Sikap Politik GSBI Menolak Kenaikan Harga BBM

 Pernyataan Sikap:

GABUNGAN SERIKAT BURUH INDEPENDEN (GSBI)

Federation Of Independen Trade Union

No : 027-Per.Sikap/DPP.GSBI/JKT/III/2012

Kenaikan Harga BBM Rampas Upah Buruh

TOLAK KENAIKAN HARGA BBM

NAIKKAN UPAH DAN LAKSANAKAN REFORMA AGRARIA SEJATI

Turunkan Harga Kebutuhan Bahan Pokok Rakyat.

Tolak Dominasi Kapitalis Monopoli Internasional (Imperialis) Atas Penguasaan Minyak dan Gas, Tambang dan Mineral, Serta Kekayaan Alam Lainnya Milik Rakyat Indonesia.

Hentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja.

Salam demokrasi!!

Dengan memakai alasan yang tetap sama yakni kenaikan harga minyak dunia yang telah mencapai USD 123 per barel telah menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat subsidi yang besar terhadap BBM serta terkait dengan kondisi perekonomian dunia yang menurun dan krisis di Timur Tengah oleh krisis politik Selat Hormuz di Iran.  Sudah bisa dipastikan bahwa per 1 April 2012 nanti rezim SBY menaikkan Harga BBM bersubsidi sebesar 1500 rupiah atau sekitar 33.3 persen. Kenaikan harga BBM kali ini merupakan yang Keempat kalinya selama masa SBY berkuasa dengan total kenaikan yaitu ± 183,76% hanya dalam rentang waktu tiga tahun (2005-2008), dengan perincian tiap-tiap angka kenaikannya yaitu Maret 2005 ± 29%, Oktober 2005 ± 126,06%, dan Mei 2008 ± 28,7%. 

Akar masalah utama kenaikan harga BBM di Indonesia bukan terletak pada soal kondisi perekenomian dunia semata, suplai yang terganggu akibat krisis politik di Selat Hormuz, ataupun masalah yang disebabkan alam. Masalah utama adalah pemerintah SBY tunduk sepenuhnya terhadap kapitalis monopoli internasional (imperialis) yang melakukan kontrol atau penguasaan atas produksi, harga, dan distribusi minyak dunia. Perusahaan-perusahaan besar monopoli milik imperialis seperti Exxon Mobile, Chevron, British Petroleum (BP), Shell, TOTAL menguasai produksi dan pasar dunia minyak yang dikontrol melalui New York Mercantile Exchange (Nymex) di New York, ICE Features di London, dan Dubai. Kelima perusahaan terbesar telah meraup laba sebesar 80 milyar dollar AS pada tahun 2010 dengan memainkan harga minyak dunia hingga mencapai ratusan dollar AS per barel, sedangkan total biaya produksi per barel hanya sebesar 28,08 dollar AS. Akan tetapi, hal yang terpenting adalah dominasi tunggal monopoli Amerika Serikat atas produksi untuk pemenuhan cadangan strategis minyak dalam negeri bagi kebutuhan industri, dan kontrol atas harga untuk mempertahankan dominasi ekonomi dan politiknya dalam mengatasi krisis imperialis yang berkepanjangan serta tak berujung.

Ketertundukan sepenuhnya pemerintah SBY menjadikan rakyat harus menanggung beban krisis berlipat ganda. Ia memudahkan dominasi imperialis, khususnya AS, mengeruk minyak, gas, dan kekayaan alam Indonesia dengan: Pertama, Kontrak Karya Negara yang tidak memiliki mekanisme kontrol atas pengelolaan perusahaan tambang. Kedua, Penetapan royalti yang kecil. Ketiga, sistem bagi hasil (production sharing contract) dari produksi minyak mentah yang keuntungannya juga kecil. Pemerintah SBY pun tak malu menunjukkan kadar kebonekaannya yang tinggi dengan mengurangi subsidi BBM yang mencapai 165,2 triliun pada tahun 2011 demi terciptanya  APBN yang “sehat dan kuat”. Saat ini, pemerintah mengajukan APBN-P tahun 2012 untuk subsidi BBM sebesar Rp 137,379 triliun. Lagi-lagi, pemerintah berkelit atas kebijakannya sebagai tindakan untuk melindungi rakyat dari pengguna BBM bersubsidi oleh golongan mampu.

Sungguh aneh Indonesia memang sebagai produsen minyak bumi menghasilkan 930.000 barel perhari, namun masyarakat Indonesia harus membayar mahal untuk biaya energi. Jika diperbandingkan dengan negara penghasil minyak bumi lainnya, harga BBM di Iran yang hanya Rp 1287 per liter, Nigeria meski banyak konflik kekerasan dan perang saudara namun harga BBM hanya sekitar Rp 1.170 per liter, di Turkmenistan hanya sekitar Rp 936 per liter. Bahkan rakyat Venezuela menikmati harga BBM sekitar Rp 585 per liter, sementara di Indonesia kita harus membeli dengan harga Rp 4500 per liter, sekitar delapan kali lipat dari ongkos produksi dan harga tersebut masih akan terus dinaikkan oleh Pemerintah SBY.

Sudah bisa di pastikan dampak dari kenaikan harga BBM ini akan mendongkrak kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat (sembako), ongkos transportasi, memukul usaha kecil-menengah, menurunkan daya beli masyarakat, meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Kenaikan harga BBM menjadikan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat seperti beras, minyak goreng, telur, sayur-sayuran, cabai, daging, dan lain-lain naik melambung tinggi. Meski pelaksanaan tarif baru berlangsung per 1 April 2012, faktanya harga sembako di pasar diberbagai tempat sudah naik.

Di sektor transportasi, dampak kenaikan harga BBM adalah peningkatan biaya transportasi sebesar 19,6 persen. Peningkatan biaya transportasi akan memaksa rakyat  menambah pengeluaran hariannya yang sudah cekak sebelumnya. Pemerintah berencana akan memberikan subsidi suku cadang dan pajak kendaraan bagi usaha transportasi tetapi hal itu hanya ditujukan bagi pengusaha transportasi.  Padahal, instrumen utama penggerak angkutan adalah sopir yang harus menanggung pengeluaran untuk BBM. Ini membebani para sopir angkutan (semi proletar) karena akan menambah beban setoran yang baru dan mengurangi pendapatan mereka.

Di sektor industri khususnya kecil dan menengah, banyak pengusaha akan mengalami kebangkrutan akibatnya meningkatnya harga bahan baku, listrik, transportasi pengangkutan, dan lain-lain. Mereka memiliki keterbatasan akses pasar di level nasional akibat dominasi imperialis dan ditekan oleh borjuasi komprador. Karena itu, kenaikan harga BBM mempengaruhi produksi dan distribusi mereka yang tidak mendapatkan perlindungan (regulasi, insentif, pasar) sehingga akan mengalami kebangkrutan. Berarti jumlah buruh yang ter PHK akan meningkat.

Bagi buruh kenaikan harga tentu akan merampas upah buruh karena terpotongnya nilai riil pendapatan yang didapatnya. Kenaikan nominal upah tidak berarti apa-apa dan tidak berhubungan dengan kenaikan nilai riil upah yang diterima. Kenaikan nominal upah buruh di tahun 2012 tidak sebanding dengan kenaikan harga-harga barang dan kebutuhan penting lainnya yang naik oleh kenaikan harga BBM sebesar 33,3 persen. Selain itu, kenaikan harga berdampak pada meningkatnya angka PHK akibat kebijakan efesiensi perusahaan yang harus menanggung kenaikan biaya produksi. Cara-cara lain perampasan upah yang dilakukan akibat tersebut adalah peningkatan jam kerja lembur buruh dan penundaaan pembayaran upah. Untuk itu semua, pengusaha dan pemerintah akan semakin mengekang kebebasan berserikat dan pemogokan buruh.

Struktur industri Indonesia yang didominasi oleh imperialis yang bekerjasama dengan kaki tangannya yakni borjuasi komprador dan tuan tanah menjadikan tidak adanya industri nasional yang mandiri. Keadaan ini telah menjadikan Indonesia menjadi lautan pengangguran yang mencapai lebih dari 40 juta dan semakin bertambah akibat dampak kenaikan harga BBM. Pengangguran itu merupakan tumpukan orang yang tidak terserap di industri ditambah dengan korban PHK  oleh perusahaan yang melakukan efesiensi. Kenaikan harga-harga barang dan jasa sudah pasti menjadikan angka kemiskinan meningkat. Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi memperkirakan kenaikan harga BBM sebesar 33,3 persen berpotensi mengakibatkan orang miskin bertambah sebesar 8,55 persen atau sekitar 15,68 juta jiwa.

Kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya pendidikan. Pemerintah selalu bersembunyi di balik topeng pengalihan biaya subsidi harga BBM yakni penambahan subsidi bagi pendidikan bagi keluarga miskin. Faktanya, harga biaya pendidikan semakin mahal sehingga meningkat angka putus sekolah.

Begitu juga dengan keadaan kesehatan masyarakat yang makin memburuk akibat mahalnya biaya kesehatan dan pelayanan yang buruk. Sejak Januari 2012, harga obat telah naik  hingga 10 persen, bahkan obat yang mengandung parasetamol mencapai 43 persen. Kenaikan itu semakin memberatkan karena pemerintah tak menanggung semua obat dalam program jaminan kesehatan yang diberikan bagi keluarga miskin. Keadaan gizi masyarakat akan menurun akibat mahalnya harga makanan dan nutrisi yang semakin menjadi-jadi akibat kenaikan harga BBM.

Penghidupan rakyat yang semakin merosot pasti akan memercikan api perlawanan rakyat dan semakin meluas sehingga pemerintah SBY yang merasa terancam oleh rakyatnya sendiri akan bertindak fasis untuk menjaga stabilitasnya dan jaminan bagi tuannya, imperialis AS. Pemerintah sekarang ini telah memberi ancaman bagi gerakan rakyat yang menolak kenaikan harga BBM dengan menyebarkan isu “makar” dan cap anti kemajuan negara. Ini jelas anti demokrasi.

Untuk menangani dampak kenaikan BBM, pemerintah masih menggunakan politik “pro-rakyat” palsu yang digunakan sejak kebijakan kenaikan harga BBM diluncurkan pada tahun 2005 dan 2008. Pemerintah berusaha menggelontorkan bantuan langsung untuk menekan dampak kenaikan terhadap masyarakat miskin yakni Bantuan langsung sementara (BLSM) sebesar Rp 150 ribu per keluarga yang dibagikan kepada 18,5 keluarga miskin dengan anggaran Rp 25,6 triliun. Kedua, Tambahan subsidi beras miskin selama dua bulan. Proyek ini memiliki anggaran sebesar Rp 5,3 triliun. Ketiga, Subsidi penambahan jumlah beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa dari keluarga miskin sebesar Rp 3,4 triliun. Keempat, Subsidi angkutan umum massal seperti kapal penumpang, kereta api, dan bus umum sebesar Rp 5 triliun.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka dengan ini kami Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP GSBI) menyerukan kepada seluruh buruh dan rakyat Indonesia untuk menolak dan melawan sekuat tenaga kebijakan Pemerintah SBY menaikkan harga BBM. Solusi jangka panjang bagi kemandirian dan kedaulatan ekonomi nasional hanya bisa dilakukan dengan melawan terus-menerus dan sungguh-sungguh seluruh skema imperialis pimpinan AS di Indonesia. Solusi jangka panjang bagi kemandirian energi dan ekonomi nasional, tidak ada jalan lain kecuali nasionalisasi industri minyak dan energi di seluruh Indonesia bagi kepentingan rakyat Indonesia. Berbagai bentuk protes dan perlawanan saat ini harus dikobarkan oleh rakyat Indonesia dan menuntut:

1. Tolak Kenaikan Harga BBM
2. Naikkan Upah Buruh
3. Turunkan Harga-harga Kebutuhan Pokok Rakyat
4. Cabut UU Migas no. 22/2001, UU no. 11/1967 dan UU Penanaman Modal  no. 25/2007 yang mengabdi pada imperialis! 
5. Tolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas penguasaan minyak dan gas, tambang dan mineral, serta kekayaan alam lainnya milik rakyat Indonesia
6. Laksanakan Reforma Agraria Sejati

Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan dan menyerukan kepada seluruh buruh dan rakyat Indonesia untuk bergerak bersama menolak kenaikan harga BBM. Bergabung dalam gerakan buruh dan rakyat pada tanggal 21 Maret 2012; pada 26 maret 2012 dan pada Protes Nasional Front Perjuangan Rakyat (FPR) pada 29 Maret 2012  serta pada 1 April 2012 nanti.

Jayalah Perjuangan Rakyat..!!!

Jakarta; 20 Maret 2012

Hormat kami,

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI)

Rudi HB. Daman                                   Emelia Yanti MD. Siahaan

Ketua Umum                                   Sekretaris Jenderal