Roundtable Minyak Sawit di Medan Menuai Kritik

Medan, 12/11/2013: 11 Annual Roundtable Meeting on Sustainable Palm Oil (RT11), atau  pertemuan tahunan minyak sawit berkelanjutan yang diselenggarakan  12-14 November 2013  di Medan, menuai kritik dari Indonesia People Alliance’s (IPA) Sumut. Kordinator IPA  Ranto Sibarani mengatakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh organisasi dunia multi-stakeholder Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) tersebut merupakan program yang akan menciptakan kondisi negara Indonesia semakin kehilangan kedaulatan secara sosial, budaya, dan ekonomi  di bawah tekanan para investor asing.

“Sumut sebagai tuan rumah telah ditetapkan melalui berbagai regulasi khususnya dalam hal pengembangan ekonomi oleh pemerintah di bawah rezim SBY dan Boediono saat ini,” ucapnya kepada wartawan, Selasa (12/11).

Ranto menjelaskan, salah satu regulasinya yaitu bermuara kepada proyek Masterplan dengan dalih untuk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).  Pelaksanaannya juga fokus untuk pembangunan dan perluasan investasi ekonomi sektor rill serta infrastruktur dengan mendukung konsep perdagangan bebas.

Berdasarkan fakta, Ranto menuturkan MP3EI secara nasional yang terdiri dari enam koridor pembangunan telah menetapkan nilai investasi sampai Rp 4. 000 Triliun. Untuk merealisasikannya  pemerintah  bahkan  menawarkan bebas pajak khususnya untuk Unilever yang bahan pokok produksinya adalah minyak sawit jika ikut berinvestasi di Sumut.

“Padahal  pada awalnya RSPO dikonsep untuk memastikan bahwa seluruh aktifitas yang terkait dengan sawit dari hulu ke hilir agar berkelanjutan, dengan tujuan agar hak dan penghidupan masyarakat setempat, buruh dan petani sawit  terjamin, dilindungi,” tuturnya.

Konsep RSPO awalnya digagas oleh WWF dan Migros. Namun, Ranto menilai seberapa baikpun tujuannya pembentukan RSPO tersebut, IPA Sumut memandangnya bukan sebagai solusi dari konflik yang lahir dari ekspansi sawit. “RSPO saat ini hanyalah instrument yang dibuat untuk dan oleh pasar yang melihat absennya peran negara dalam melindungi rakyatnya dari ekspansi korporasi sawit tersebut,” tandasnya.

Kegiatan tersebut rencananya akan dihadiri lebih dari 600 delegasi dari 30 negara, dan akan mengumpulkan para pemangku kepentingan dari seluruh sektor industri minyak sawit, serta akan dihadiri  Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gita Wirjawan.

Laporan| MY Rahman Siregar

Sumber : http://www.harianorbit.com/roundtable-minyak-sawit-di-medan-menuai-kritik/