FPR menuntut pembebasan bagi seluruh korban yang ditangkap oleh polisi, mengecam sidang paripurna DPR, dan menolak kenaikan harga BBM.

Dini hari(31/1), Sidang paripurna DPR terkait pembahasan kenaikan harga BBM ditutup dengan keputusan kenaikan harga BBM tergantung kenaikan harga minyak dunia. Sungguh keputusan yang menyakiti hati rakyat yang selama ini penghidupannya sudah sulit akibat terpaan krisis modal monopoli internasional, demikian Rudy HB Daman dari Front Perjuangan Rakyat.

“Keputusan ini akan semakin memperdalam penderitaan rakyat, kenaikan upah buruh menjadi tidak berarti, pendapatan buruh tani dan tani kecil masih sedikit, dan masyrakat perkotaan juga semakin sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok yang sudah naik lebih dulu” kata Rudy.

Kemarin (30/3) Front Perjuangan Rakyat (FPR) bersama gerakan buruh dan mahasiswa juga menggelar aksi penolakan kenaikan harga BBM di DPR, dimana aksi dipaksa bubar oleh pihak kepolisian. Dalam pembubaran paksa ini banyak korban jatuh, mulai dari korban pukul, tabrak dan tembak. Tidak hanya di Jakarta saja, aksi fasis pemerintah SBY-Budiono juga dilakukan di berbagai daerah dimana aksi massa penolakan kenaikan BBM dilakukan.

“setidaknya dalam catatan kami  330 orang ditangkap, mulai dari Palu, Medan, Bulukumba, Surabaya, Jakarta dan Ternate, sementara dari pihak FPR  sendiri  203 orang ditangkap inilah muka asli pemerintahan SBY-Budiono, rezim fasis anti kritik, kami mengecam aksi fasis pemerintah’ ujar Kordinator Umum FPR

Ditengah aksi fasis pemerintah melalui kepolisian dan TNI, FPR menyatakan apresiasi setinggi-tingginya bagi gerakan penolakan kenaikan harga BBM di berbagai daerah ini. Kebangkitan aksi massa ini merupakan peringatan keras bagi rejim kaki tangan imperialis SBY-Budiono untuk segera membatalkan kenaikan harga BBM.

“ Keputusan yang dibuat oleh DPR dini hari dalam siding dagelan politik ini, akan semakin meluaskan aksi rakyat, api dalam sekam akan semakin membesar ditingkat grassroot” ungkap Rudy, disela-sela kordinasinya dengan FPR di berbagai daerah pagi ini (31/3)

Menanggapi sidang paripurna DPR tengah malam tadi, Rudy mengatakan bahwa keputusan yang mereka buat sangat manipulatif untuk membohongi rakyat. Anggota DPR  hanya mempertontonkan bagaimana keputusan yang berdampak pada warga negera dibuat daari proses tawar-menawar murahan ala pasar inpres. Ini memperlihatkn bahwa DPR adalah tidak lebih dari pada sarang para kapitalis birokrat, yang menggunakan kewenagannya untuk kepentingan golongan mereka.

“Keputusan pemerintah, hasil sidang paripurna sudah memperlihatkan bahwa negara dan seluruh perangkatnya merupakan alat daripada kelas yang berkuasa, tidak lebih dan tidak kurang” ujar Rudy

FPR menuntut pembebasan bagi seluruh korban yang ditangkap oleh polisi, mengecam sidang paripurna DPR, dan menolak kenaikan harga BBM. #