Sikap FPR dalam Aksi 1 April 2012 di Depan Istana Negera

Pernyataan Sikap :

FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)

“GERAKAN RAKYAT MELAWAN KENAIKAN HARGA BBM”

FPR Menyampaikan Salut dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh rakyat, seluruh elemen gerakan baik dari buruh, tani, mahasiswa, NGO, inteletual hingga anggota parlemen yang telah dengan gigih, tanpa kenal lelah berjuang bersama melawan rencana kebijakan kenaikan harga BBM dan kebijakan lainnya yang anti rakyat dari rejim SBY.

FPR menuntut pembebasan bagi seluruh korban yang ditangkap oleh polisi, mengecam sidang paripurna DPR, dan menolak kenaikan harga BBM

Salam Perjuangan,

Gelombang aksi-aksi massa untuk menolak rencana penaikan harga BBM telah berlangsung dengan penuh keberanian dari seluruh elemen rakyat diberbagai tempat. Tidak ada perbedaan dari kaum buruh, tani, pemuda – mahasiswa, intelektual, kaum miskin kota hingga perempuan dari berbagai organisasi yang ada, semuanya melebur menjadi satu untuk melawan kebijakan pemerintahan SBY yang lalim.

Sebuah apresiasi positif patut kita catat bahwa gerakan rakyat  terus tumbuh untuk melawan segala kebijakan dari negara yang anti-rakyat dan menindas. Tumbuhnya gerakan rakyat baik secara kuantitas maupun kualitas semakin membuktikan bahwa rakyat sudah tidak mau terus-menerus dijadikan korban, dijadikan objek politik hingga termasuk ditipu mentah-mentah oleh politik pencitraan yang selama ini menjadi “merk dagang” Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Politik pecah belah dari rejim yang ditujukan pada gerakan rakyat, seperti meniupkan isu provokatif, isu aksi anarkhi telah terbukti gagal total dan mengalami kebangkrutan, apalagi dihadapkan pada kenyataan tentang kepahitan dan penderitaan rakyat selama ini yang begitu jujur menunjukan siapa sebenarnya SBY.

Di sisi lain, penanganan aksi yang dilakukan oleh SBY melalui aparat keamanannya justru menunjukan kekalutan rejim untuk membendung bangkitnya gerakan massa. Berbagai upaya menggagalkan gerakan massa terus dilakukan, mulai dari pelarangan angkutan untuk mobilisasi massa, isu aksi yang ditunggangi oleh kelompok lain, provokasi untuk aksi anarkhis hingga pemukulan, tembakan terhadap massa aksi menunjukan karakter fasis dari pemerintahan SBY yang semakin terlihat jelas.

Kesalahan yang selalu di timpakan kepada aksi gerakan rakyat dengan sebutan anarkis merupakan bagian dari politik pecah belah dan menakut-nakuti rakyat untuk tidak ikut berjuang bersama. Disisi lain fakta justru menunjukan bagaimana justru rakyat yang selalu menjadi korban atas kebijakan dan cara penanganan aksi oleh aparat keamanan baik TNI maupun Polri. Selama rentang waktu seminggu ini saja, di berbagai daerah tercatat sejumlah data represifitas yang dilakukan oleh aparat terhadap rakyat. Ratusan demonstran telah ditangkap, dipukul, bahkan ditembak oleh aparat keamanan.

Gerakan massa pula yang kemudian mampu menarik simpati yang begitu dalam dari berbagai kalangan, termasuk dari parlemen yang kemudian memunculkan penolakan dari sejumlah anggota parlemen. Akan tetapi dari “drama komedi” yang ditunjukan selama sidang paripurna DPR, sejatinya kita semua mengetahui bahwa sesungguhnya DPR berdiri tidak untuk rakyat, bahwa  DPR bukanlah wakil yang patut kita percaya.

Keputusan final paripurna DPR untuk menyerahkan keputusan harga BBM kepada pemerintah yang mengacu pada mekanisme harga pasar minyak internasional melalui pengadaan pasal 7 ayat 6A yang penuh tipu daya licik, menunjukan bahwa DPR tidak memperjuangkan aspirasi rakyat. Bahkan keputusan tersebut  memperterang posisi DPR yang justru tunduk dan menjadi bagian lingkaran dari kekuasaan sang rejim komprador SBY. Akibat dari itu semua, rejim SBY akan bisa menaikan harga BBM tanpa harus melalui persetujuan DPR. Apa yang dinyatakan sebagai produk politik yang hasil akhirnya adalah “MENUNDA” penaikan harga BBM, bukanlah aspirasi rakyat yang jelas-jelas menuntut “MENOLAK” penaikan harga BBM. Apa yang tercermin dalam politik “MENUNDA” adalah upaya untuk meredam gerakan massa rakyat yang telah berkobar skala nasional. Pemerintah SBY dan para penyokong kekuasaan politiknya dengan secara pengecut karena ketakutan pada gerakan protes massa rakyat, terus meredam dan menipu rakyat.

Sesungguhnya, akar masalah utama penaikan harga BBM di Indonesia bukan terletak soal kondisi perekenomian dunia semata. Masalah utama adalah rezim SBY tunduk sepenuhnya terhadap kapitalis monopoli internasional (imperialis) yang melakukan kontrol atas produksi, harga, dan distribusi minyak dunia, termasuk dominasinya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan besar monopoli milik imperialis seperti Exxon Mobile, Chevron, British Petroleum (BP), Shell, TOTAL menguasai produksi dan pasar minyak dunia. Kelima perusahaan terbesar telah meraup laba milyaran dollar AS dan memainkan harga minyak dunia bersama kartel-kartelnya. Dominasi perusahaan minyak milik imperialis pimpinan AS di Indonesia nyata-nyata telah menghancurkan kedaulatan minyak nasional dan memerosotkan taraf penghidupan rakyat.

Atas dasar beberapa hal tersebut maka, Front Perjuangan Rakyat (FPR) menyampaikan : 

• Salut dan bangga yang mendalam kepada seluruh rakyat, seluruh elemen gerakan rakyat baik dari buruh, tani, mahasiswa, NGO, inteletual hingga anggota parlemen yang telah dengan gigih, tanpa kenal lelah berjuang bersama melawan rencana kebijakan penaikan harga BBM yang anti rakyat.
• Mengecam segala tindakan kekerasan, represifitas dan intimidasi yang dilakukan oleh pemerintah SBY melalui aparat keamanannya baik TNI maupun Polri terhadap rakyat yang selama ini telah berjuang melawan rejim anti rakyat SBY. Hal tersebut menunjukan karakter fasis yang selama ini dimiliki oleh pemeritahan SBY.
• Mengecam parlemen dalam hal ini DPR yang telah dengan jelas menunjukan karakter anti rakyat dan justru menjadi bagian dari rejim yang menindas dan menipu rakyat dengan bahasa licik dan penuh tipu daya. Rakyat MENOLAK, bukan “MENUNDA” kenaikan BBM.

Sehingga, dengan keadaan yang saat ini terus berkembang maka, kami dari FPR tetap dalam garis perjuangan kami untuk tetap menolak segala kemungkinan yang digunakan oleh pemerintahan SBY mencari-cari  alasan untuk penaikan harga BBM.

Selain itu, kami dari Front Perjuangan Rakyat juga menyatakan tuntutan:

1. Tolak kenaikan harga BBM dan TDL 
2. Turunkan harga kebutuhan bahan pokok rakyat 
3. Cabut UU No. 22/2001Migas dan UU Penanaman Modal 25/2007 yang terbukti pro-imperialis! 
4. Tolak dominasi kapitalis monopoli internasional atas penguasaan minyak dan gas, tambang dan mineral, serta kekayaan alam lainnya milik rakyat Indonesia 
5. Naikkan upah buruh dan jalankan reforma agraria sejati serta Bangun Industrialisasi Nasional yang Mandiri.

Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat bekerja!

Hidup Rakyat Indonesia!!

Tolak Penaikan Harga BBM!

Jayalah Perjuangan Rakyat!!

Jakarta, 1 April 2012

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB Daman

Koordinator