harus dijadikan standar atas Kebutuhan Hidup Minimum buruh, sebagai dasar dalam menentukan Upah Minimum. Sifatnya adalah Minimum atau sebagai Jaring Pengaman, agar kualitas hidup buruh tidak jatuh hingga ke titik paling terendah. Dalam hal ini, upah minimum berfungsi sebagai perlindungan terhadap buruh.

Fungsi upah minimum yang ditujukan sebagai perlindungan bagi buruh, tentu saja tidak akan berlaku bagi sistem yang hidupnya justru didasarkan pada penindasan dan penghisapan terhadap buruh serta rakyat lainnya.

Lagi-lagi politik upah murah masih terus dijalankan dan dipertahankan oleh rezim SBy Budiono System Pengupahan di Indonesia Adalah benar-benar Retorika Kesejahteraan yang mana faktanya sampai saat ini penetapan upah Minimum di Indonesia (tahun 2012) masih jauh dari 100%KHL.

Sebab dari tahun ke tahun sejak 2005 hingga saat ini, masih banyak wilayah yang upah minimum-nya dibawah KHL. Meskipun memang ada beberapa provinsi kota/kabupaten yang upah minimum-nya sesuai atau lebih sedikit dari KHL.

Lihat saja tabel di bawah ini mengenai Data Upah Minimum di Propinsi Jawa Timur tahun 2012 yang berhasil GSBI kumpulkan. Dimana secara terang di beberapa Kota/Kapupaten masih jauh dari KHL yang di tetapkan sendiri oleh pemerintah (Dewan Pengupahan) dan diyakini begitu juga di Kota/Kabupaten Propinsi lainnya.

Tabel Data Upah Minimum di Propinsi Jawa Timur tahun 2012

KOTA/KABUPATEN PROPINSI JAWA TIMUR	UMK (2012)	KHL (2012)
Bangkalan	Rp 885.000,-	Rp 882.470,-
Banyuwangi	Rp 915.000,-	Rp 948.000,-
Batu	Rp 1.100.251,-	Rp 1.100.215,-
Blitar Kabupaten	Rp 820.000,-	Rp 855.083,-
Blitar Kota	Rp 815.000,-	Rp 850.000,-
Bojonegoro	Rp 930.000,-	Rp 940.500,-
Bondowoso	Rp 800.000,-	Rp 806.692,-
Gresik	Rp 1.257.000,-	Rp 1.257.000
Jember	Rp 920.000,-	Rp 920.947,-
Jombang	Rp 978.200,-	Rp 1.022.259,-
Kediri Kabupaten	Rp 999.000,-	Rp 1.000.500,-
Kediri Kota	Rp 1.037.500,-	Rp 1.037.000,-
Lamongan	Rp 950.000,-	Rp 950.000,-
Lumajang	Rp 825.391,-	Rp 907.023,-
Madiun Kabupaten	Rp 775.000,-	Rp 791.714,-
Madiun Kota	Rp 812.500,-	Rp 892.804,-
Magetan	Rp 750.000,-	Rp 765.135,-
Malang Kabupaten	Rp 1.130.500,-	Rp 1.089.295,-
Malang Kota	Rp 1.132.254,-	Rp 1.092.066,-
Mojokerto Kabupaten	Rp 1.234.000,-	Rp 1.234.000,-
Mojokerto Kota	Rp 875.000,-	Rp 918.036,-
Nganjuk	Rp 785.000,-	Rp 824.703,-
Ngawi	Rp 780.000,-	Rp 799.960,-
Pacitan	Rp 750.000,-	Rp 771.324,-
Pamekasan	Rp 975.000,-	Rp 1.112.980,-
Pasuruan Kabupaten	Rp 975.000,-	Rp 975.000,-
Pasuruan Kota	Rp 975.000,-	Rp 975.000,-
Ponorogo	Rp 745.000,-	Rp 762.514,-
Probolinggo Kabupaten	Rp 888.500,-	Rp 974.320,-
Probolinggo Kota	Rp 885.000,-	Rp 967.181,-
Sampang	Rp 800.000,-	Rp 1.031.809,-
Sidoarjo	Rp 1.252.000,-	Rp 1.249.978,-
Situbondo	Rp 802.500,-	Rp 874.914,-
Sumenep	Rp 825.000,-	Rp 894.231,-
Surabaya	Rp 1.257.000,-	Rp 1.257.000,-
Trenggalek	Rp 760.000,-	Rp 778.426,-
Tuban	Rp 970.000,-	Rp 1.252.389,-
Tulung Agung	Rp 815.000,-	Rp 871.132,-

Sumber: (Koran 'Surya | UMK Baru pun Belum Layak | Sabtu, 19 November 2011 | halaman 1, 11) :

Berikut ini adalah fakta yang GSBI kumpulkan dari berbagai sumber mengenai Upah Minimum Tingkat Provinsi untuk tahun 2008-2011 yang masih jauh dari 100% KHL:

PROVINSI		2008	2009	2010	2011
DKI JAKARTA	UMP	972.604,80	1.069.865	1.118.009	1.290.000
	KHL	1.055.276	1.314.059	1.317.017	1.404.829
BANTEN	UMP	837.000	917.500	955.300	1.000.000
	KHL	851.500	917.638	1.300.00	n/a
JAWA TIMUR	UMP	500.000	570.000	630.000	705.000
	KHL	544.157	706.698	820.000	1.009.150
JAWA BARAT	UMP	568.193,39	628.191	671.500	732.000
	KHL	614.275	731.680	n/a	934.500
JAWA TENGAH	UMP	547.000	575.000	660.000	675.000
	KHL	612.223	793.694	850.000	960.000
KALIMANTAN TIMUR	UMP	889.654	955.000	1.002.000	1.134.580
	KHL	935.440	1.209.870	1.209.870	1.300.000
SULAWESI SELATAN	UMP	740.520	905.000	1.000.000	1.100.000
	KHL	754.884	1.154.080	n/a	n/a

Jadi kalau kita telisik lebih dalam meskipun sudah berdasarkan KHL dalam penetapan upah, namun secara kualitas tidak mengalami perubahan, dan hal itu sama sekali tidak membawa perubahan terhadap peningkatan atau perbaikan kesejahteraan kaum buruh. Ini karena perubahan tersebut tidak menyentuh substansi, tetapi hanya bersifat formal. Hanya sekedar berubah nama saja. Upah buruh tetaplah murah. Itu semua terjadi karena rezim yang berkuasa dari dulu hingga sekarang adalah rezim politik upah murah. Perubahan kebijakan di tataran regulasi hanya untuk memperhalus praktek politik upah murah di Indonesia.##