Perempuan Melawan Kenaikan Harga BBM & TDL

Pernyataan Sikap

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

Federation of Independent Trade Union

No       : 026-Per.Sikap/DPP.GSBI/JKT/III/2012

‘Perempuan Bangkit Melawan Rejim Anti Rakyat SBY-Budiono”

Perempuan Melawan Kenaikan Harga BBM & TDL

Krisis ekonomi dan keuangan di negeri-negeri Imperialis saat ini telah menghantam kehidupan rakyat seluruh negeri, dan kaum perempuan di dunia adalah kelompok yang berat menghadapi hantaman krisis. Dampak ekonomi dan ekologi dari krisis ini meningkatkan kerentanan terhadap perempuan dengan berbagai bentuk penindasan, diskriminasi dan kekerasan baik di ranah domestik maupun publik.  Perempuan kelas pekerja adalah yang pertama kali menderita beban krisis. Buruh Perempuan  adalah yang pertama untuk diberhentikan ketika pabrik tutup atau bangkrut, serta yang paling menderita dari sistem politik upah murah dan menghadapi kondisi kerja yang buruk dari sistem kerja fleksibel (kontrak & Outsourcing).

Krisis imperialis yang terus meningkatkan jumlah pengangguran diseluruh negeri, pemotongan anggaran (subsidi) untuk pelayanan sosial seperti kesehatan, pendidikan, dll, telah  menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat berbahaya: kaum perempuan dipaksa untuk meninggalkan keluarga mereka untuk bekerja sebagai buruh migran atau bekerja di pabrik-pabrik, perkebunan, di negara-negara lain di mana mereka sangat rentan menghadapi eksploitasi, kekerasan dan menjadi korban perdagangan manusia.

Sebagai negeri setengah jajahan dan setengah feodal, rakyat Indonesia khususnya kaum perempuan tidak lepas dari penderitaan yang sama seperti yang dihadapi oleh kaum perempuan di berbagai negeri di dunia. Kaum perempuan Indonesia juga masih menghadapi marginalisasi, eksploitasi dan berbagai bentuk kekerasan baik dari berbagai aspek, seperti budaya, sosial, ekonomi dan politik, kaum perempuan juga masih terus menjadi korban dari objek kekerasan seksual baik di dalam rumah tangga maupun di ruang publik. Perempuan petani di pedesaan yang merupakan tulang pungung bagi perekonomian keluarga mereka, semakin mengalami penderitaan yang mendalam akibat dari perampasan tanah yang terus terjadi di berbagai kota. Hilangnya tanah sebagai sumber penghidupan kaum tani di pedesaan, memaksa kaum perempuan petani harus menjadi buruh upahan di perkebunan milik korporasi besar, dengan upah murah dan tanpa jaminan atas hak-hak sosial ekonomi yang layak.

Hal yang juga dihadapi buruh perempuan di pabrik-pabrik.  Buruh perempuan juga masih menghadapi perampasan upah dari sistem politik upah murah yang masih terus dipegang teguh oleh pemerintah hingga saat ini, dan perampasan kerja dari sistem kerja fleksibel yang semakin dominan saat ini yang semakin tidak memberikan kepastiaan hak atas pekerjaan. Selain itu, Buruh perempuan juga rentan terhadap resiko kerja akibat minimnya perlindungan atas keselamatan kerja dan kesehatan reproduksi. Buruh perempuan yang bekerja di malam hari juga rentan mengalami pelecehan dan kekerasan secara seksualitas.

Belum lagi berkurang penderitaan rakyat Indonesia akibat dari dampak krisis imperialis yang terus meluas, kembali pemerintahan SBY-Budiono mengeluarkan kebijakan yang anti rakyat yaitu, kebijakan menaikan harga BBM dan TDL (tarif dasar listrik). Kenaikan harga BBM dalam waktu dekat ini, bukan pertama kali dilakukan oleh pemerintah SBY di era kepemimpinannya. Pada periode pertama SBY berkuasa telah menaikkan harga BBM sebanyak tiga kali (Maret 2005, Oktober 2005, dan Mei 2008), dan kebijakan ini dilakukan untuk terus menghapuskan subsidi kepada rakyat.  Kebijakan ini merupakan “pencapaian gemilang” rejim SBY yang tidak hanya mengantarkan rakyat semakin jauh terperosok ke dalam jurang kemiskinan dan penderitaan, tetapi juga hingga ke liang kematian. Total secara umum persentase rata-rata angka kenaikannya pun sangat fantastis yaitu ± 183,76% hanya dalam rentang waktu tiga tahun (2005-2008), dengan perincian tiap-tiap angka kenaikannya yaitu Maret 2005 ± 29%, Oktober 2005 ± 126,06%, dan Mei 2008 ± 28,7%.

Kebijakan yang tidak populis dan anti rakyat tersebut, tentu saja bukan karena dipengaruhi lonjakan harga minyak dunia saat ini, sehingga rejim SBY-Budiono beranggapan penting untuk segera mengurangi subsidi kepada rakyat untuk menutupi anggaran belanja negara (APBN) yang semakin tinggi. Tetapi kebijakan tersebut merupakan desakan yang dilakukan oleh korporasi-korporasi minyak asing milik imperialis yang menguasai mayoritas kilang-kilang minyak dunia, termasuk sumber-sumber minyak di Indonesia. Maka, untuk terus mengeruk laba atau keuntungan yang berlimpah di tengah lonjakan harga minyak dunia, imperialis perlu menekan pemerintahan boneka mereka di Indonesia untuk menyukseskan kepentingan imperialis, meski rakyat Indonesia akan menjadi korban dan tumbal dari kebijakan tersebut.

Alasan pemerintah bahwa subsidi BBM membuat kas negara terkuras sesungguhnya tidak betul. Selama ini kas negara justru terkuras karena membayar utang luar negeri. Setiap tahun, 30 persen (Rp. 63 triliun) APBN dihabiskan untuk membayar cicilan bunga utang saja, belum utang pokoknya. Utang negara itu sendiri tidak pernah dinikmati oleh rakyat, tapi untuk mendanai proyek-proyek imperialis dan antek-anteknya di dalam negeri seperti pembangunan jalan tol, perumahan mewah, gedung-gedung perkantoran mewah, pusat-pusat perbelanjaan besar, dan perluasan areal-areal perkebunan untuk tanaman komoditi pesanan imperialis seperti kelapa sawit, jarak, jagung untuk energi alternatif (biodiesel). Belum lagi habis untuk gaji pejabat tinggi, untuk anggaran militer dan kepolisian, dan pos-pos lain yang tidak terlalu berarti.

Kenaikan harga BBM yang direncanakan sebesar 30 persen, akan semakin menambah penderitaan rakyat di tengah melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Jika harga BBM dinaikkan akan memicu naiknya inflasi karena melonjaknya harga-harga. Inflasi mencerminkan kenaikan harga kebutuhan pokok yang menekan daya beli masyarakat di luar perkiraan. Artinya kenaikan harga BBM pasti akan memicu kenaikan harga di segala lini. Dengan rendahnya upah dan pendapatan rakyat Indonesia yang rata-rata di bawah 2 dollar AS per hari, bisa dipastikan barang-barang dan berbagai kebutuhan lainnya akan sulit terjangkau oleh masyarakat. Hal ini tentu saja akan mematikan perekonomian dalam negeri.

Selain itu, akibat dari kenaikan harga BBM ini tentu saja akan terus menambah angka kemiskinan dan angka pengangguran.  Angka kemiskinan saat ini menurut BPS sekitar 36,8 juta jiwa atau 16, 85 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi memperkirakan, kenaikan harga BBM sebesar 30 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa dan pengangguran diprediksikan meningkat 16,92 persen dari angka pengangguran resmi yang dilansir BPS sebesar 10,11 juta.

Hal yang lebih menyakitkan lagi, kenaikan upah buruh yang dihasilkan dari perjuangan kaum buruh diberbagai kota, belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh kaum buruh karena masih banyak perusahaan yang menangguhkan pelaksanaan upah minimum 2012. Tetapi kenaikan upah minimum tersebut sudah dibarengi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, termasuk biaya sewa kontrakan. Dan sudah dipastikan, kenaikan harga BBM yang direncanakan dalam waktu dekat ini (April 2012), juga akan diwarnai dengan lonjakan kenaikan harga-harga lainnya, seperti harga-harga kebutuhan pokok, transportasi, dan lain sebagainya. Itu artinya, kenaikan upah buruh yang diperjuangkan dengan susah payah semakin tidak berarti apapun karena tidak akan pernah mencukupi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya. Selain itu, kenaikan harga BBM ini pun akan menjadi dasar bagi banyak perusahaan untuk tidak melaksanakan upah minimum.

Selain itu, secara umum kenaikan harga BBM akan semakin menurunkan kehidupan rakyat. Daya hidup buruh, kaum tani miskin dan buruh tani, pegawai negeri rendahan, prajurit rendahan, nelayan, intelektual demokratis, pedagang kecil dan semua klas semi-proletar perkotaan (tukang asongan, loper koran, dsb)  semakin lemah dan terancam bangkrut. Sudah dapat dipastikan, kaum buruh semakin rentan dengan ancaman kehilangan pekerjaannya (PHK) akibat dari efesiensi yang akan dilakukan oleh perusahaan untuk menekan biaya produksi mereka sebagai akibat dari kenaikan harga BBM. Di pedesaan, kaum tani miskin yang masih terus menghadapi perampasan tanah, juga akan semakin terjerat utang para lintah darat yang mengincar tanah mereka, dengan memanfaatkan ketidakberdayaan tani miskin dalam memenuhi beban kebutuhan hidup akibat kenaikan harga BBM. Buruh tani akan kehilangan pekerjaan, karena biaya produksi pertanian yang tinggi dan tuan tanah-petani kaya akan mengurangi penggunaan tenaga kerja dan mengurangi waktu kerja, termasuk meningkatkan jumlah kerja yang tidak dibayarkan. Angka anak putus sekolah terutama dari kaum tani miskin dan buruh tani akan meningkat tajam, karena tidak sanggup membayar uang gedung, SPP, dan biaya buku serta seragam sekolah.

Di sisi lain, para nelayan terancam kehilangan pendapatan akibat mahalnya biaya solar untuk melaut. Begitu juga halnya dengan Ibu-ibu rumah tangga akan semakin terbebani secara ekonomi dan psikologis (pusing/stress), karena harus mengatur pengeluaran ekonomi keluarga yang pasti akan semakin tinggi (mahal) akibat dari kenaikan harga minyak dan gas serta harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Hal yang sama juga dengan ongkos tranportasi umum yang pasti juga akan menaikan tarif (ongkos) nya transportasinya.

Bertepatan dengan momentum Hari Perempuan Sedunia pada tanggal 8 Maret 2012, yang diperingati oleh kaum perempuan diseluruh negeri di tengah hantaman krisis dan penderitaan yang semakin mendalam. Mendorong kaum perempuan di berbagai negeri bangkit dan melakukan perlawanan yang tinggi atas penderitaan hidup akibat dari keserakahan dan dominasi secara ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negeri-negeri imperialis terhadap negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan mereka.  Tidak sedikit kaum Perempuan pekerja telah ambil bagian dan turut serta dalam pemogokan dan demonstrasi untuk menuntut pekerjaan yang layak, upah yang layak, kondisi kerja yang berkeadilan, keselamatan kerja dan hak-hak sosial lainnya.

Berdasarkan pandangan di atas, serta dalam rangka momentum Peringatan Hari Perempuan Se-dunia ke 101 tahun yang diperingati pada 8 Maret 2012, kami dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI) beserta seluruh basis organisasinya menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut :

1)        Menuntut kepada pemerintahan SBY-Budiono menghentikan Perampasan Upah, Kerja dan dan Tanah yang jelas-jelas merugikan rakyat Indonesia terutam kaum perempuan

2)        Menolak Kenaikan harga BBM dan TDL, serta menuntut kepada pemerintahan SBY-Budiono untuk menekan kenaikan harg-harga kebutuhan pokok.

3)        Menuntut kepada pemerintahan SBY-Budiono untuk memberikan kepastian Perlindungan dan Jaminan atas Pemenuhan Hak-hak Normatif dan Reproduksi bagi Buruh Perempuan (cuti haid, cuti melahirkan, kesempatan untuk menyusui, dan asuransi kesehatan bagi keluarga buruh perempuan serta disediakannya fasilitas penitipan anak dan tempat menyusui di tempat kerja dan tempat-tempat umum lainnya.

4)        Menuntut Kesetaraan Upah bagi buruh tani dan buruh perkebunan laki-laki dan perempuan.

5)        Memberikan Pendidikan Gratis bagi Anak-anak dari  Buruh dan Kaum Tani.

6)        Menuntut kepada pemerintahan SBY-Budiono untuk menyediakan pelayanan dan akses Kesehatan yang Murah dan Layak bagi Keluarga Buruh dan Kaum Tani serta Pelayanan Kesehatan Reproduksi Gratis (Posyandu, Alat Kontrasepsi, Biaya Persalinan) bagi Perempuan Buruh dan Perempuan tani.

7)        Cabut UU No. 39 Tahun 2004 tentang PPTKILN (Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri) serta segera meratifikasi Konvenan PBB Tahun 1990.

8)        Menuntut kepada pemerintahan SBY-Budiono menghentikan segala bentuk Kekerasan dan Perdagangan Terhadap Perempuan dan Anak, serta menghukum pelaku tindak kekerasan dan perdagangan terhadap perempuan dan anak.

Selain itu, GSBI juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya kepada kaum perempuan untuk mengorganisasikan, bangkit, dan berjuang melawan segala bentuk penindasan baik oleh sistem budaya patriarki maupun yang dilakukan oleh rejim boneka Imperialis di dalam negeri dengan kebijakan-kebijakannya yang anti rakyat dan anti demokrasi. Karena sejatinya gerakan dan perjuangan kaum perempuan merupakan bagian penting dari perjuangan pembebasan rakyat dari penindasan. 

Perempuan Indonesia, bangkit Melawan Penindasan!

Hidup Klas Buruh Indonesia!!

Hidup Perjuangan Rakyat Indonesia!!

Jakarta, 8 Maret 2012

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI)

Rudy HB. Daman                 Emelia Yanti MD. Siahaan

Ketua Umum                           Sekretaris Jenderal