GSBI: Kenaikan Harga BBM Rampas Upah Buruh

Jakarta; 20 Maret 2012: Rencana rezim SBY menaikan harga BBM terus menuai protes penolakan rakyat dari berbagai kalangan mulai dari Aceh hi...

Jakarta; 20 Maret 2012: Rencana rezim SBY menaikan harga BBM terus menuai protes penolakan rakyat dari berbagai kalangan mulai dari Aceh hingga Papua. Setiap hari ada saja demontrasi menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM ini. Dan hari ini giliran kaum buruh yang tergabung dalam Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) melakukan aksi di Bundaran Hotel Indonesia (HI).
 
Aksi ini di ikuti oleh perwakilan GSBI dari Jakarta Raya; Tangerang Rayal Bekasi dan Bogor dengan tuntutan menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan menghentikan perampasan upah tanah dan kerja.

Peserta aksi menggunakan topeng; membawa poster serta membentangkan sepanduk dengan tulisan: GSBI MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM; Naikkan upah buruh dan laksanakan reforma agraria sejati. Turunkan Harga-harga Kebutuhan Pokok Rakyat serta Tolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas penguasaan minyak dan gas, tambang dan mineral, serta kekayaan alam lainnya milik rakyat Indonesia

Menurut Rudi HB Daman selaku ketua umum GSBI;  Aksi ini merupakan rangkaian dari gerakan buruh menolak kenaikan Harga BBM yang puncak aksinya akan dilangsungkan pada tanggal 29 Maret 2012 dan 1 Mei 2012 pada peringatan hari buruh Internasional. Besok tanggal 21 Maret 2012 juga akan ada 10.000 buruh melakukan aksi untuk mendatangi Istana Negara menuntut di batalkan nya rencana kenaikan harga BBM. Tanggal 26  juga ada aksi kaum buruh dan GSBI bersama FPR pada tanggal 29 juga kembali akan melakukan aksi secara nasional yang di beri tema : PROTES NASIONAL MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM. Aksi ini akan serempak dilakukan di 32 Kota di Indonesia termasuk 3 kota di luar negeri yang di lakukan oleh kawan buruh migrant Indonesia.

Bahwa kenaikan harga BBM ini akan mendongkrak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat (sembako), ongkos transportasi, memukul usaha kecil-menengah, menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Kenaikan harga BBM menjadikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, telur, sayur-sayuran, cabai, daging, dan lain-lain naik melambung tinggi. Meski pelaksanaan tarif baru berlangsung per 1 April 2012, faktanya harga sembako di pasar diberbagai tempat sudah naik.

Menurut Rudi kenaikan harga BBM jelas ini PERAMPASAN ATAS UPAH BURUH karena terpotongnya nilai riil pendapatan yang didapat buruh. Kenaikan nominal upah tidak berarti apa-apa dan tidak berhubungan dengan kenaikan nilai riil upah yang diterima. Kenaikan nominal upah buruh di tahun 2012 yang hanay sebesar rata-rata 10-12 persen di tiap kota kabupaten tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang dan kebutuhan penting lainnya yang naik oleh kenaikan harga BBM sebesar 33,3 persen. Selain itu, kenaikan harga berdampak pada meningkatnya angka PHK akibat kebijakan efesiensi perusahaan yang harus menanggung kenaikan biaya produksi. Cara-cara lain perampasan upah yang dilakukan akibat tersebut adalah peningkatan jam kerja lembur buruh dan penundaaan pembayaran upah. Untuk itu semua, pengusaha dan pemerintah akan semakin mengekang kebebasan berserikat dan pemogokan buruh.

Sementara di sektor transportasi, dampak kenaikan harga BBM adalah peningkatan biaya transportasi sebesar 19,6 persen. Peningkatan biaya transportasi akan memaksa rakyat  menambah pengeluaran hariannya yang sudah cekak sebelumnya dan para sopir harus menanggung pengeluaran untuk BBM. Ini membebani para sopir angkutan (semi proletar) karena akan menambah beban setoran yang baru dan mengurangi pendapatan mereka. Ini juga perampasan upah. Tegas Rudi

Kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah sangat tidak beralasan dan pemerintah masih saja pake lagu lama yang tetap sama seperti tahun-tahun sebelumnya yakni kibat kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai USD 123 per barel telah menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi yang besar terhadap BBM serta terkait dengan kondisi perekonomian dunia yang menurun dan krisis di Timur Tengah oleh krisis politik Selat Hormuz di Iran.  

Sesungguhnya Akar masalah utama kenaikan harga BBM di Indonesia bukan terletak pada soal kondisi perekenomian dunia semata, suplai yang terganggu akibat krisis politik di Selat Hormuz, ataupun masalah yang disebabkan alam. Masalah utama adalah pemerintah SBY tunduk sepenuhnya terhadap kapitalis monopoli internasional (imperialis) yang melakukan kontrol atau penguasaan atas produksi, harga, dan distribusi minyak dunia. Perusahaan-perusahaan besar monopoli milik imperialis seperti Exxon Mobile, Chevron, British Petroleum (BP), Shell, TOTAL menguasai produksi dan pasar dunia minyak yang dikontrol melalui New York Mercantile Exchange (Nymex) di New York, ICE Features di London, dan Dubai. Kelima perusahaan terbesar telah meraup laba sebesar 80 milyar dollar AS pada tahun 2010 dengan memainkan harga minyak dunia hingga mencapai ratusan dollar AS per barel, sedangkan total biaya produksi per barel hanya sebesar 28,08 dollar AS. Akan tetapi, hal yang terpenting adalah dominasi tunggal monopoli Amerika Serikat atas produksi untuk pemenuhan cadangan strategis minyak dalam negeri bagi kebutuhan industri, dan kontrol atas harga untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya dalam mengatasi krisis imperialis yang berkepanjangan serta tak berujung. 

Ketertundukan sepenuhnya pemerintah SBY menjadikan rakyat harus menanggung beban krisis berlipat ganda. Ia memudahkan dominasi imperialis, khususnya AS, mengeruk minyak, gas, dan kekayaan alam Indonesia dengan: Pertama, Kontrak Karya Negara yang tidak memiliki mekanisme kontrol atas pengelolaan perusahaan tambang. Kedua, Penetapan royalti yang kecil. Ketiga, sistem bagi hasil (production sharing contract) dari produksi minyak mentah yang keuntungannya juga kecil. Pemerintah SBY pun tak malu menunjukkan kadar kebonekaannya yang tinggi dengan mengurangi subsidi BBM yang mencapai 165,2 triliun pada tahun 2011 demi terciptanya  APBN yang “sehat dan kuat”. Saat ini, pemerintah mengajukan APBN-P tahun 2012 untuk subsidi BBM sebesar Rp 137,379 triliun. Lagi-lagi, pemerintah berkelit atas kebijakannya sebagai tindakan untuk melindungi rakyat dari pengguna BBM bersubsidi oleh golongan mampu. 

Ini sangat sungguh aneh Indonesia sebagai produsen minyak bumi menghasilkan 930.000 barel perhari, namun masyarakat Indonesia harus membayar mahal untuk biaya energi. Jika diperbandingkan dengan negara penghasil minyak bumi lainnya, harga BBM di Iran yang hanya Rp 1287 per liter, Nigeria meski banyak konflik kekerasan dan perang saudara namun harga BBM hanya sekitar Rp 1.170 per liter, di Turkmenistan hanya sekitar Rp 936 per liter. Bahkan rakyat Venezuela menikmati harga BBM sekitar Rp 585 per liter, sementara di Indonesia kita harus membeli dengan harga Rp 4500 per liter, sekitar delapan kali lipat dari ongkos produksi dan harga tersebut masih akan terus dinaikkan oleh Pemerintah SBY. #

Posting Komentar

Silahkan tinggalkan komentar dan jangan meninggalkan komentar spam.

emo-but-icon

Terbaru

Populer

Arsip Blog

item