IPA : MDG's Gagal Menciptakan Masyarakat Terbebas dari Kemiskinan

[JAKARTA] Indonesia Peoples Alliance (IPA) menilai, pelaksanaan Millenium Development Goals (MDGs) gagal menciptakan masyarakat terbebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan sumber daya dan lingkungan, serta semakin banyaknya kelompok masyarakat rentan.

IPA merupakan gabungan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terdiri dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Gabungan Serikat Buruh Independen dan Lembaga Informasi Perburuhan Sedane dan sejumlah LSM lainnya.

Anggota IPA yang juga Manager Pengetahuan dan Jaringan Walhi Irhash Ahmady mengatakan pemerintah mengklaim skema MDGs berhasil padahal faktanya hasilnya tidak signifikan di lapangan seperti di sektor riil, petani, buruh dan buruh migrant.

"IPA juga menyoroti MDGs karena memiliki skema negara maju yang melegitimasi praktik eksploitasi sumber daya alam, sumber daya manusia di negara ketiga. Skema yang gagal ini tidak bisa lagi diteruskan. Harus dibangun relasi seimbang negara maju dan negara berkembang," katanya di Jakarta, Jumat (15/3).

MDGs yang akan berakhir tahun 2015 memiliki delapan sasaran yakni pengentasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, pemerataan pendidikan dasar, mendukung adanya persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lain, menjamin daya dukung lingkungan hidup, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Oleh karena itu IPA mendorong hadirnya MDGs menciptakan kerja sama yang seimbang. Paradigma yang dibangun dalam MDGs bukan lagi bantuan dan perdagangan tetapi diganti program demokratis dan mengedepankan masyarakat.

Seruan senada pun disampaikan Ketua ATKI Retno Dewi. Ia mempertanyakan parameter keberhasilan MDGs. Meskipun sektor buruh migran tidak masuk dalam skema MDGs, namun tujuan kesejahteraan pembangunan belum tercipta.

Mayoritas perempuan bekerja di luar negeri, hampir 800.000 orang per tahun. Kondisi ini justru kontradiktif dengan klaim keberhasilan pembangunan merata kota, desa tetapi nyatanya perempuan perdesaan menjadi sasaran ekspor tenaga kerja ke luar negeri.

"MDGs diupayakan meningkatkan pendidikan perempuan, tetapi para tenaga kerja perempuan ini hanya berpendidikan SD dan SMP. Ini sangat kontradiktif," tegasnya.

Tujuan pembangunan millenium atau Millenium Development Goals (MDGs) akan berakhir tahun 2015 dan digantikan oleh agenda pembangunan pasca-2015 atau Post-2015 Development Agenda.

Dalam perumusan agenda ini, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan tiga mekanisme yaitu melalui Global Thematic Consultation, Open Working Group dan High Level Panel of Eminent Person yang beranggotakan 24 anggota dengan tiga co-chairs yaitu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, PM Inggris David Cameron dan Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf.

Oleh karena itu, sikap dan pernyataan sejumlah LSM ini sebagai bentuk kritik akan dilakukannya pertemuan High Level Panel (HLP) of Post-2015 Development Goals.

HLP dimaksudkan untuk menyusun roadmap baru bagi agenda pembangunan dunia pascaberakhirnya MDGs. HLP yang akan digelar di Bali, pekan terakhir Maret 2013 ini, memunculkan pesimistis anggota IPA.

Di bidang lingkungan anggota IPA yang juga Koordinator Kampanye Sawit Watch Jopi Peranginangin menegaskan pemerintah gagal melindungi lingkungan hidup.

Hal itu ditunjukan dengan maraknya kebijakan eksploitasi seperti adanya ribuan izin usaha pertambangan, kehutanan yang berdampak terhadap keberlanjutan lingkungan hidup.

"Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) justru punya potensi besar menjual dan mengeksploitasi alam. Keberlanjutan lingkungan hidup Indonesia pun terancam," ucapnya.

Sebagai masukan IPA pun mengusulkan agar HLP memperhatikan dan memfokuskan pada upaya mendorong lapangan pekerjaan dan upah layak, jaminan sosial, perlindungan imigrasi, hak asasi manusia, kedaulatan pangan, keadilan iklim dan lingkungan berkelanjutan dan keadilan gender. [R-15]