Pernyataan Sikap IPA Campakan APEC dalam Aksi 8 Oktober 2013

Pernyataan Sikap IPA dalam Aksi 8 Oktober 2013

Rute ; Tugu Tani-Kemendag-Kedubes AS-Istana (Star Aksi 10.00 WIB)

LAWAN SKEMA KERJASAMA GLOBAL ANTI RAKYAT

BANGUN KERJASAMA PERDAGANGAN YANG ADIL DAN MENGABDI PADA RAKYAT

JUNK APEC JUNK WTO !

Sejak krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008, dunia terus menghadapi situasi perekonomian yang semakin memburuk. Berbagai skema kebijakan ekonomi didorong untuk dapat menciptakan solusi atas krisis, namun demikian tidak menunjukkan jalan keluar yang terang. Pemberian dana talangan, menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan melalui kerjasama bilateral, regional dan multilateral menjadi upaya yang didesakkan negeri-negeri imperialis untuk secepatnya keluar dari krisis. Pertemuan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan World Trade Organization (WTO) yang akan dihelat di Bali tahun ini digadang-gadang dapat membuahkan hasil yang maksimal, mengurai kemandegan perundingan dan menciptakan kesepakatan-kesepakatan baru.

Mengusung tema “Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth”. Tema ini dipilih sesuai dengan situasi krisis dunia yang berkepanjangan, dengan mendepankan tiga agenda; Mencapai Tujuan Bogor Goals (attaining Bogor Goal’s), Mencapai Pertumbuhan yang Merata dan Berkelanjutan (sustainable growth with equity) dan Memperkuat Konekvitas (promoting connectivity). Pada pembukaan KTT para CEO APEC 2013 ( APEC CEO Summit ) SBY menyampaikan perlunya untuk meneruskan liberalisasi perdagangan di anggota Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertemuan yang akan berakhir hari ini sesungguhnya memiliki dasar situasi obyektif yang serupa dengan pertemuan APEC 1999 di Selandia Baru, dimana saat itu juga terjadi gelombang krisis ekonomi diberbagai negeri. Pada pertemuan APEC di Selandia Baru, disepakati bahwa dalam upaya mempercepat pemulihan ekonomi adalah dengan jalan liberalisasi perdagangan melalui skema Free Trade Agreement (FTA), dimana seluruh negara dapat bersaing secara bebas atas barang produksinya dipasar dunia, disertai dengan ilusi bahwa negara-negara berkembang juga akan mendapatkan keuntungan dari skema ini. Faktanya, tingkat perkembangan dunia saat ini telah berada pada fase kapitalisme monopoli, artinya bukan lagi perdagangan bebas yang eksis namun sebaliknya yang terjadi saat ini adalah monopoli perdagangan, dan tentu saja akan memberikan keuntungan bagi kapitalisme monopoli.

Bagi rakyat Indonesia, KTT APEC ini tidak akan pernah memberikan keuntungan bagi rakyat. Sebagai tuan rumah, pemerintah Indonesia hanya berperan sebagai pemberi fasilitas kepentingan negeri-negeri kapitalis monopoli dan memberikan jalan untuk melakukan monopoli dipelbagai sektor melalui skema neoliberal. Melalui isu Trans Pacific Partnership Agreement (TPPA) dan program Public Private Partnership (PPP), negara-negara kapitalis monopoli berusaha mengukuhkan dominasinya melalui skema kerjasama regional. 

Pertemuan APEC hanya akan merampas hak-hak dasar rakyat atas kekayaan sumber daya alamnya. Dibalik pertemuan APEC, tersimpan berbagai agenda liberalisasi yang sengaja diciptakan oleh imperialisme untuk semakin mengintensifkan penetrasi perdagangan mereka terhadap negara-negara  dikawasan Asia Pasifik. Konsekuensinya, rakyat akan menghadapi persoalan yang lebih dalam dan jauh lebih masif. Kaum tani akan menghadapi monopoli atas harga sarana dan hasil produksi, buruh akan menghadapi perampasan upah melalui skema upah murah tanpa mendapatkan jaminan kepastian kerja.   Sektor lingkungan semakin hancur akibat investasi skala besar asing yang terus memonopoli dan merampok sumberdaya alam Indonesia.

Oleh karena itu, menjadi penting kemudian bagi rakyat di negara berkembang (Indonesia) dan dunia pada umumnya terlibat aktif menyebarluaskan penolakan atas hasil KTT APEC 1-8 Oktober 2013. Rakyat harus menolak dan melawan segala skema kerjasama yang akan dihasilkan dalam pertemuan. Kerjasama ini akan menghilangkan kedaulatan dan kemandirian rakyat atas kekayaan alam di negaranya. 

Rakyat Indonesia harus memiliki agenda alternatif sebagai counter atas skema monopoli yang coba dipaksakan melalui pertemuan APEC. Agenda alternatif tersebut harus berbasiskan pada kerangka reform ekonomi dan sosial yang komprehensif. Agenda alternatif ini harus mempunyai tujuan untuk merebut kembali kedaulatan dan kontrol rakyat Indonesia dari kapitalisme monopoli, serta menegakkan kepentingan rakyat diatas kepentingan lainnya. Kebijakan investasi dan perdagangan yang dikembangkan haruslah mengabdi kepada rakyat dengan memegang prinsip-prinsip; kedaulatan, integritas teritorial, non-intervensi, saling menguntungkan, self determination dan bersandarkan pada kekuatan atau kapasitas nasional.

Atas pertemuan KTT APEC yang akan diselenggarakan di Bali, kami dari Indonesian People’s Alliance (IPA)/Aliansi Rakyat Indonesia menyatakan sikap:

1. Tolak Rejim Perdagangan Global dan Bangun kerjasama perdagangan yang adil dan mengabdi kepada rakyat;
2. Menolak segala bentuk skema kerjasama yang dihasilkan dalam pertemuan KTT APEC di Bali karena tidak memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia
3. Campakan APEC, Campakan WTO

IPA juga menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia dan Asia Pasifik untuk ;

1. Melakukan kampanye penolakan terhadap hasil dari pertemuan KTT APEC
2. Perkuat konsolidasi dan gerakan rakyat asia pasifik untuk menghadang agenda Liberalisasi perdagangan
3. Perkuat persatuan rakyat di Asia Pasifik untuk membangun satu model perdagangan yang mengabdi kepada rakyat
4. Bangun perlawanan di berbagai negeri berkembang untuk melawan rejim korporasi yang hanya berpihak kepada kapitalis monopoli asing

Hidup Rakyat Indonesia

Jayalah Perjuangan Massa

Aliansi Rakyat Indonesia/ Indonesia Peoples Alliance

http://indonesianpeoplesalliance.wordpress.com

CP :

Irhash Ahmady (081572222066)

Rudhi HB Daman (081213172878)

Anggota IPA :

Walhi, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Solidaritas Perempuan (SP), Persatuan Pers Mahasiswa Indonesia (Indonesian Student Press Association), Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Lembaga Informasi Perburuhan Sedane (LIPS), Lembaga Kajian untuk Studi Demokrasi dan Nasional (INDIES), Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan Media Informasi-SPSI (PPMI-SPSI), Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI), Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia (ATKI), Gerakan Rakyat Indonesia (GRI), Aksi, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Sawit Watch, PBHI Jakarta, KPSHK, SPKS, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, ADRA Indonesia, Yakkum, RAG, Fatayat NU,  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), Yayasan Satu Dunia, Pusaka Indonesia, PKBI, K-SBSI, Gema Indonesia, BIMA, PUSAKA, Konsorsium Permbaruan Agraria, SBSI 92, JKPP, Gaspermindo, Pergerakan Indonesia, LBH Jakarta, SEMAR UI, RTN, JAPI, IKG, Komite Aksi Perempuan, Demos.