GSBI, Kenaikan Harga BBM Rampas Upah Buruh dan Untungkan Kapitalis Monopoli Asing.

Jakarta, Minggu 16/6/13. Besok Senin 17 Juni 2013 akan di dilangsungkan rapat paripurna DPR-RI untuk membahas dan mengesahkan APBNP 2013.  Melihat komposisi dan sikap politik anggota DPR dan Fraksi-Fraksi yang ada di DPR sidang paripurna ini sudah dapat di pastikan mayoritas Fraksi dan anggota DPR akan menyetujui Kenaikan harga BBM bersubsidi dan menyetujui APBNP 2013 yang didalamnya adalah menggelontorkan anggaran BLSM/BLT sebagai ganti subsidi dari kenaikan harga BBM. 

Rencana pemerintah menaikan harga BBM ini telah mendapat penolakan keras dari rakyat, mahasiswa sudah lebih dulu bergerak melakukan aksi-aksi penolakan, disusul kaum buruh, petani, buruh migrant (BMI), ibu-ibu dan elemen rakyat lainnya bersuara lantang menolak kenaikan harga BBM ini, termasuk partai politik yang ada di DPR sebagaimana di lansir berbagai media Fraksi PDI perjuangan, Fraksi Partai Hanura dan Fraksi PKS bersikap menolak kenaikan harga BBM dan BLSM/BLT meskipun PKS pada perkembangannya bersikap mendua.

Menurut ketua umum GSBI, Rudi HB Daman,  seluruh kaum buruh dan rakyat harus menolak kenaikan harga BBM ini,  kenaikan harga BBM ini bukan karena naiknya harga minyak dunia. Tapi, lebih karena kegagalan pemerintah mengelola keuangan Negara dan pemerintah yang berkuasa hanya sebagai boneka pelayan setia dari rezim kapitalis monopoli internasional terutama Amerika Serikat. Kenaikan BBM ini akan merampas upah buruh dan sangat menguntungkan kapitalis monopoli asing yang selama ini menguasai sumber-sumber minyak di Indonesia dan juga dunia. Masalah utamanya yakni dominasi dan kontrol imperialis atas produksi dan pasar secara monopoli sehingga rakyat tak dapat berdaulat atas miliknya. Indonesia hanya dijadikan sapi perah, diberi jatah sumur-sumur tua yang terus mengalami penurunan produksi, atau pun mesin-mesin pertambangan yang secara teknologi sangat terbelakang.

Lebih lanjut, Rudi menjelaskan, sejarah dominasi perusahaan minyak milik kapitalis asing di Indonesia atas ladang-ladang minyak telah berjalan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Keberadaan perusahaan minyak AS sendiri yang memegang kendali dan kontrol atas produksi dan pasar minyak dunia sekarang ini, telah ada sejak tahun 1914, yaitu Standard Oil New Jersey (SOIJ) yang menemukan cadangan minyak di Talang Akar, Sumatera Selatan. Melalui anak perusahaanya di Hindia Belanda yakni Nederlandsche Koloniale Petroleum Maatschappij (NKPM) mulai memasang pipa transmisi di Talang Akar yang berhubung dengan kilang di Sungai Gerong pada tahun 1926, di seberang kilang Plaju milik Shell. Saat itu, sumber di Talang Akar merupakan lapangan ekplorasi terbesar di Hindia Belanda. Pada tahun 1947, kedua perusahaan tersebut (SOIJ dan NKPM) kemudian meleburkan diri menjadisatu dan berganti nama menjadi STANVAC. Perusahaan ini memiliki perusahaan pemasaran yang bernama Mobil Oil yang kelak bergabung dengan Exxon Cooperation dan mendirikan ExxonMobil.

Sejak tekanan AS terhadap Belanda atas undang-undang diskriminatif, yakni IMW, perusahaan minyak AS masuk ke Indonesia semakin banyak dan terus mendominasi produksi minyak. Perusahaan itu seperti Gulf Oil yang masuk ke Sumatera Utara dan Standard Oil California yang melakukan eksplorasi minyak di Kalimantan dan Papua (1922) yang kemudian merger dengan The Texas Company (TEXACO) menjadi California Texas Oil (Caltex). Akan tetapi, Caltex ini baru membangun sumur pertama yakni Rokan Block di Sebanga (Riau) kemudian di Duri. Caltex ini pada perkembangannya menjadi Chevron pada tahun 2001.

Jadi sangat jelas, kenaikan harga BBM tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi rakyat terlebih kaum buruh kecuali klas-klas penghisap dan kapitalis monopoli asing. Kenaikan harga BBM akibat krisis kronis di negeri bergantung seperti Indonesia akan semakin parah dan berdampak semakin terhisapnya rakyat, peningkatan tindasan politik dan fasisme dari negara, serta meningkatnya kemiskinan.

Kenaikan harga BBM adalah skema terstruktur pemerintah mempertahankan politik dan perampasan upah murah, karena dengan kenaikan harga BBM merampas upah buruh sekitar 40% dari nilai kenaikan upah ditahun 2013 lalu karen ongkos transportasi yang akan naik, sewa rumah/kontrakan yang naik, harga-harga kebutuhan pokok juga naik bahkan sudak sejak maret lalu beberapa harga-harga pokok kebutuhan rakyat sudah sangat tinggi kenaikannya.

Atas rencana kenaikan tersebut GSBI secara organisasi telah mendiskusikannya bahkan GSBI telah menggelar diskusi dan rapat khusus dengan seluruh jajaran organisasi dimana sikap GSBI adalah menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM ini dna juga menolak BLSM. GSBI juga telah menyerukan kepada seluruh jajarang organisasi dan Anggota disemua tingkatan, terutama bagi serikat-serikat buruh di tingkat pabrik (PTP) untuk melakukan aksi terus menerus di pabrik-pabrik, kawasan industry, kota-kota pusat pemeritahan setempat untuk menolak kenaikan harga BBM dan bersatu dengan gerakan rakyat lainnya yang memiliki sikap politik sama yaitu menolak kenaikan harga BBM.

Khusus untuk besok Senin 17 Juni 2013 GSBI akan menurunkan ribuan anggota untuk aksi di Gedung DPR-RI bersama Front Perjuangan Rakyat dan bergabung bersama Gerakan Rakyat Menolak Kenaikan Harga BBM untuk secara bersama-sama menghadang DPR dan pemerintah untuk menaikan harga BBM. Selain di Jakarta ribuan anggota GSBI juga akan turun aksi menolak kenaikan harga BBM dibeberapa kota lainnya seperti Medan, Palembang, Kalimantan Timur, Sukabumi dan Jawa Timur. #