Front Perjuangan Rakyat (FPR) Tolak Kenaikan Harga BBM, Gelar Aksi Demonstrasi di depan Istana Negara

Tolak Kenaikan Harga BBM-Naikkan upah Buruh dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati!!

Demikian Tema Aksi yang diusung Front Perjuangan Rakyat (FPR) dalam Aksi demonstrasi yang digelar didepan Istana Negara, hari ini (Kamis, 15 Maret 2012) dalam rangka menyikapi rencana kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), pada tanggal 1 April mendatang. Aksi demonstrasi tersebut dilaksanakan mulai pukul 10.00-12.00 WIB dari Bundaran Indosat (Patung Kuda), kemudian dilanjutkan dengan long march menuju Istana.

Aksi yang diikuti sekitar 100 Orang massa dari Organisasi Buruh, Tani, Buruh Migrant, Mahasiswa, NGO dan beberapa elemen lainnya, berjalan atraktif dan penuh semangat yang dimeriahkan dengan berbagai atribut Aksi seperti Spanduk, Poster, Bendera serta yel-yel yang tak putusnya diteriakkan oleh Massa aksi hingga usai. Melalui Team Media FPR dan Konfrensi Pers yang diselenggarakan sebelum Aksi ditutup, Koordinator FPR (Rudi HB. Daman), Menyampaikan bahwa tujuan dari aksi tersebut adalah untuk terus mendesak Pemerintah supaya membatalkan rencana kebijakannya untuk menaikkan harga BBM.

Alasan Pemerintah untuk menaikkan Harga BBM, sangat tidak rasional, disamping itu sudah dapat dipastikan akan semakin menyengsarakan Rakyat, karenanya kebijakan tersebut harus ditolak (Tegas Rudy). Kenyataan dibalik kenaikan harga BBM dengan berbabagai alasan yang dikemukakan oleh Pemrintah tersebut adalah akibat adanya penguasaan atas minyak, mulai dari bahan baku, alat produksi, tenaga produksi, hingga pasar minyak itu sendiri. Penguasaan tersebut dilakukan oleh Kapitalis monopoli (Imperialisme) yang saat ini masih dibawah kepemimpinan Amerika Serikat (Jelas Rudy).

Sementara itu, Pemerintah dibawah kuasa SBY sebagai Rezim Boneka dalam negeri, senantiasa setia melayani kepentingan Tuannya dalam memenuhi kebutuhan dan cadangan atas minyak yang berlimpah sehingga dapat terus menguasai produksi dan perdagangan atas minyak itu sendiri. Rudy Melanjutkan bahwa, selain untuk memenuhi kepentingan sang Tuan, Kebijakan Eksport minyak Indonesia yang  dilakukan oleh Pemerintah ialah untuk mengejar keuntungan dari harga penjualan minyak mentah dipasar Internasional. Namun celakanya, untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam Negeri, Indonesia juga harus melakukan Import dengan harga minyak Internasional pula yang sudah pasti dengan harga yang jauh lebih tinggi, sehingga lagi-lagi beban tersebut harus ditanggung oleh Rakyat, Ungkap Rudy.

Sekretaris FPR (Harry Sandy Ame) juga menyampaikan dalam orasinya bahwa Pembengkakan Anggaran dalam APBN diakibatkan karena pemerintah harus menanggung subsidi BBM yang semakin tinggi. Persoalannya adalah, Pemerintah melakukan Import minyak karena Indonesia tidak memiliki Alat produksi atas Minyak itu sendiri, termasuk tenaga Ahli yang dapat mengelola kandungan minyak yang melimpah di berbagai tempat diseluruh Nusantara ini, hal-hal tersebut itulah yang masih dikuasai oleh kapitalis monopoli saat ini (Lanjut Sandy).

Sebelum mengakhiri orasinya, Sandy Mengingatkan “Harus di ingat oleh Kita semua bahwa rencana kenaikan Harga BBM saat ini akan menjadi kenaikan harga minyak yang keempat kalinya selama dalam periode Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara Kompensasi seperti BLT atupun Raskin yang selama ini menjadi solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah dalam menjawab tuntutan Rakyat menolak kenaikan BBM tersebut, tidak pernah terbukti mampu menutupi kebutuhan dan penderitaan Rakyat akibat kenaikan Harga BBM tersebut”, Skema using yang penuh muslihat dan tipu daya tersebut kini kembali digunakan oleh Pemerintah (Tegasnya).

Jawaban atau jalan keluar yang paling Objektif atas rencana kenaikan harga BBM dalam situasi sekarang ini adalah Persatuan Rakyat dari seluruh Sektor diseluruh Nusantara kemudian bergerak bersama menolak rencana kebijakan atas kenaikan harga BBM tersebut (Tegas Sandy).

Setelah berorasi secara bergantian dari masing-masing perwakilan Organisasi yang terlibat, Aksi tersebut kemudian diakhiri dengan Konferensi Pers untuk Menyampaikan Pernyataan sikap dan Tuntutan yang di usung oleh FPR, yaitu: 1). Tolak kenaikan Harga BBM dan TDL, 2). Naikkan Subsidi bagi Rakyat, 3). Naikkan upah dan Turunkan harga Kebutuhan pokok Rakyat, 4). Hentikan Perampasan Tanah dan laksanakan Reforma Agraria sejati, 5). Berikan Jaminan kebebasan Berorganisasi, mengeluarkan pendapat bagi Rakyat, 6). Berantas Korupsi dan sita seluruh hasil Korupsi untuk Rakyat.

Aksi tersebut direncanakan akan dipuncaki dengan Aksi besar dan akan diselengarakan secara serentak dI seluruh Daerah disetiap persebaran FPR pada tanggal 29 Maret mendatang (Ungkap Rudy dalam Konferensi Pers), dan akan dimulai dengan berbagai aktifitas seperti pendidikan, dan diskusi-diskusi, serta Aksi-aksi massa yang diselenggarakan di tingkat Kawasan seperti, Pabrik, Perkampung dan Kampus-kampus (Lanjutnya).