Negara Dikalahkan Oleh Korporasi Sawit

Medan, 12/11/2013. Sumatera Utara kembali menjadi tuan rumah dalam membicarakan kebijakan ekonomi tingkat tinggi dunia, yaitu menjadi tuan rumah RSPO 11th Annual Roundtable Meeting on Sustainable Palm Oil (RT11) yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 hingga 14 November mendatang.

Koordinator Indonesia People Alliance’s (IPA) Sumut, Ranto Sibarani mengatakan jika di amati secara makro, agenda-agenda internasional tersebut berhubungan tidak jauh dari kebijakan pemerintah yang sangat permisif terhadap agenda ekonomi internasional, yang memberikan kebebasan kepada pasar.

"Sumatera Utara telah ditetapkan melalui berbagai regulasi khususnya dalam hal pengembangan ekonomi oleh pemerintah dibawah rezim SBY dan Boediono saat ini," ucapnya kepada wartawan, Senin (11/11).

Ranto menjelaskan, salah satu regulasinya yaitu mengenai proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang fokus pelaksanaannya dalam pembangunan dan perluasan investasi ekonomi sektor rill serta infrastruktur pendukung konsep perdagangan bebas.

"Sejatinya rencana tersebut merupakan program yang akan menciptakan kondisi negara Indonesia semakin kehilangan kedaulatannya secara sosial, budaya, dan ekonomi melalui berbagai investor-investor asing," jelasnya.

Berdasarkan fakta, Ranto menuturkan MP3EI secara nasional yang terdiri dari 6 koridor pembangunan telah menetapkan nilai investasi sampai Rp4000 Triliun. Selain itu pemerintah kita juga bahkan sampai menawarkan bebas pajak khususnya untuk Uni Lever yang bahan pokok produksinya adalah minyak sawit jika ikut berinvestasi di Sumut.

"RSPO pada awalnya dikonsep untuk memastikan bahwa seluruh aktifitas yang terkait dengan sawit dari hulu ke hilir agar berkelanjutan, dengan tujuan agar Hak dan penghidupan masyarakat setempat, buruh dan petani sawit terkena dampak terjamin, dilindungi dan meningkat lebih baik dalam produksi minyak sawit berkelanjutan sesuai dengan prinsip dan kriteria RSPO," tuturnya.

Konsep RSPO awalnya digagas oleh WWF dan Migros. Namun, Ranto menilai seberapa baikpun tujuannya pembentukan RSPO tersebut, IPA Sumut memandangnya bukan sebagai solusi dari konflik yang lahir dari ekspansi sawit. "RSPO hanyalah instrument yang dibuat untuk dan oleh pasar yang melihat absennya peran negara dalam melindungi rakyatnya dari ekspansi korporasi sawit," tandasnya. (Rez/YEZ)

Sumber :http://www.starberita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=117951:negara-dikalahkan-oleh-korporasi-sawit&catid=37:medan&Itemid=457