Pernyataan Sikap GSBI Soal Pemilu 2014

PERNYATAAN SIKAP :

Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

  

 

Pemilu Bukan Jalan Keluar Atas Persoalan Klas Buruh di Indonesia !

Bukan Prabowo-Hatta, Tidak Pula Jokowi-JK!

Menangkan Perjuangan Massa, Kalahkan Hingar Bingar Pemilu !

Bangun, Perkuat serta Perluas Gerakan Buruh 

Militan untuk Melawan Rejim Boneka Baru Imperialis !

Salam Biru, Independen, Militan Patriotik dan Demokratik.

Sejak berlangsungnya masa pemilu legislatif 2014 lalu dan Peringatan Hari Buruh Internasional ”May Day” Satu Mei 2014, GSBI terus mendapat banyak pertanyaan dari berbagai pihak atas posisi politiknya terhadap pemilu legislatif dan juga pemilu Capres dan Cawapres 9 Juli 2014 terutama soal dukung-mendukung terhadap kandidat atau calon presiden yang bertarung memperebutkan kekuasaan untuk menjadi orang nomor satu di Republik Indonesia ini, mengingat banyaknya organisasi serikat buruh yang telah deklarasi memberikan dukungan dan ambil bagian mensukseskan salah satu kandidat dengan berbagai macam cara.

Berdasarkan hal tersebut, GSBI selaku organisasi pusat perjuangan buruh di Indonesia yang Independen, militan, patriotik dan demokratik setelah melakukan studi, kajian, diskusi intensif dikalangan jajaran dan pimpinan organisasi, maka GSBI memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan sikap organisasi atas pemilu dan masalah dukung-mendukung terhadap capres dan cawapres 2014.

Bagi GSBI, Pemilu adalah Skema Imperialisme Ditengah Krisis yang Terus Menajam

Pemilu pada hakekatnya adalah skema demokrasi palsu imperialisme, khususnya Amerika Serikat (AS), sebagai sebuah sarana untuk menancapkan lebih dalam dominasi mereka atas negeri-negeri setengah jajahan dan setengah feodal seperti Indonesia. Demokrasi palsu ala AS dengan menggunakan Pemilu sebagai sarananya diciptakan untuk menjawab sekaligus meredam kemarahan rakyat atas rejim diktator seperti di era Soeharto. Sistem multipartai, pembentukan lembaga pelaksana Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, hingga pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pemutus sengketa Pemilu tidak lebih sebagai upaya kanalisasi aspirasi dengan tujuan meredam aspirasi maju gerakan rakyat.

Krisis telah memaksa negeri-negeri imperialis untuk memastikan terciptanya rejim boneka diberbagai belahan penjuru dunia. Keberadaan rejim boneka akan menjamin eksploitasi sumber daya alam, tenaga kerja murah sekaligus pasar yang luas bagi industri mereka dapat berlangsung tanpa ada hambatan, karena rejim boneka dipastikan memiliki kesetiaan lebih tinggi untuk mengabdi kepada imperialisme dibandingkan jika mereka harus melayani rakyatnya. Hanya dengan memastikan terbentuknya rejim boneka, imperialisme sanggup memperpanjang nafas hidupnya ditengah krisis kronis yang mendera negerinya. Sehingga mempromosikan dan mendukung penyelenggaraan pemilu sebagai ukuran demokrasi di sebuah negeri akan selalu gencar dilakukan.

Amerika Serikat melalui USAID tidak kurang telah menggelontorkan dana sebesar 23 juta USD untuk memberikan dukungan terhadap proses demokrasi di Indonesia, program ini bernama Bantuan dan Penguatan Inisiatif Proses Demokrasi Pemilu di Indonesia. Hal serupa juga mereka lakukan di Libya, Irak dan Tunisia. Secara nyata, bentuk dari program ini berupa desain ulang sistem Pemilu, perbaikan terhadap administrasi dan peralatan pendukung pemilu, pendidikan bagi pemilih, bantuan pengawas independen dari luar negeri dan mediasi atau arbitrase paska pemilu sebagai negosiasi diantara partai-partai politik peserta pemilu untuk berbagi kekuasaan. Dukungan ini kemudian dialirkan ke berbagai lembaga non pemerintah (LSM) di Indonesia, agar mereka bersuara dan membangun opini publik bahwa pemilu adalah jalan perubahan untuk situasi yang lebih baik. Hal yang sama dilakukan oleh media massa di Indonesia, setiap hari ditampilkan proses pemilu yang demokratis dan menutup pemberitaan miring terkait pemilu, sehingga memberikan kesan pencitraan bahwa benar pemilu adalah sarana untuk perubahan.

Perubahan yang dijanjikan oleh pesta demokrasi bernama Pemilu adalah ilusi. Dari seluruh penyelenggaraan pemilu yang terjadi di Indonesia, tidak satupun memberikan perubahan yang fundamental terhadap kehidupan rakyat Indonesia, termasuk klas buruh didalamnya. Pemilu beserta produk-produk hasil pemilu terbukti gagal menyelesaikan problem-problem utama rakyat Indonesia, seperti upah buruh yang masih tetap rendah, perampasan tanah yang terus meningkat, pendidikan yang makin tidak terjangkau, kesehatan yang mahal, hingga kegagalan menyediakan lapangan pekerjaan yang memaksa jutaaan rakyat Indonesia harus menjadi buruh migran diluar negeri tanpa ada jaminan perlindungan yang memadai.

Bagi GSBI, Bukan Prabowo, Tidak Pula Jokowi

Dua capres yang akan bertarung dalam pemilu presiden 9 Juli nanti bukanlah pilihan terbaik bagi rakyat Indonesia. Penampilan Prabowo yang meniru gaya Sukarno dalam setiap kehadirannya ditengah-tengah kampanye tidak lebih dari sebuah sampul untuk menutup karakter aslinya. Jejak sejarah dalam keluarga Prabowo memberikan keterangan yang jelas dimana keberpihakan mereka. Sang ayah, Soemitro Djojohadikusumo adalah seorang ekonom yang sangat berpihak terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika.

Kepentingan klas sebagai borjuasi besar komprador yang mengabdi kepada kepentingan asing hingga saat ini masih berlanjut dalam keluarga Prabowo. Paska dipecat dari kesatuan militer akibat tindak pelanggaran HAM, Prabowo bersama dengan adiknya Hashim Djojohadikusumo melanjutkan bisnis mereka dengan mengelola berbagai perusahaan baik diluar maupun dalam negeri. Saat ini setidaknya 17 perusahaan yang bergerak dibidang tambang, kehutanan, perkebunan dan jasa menjadi pendulang kekayaan bagi Prabowo. Total aset yang dimiliki dari seluruh hasil usahanya mencapai Rp. 10,5 triliun. Sementara sang adik, menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dari industri tambang yang dia kelola.

Sejarah keluarga, latar belakang klas serta rekam jejak di kesatuan militer yang kental dengan pelanggaran HAM, tidak akan pernah memberikan jaminan keberpihakan kepada rakyat Indonesia, termasuk klas buruh didalamnya. Seorang borjuasi besar komprador tidak akan pernah mengabdikan hidupnya kepada rakyat, sebaliknya dia akan mengabdi sepenuhnya kepada kapitalis monopoli asing sebagaimana tercatat dalam rekaman sejarah keluarganya. Hal lainnya, sebagai mantan Danjen Kopassus, Prabowo memiliki barisan jendral yang siap mendukung dan memenangkannya dalam pilpres kali ini, diantaranya Djoko Santoso, Farouk Muhammad Syechbubakar, M. Yunus Yosfiah, Syarwan Hamid, Soeharto dan Syamsir Siregar, Freddy Numberi. Dengan mengacu pada kasus pelanggaran HAM dimasa lalu ditambah dengan barisan jendral yang mendukungnya, maka ketika Prabowo memenangkan pilpres, dapat dipastikan tendensi fasisme di Indonesia akan semakin meningkat melebihi apa yang sudah terjadi saat ini.

Lalu, dengan kenyataan Prabowo diatas, apakah pilihan harus dijatuhkan kepada Jokowi. Jawabannya adalah tidak juga. Kenapa demikian? Bagaimanapun juga, meskipun memiliki latar belakang klas yang berbeda dengan Prabowo, Jokowi adalah seorang kapitalis birokrat yang sangat memahami bagaimana memainkan perannya sebagai pelayan modal disatu sisi, namun membungkusnya dengan rapi sebagai pemimpin yang memiliki kedekatan dengan rakyat. Apa yang dilakukan Jokowi dengan pencitraannya tidak lebih adalah sebagai upaya menutupi berbagai kerjasama dengan imperialisme. Betapa tidak, jauh sebelum pilpres digelar, Jokowi sudah terlebih dulu bertemu dengan Dubes AS untuk Indonesia Robert Blake.

Sebagai kapitalis birokrat, Jokowi syarat pengalaman karena telah melakukannya dalam dalam periode yang panjang ketika menjabat sebagai walikota Solo. Kemudian di Jakarta, Jokowi sebagai gubernur baru berbagai terobosan dilakukan, termasuk ketika menetapkan upah di Jakarta naik lebih dari 30%, dan disisi yang lain memberikan juga ijin penangguhan upah. Apakah ini berarti Jokowi pro buruh? Jawabannya adalah tidak juga. Jika di Jakarta upah buruh tahun 2013 sebesar Rp. 2,2 juta itu adalah hasil kemenangan klas buruh yang berjuang tanpa kenal lelah. Bahkan dalam hitungan organisasi GSBI, angka kebutuhan hidup buruh ditahun 2013 rata-rata mencapai Rp. 3,1 juta. Jika kenaikan ditahun tersebut tinggi, hal ini dikarenakan kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya angkanya tidak signifikan. Apakah kemudian Jokowi konsisten menaikkan upah buruh di Jakarta? Faktanya, untuk tahun 2014 kenaikan upah di Jakarta tidak lebih dari 10%, yang menunjukkan watak sesungguhnya keberpihakan Jokowi.

Atas pencalonan Jokowi, Ketua Apindo Sofyan Wanandi juga menunjukkan dukungannya. Alasan dukungan ini diberikan adalah agar kedepannya proses investasi di Indonesia semakin dipermudah agar menguntungkan bagi pengusaha, dan Jokowi mempunyai pengalaman yang baik bagaimana mempercepat investasi ketika masih menjadi walikota Solo. Dapat dipastikan, jika Jokowi terpilih menjadi presiden, maka kolaborasi dengan borjuasi komprador akan semakin erat, setelah sebelumnya dia juga memilih Jusuf Kalla sebagai cawapres yang juga berasal dari kalangan borjuasi komprador. Dari aspek militer, tidak sedikit pula nama besar yang memberi dukungan kepada Jokowi, diantaranya Wiranto, Dai Bachtiar, Luhut Panjaitan hingga AM Hendropriyono, bahkan tim sukses Jokowi mengklaim lebih dari 30 jendral memberi dukungan kepada Jokowi. Artinya, ancaman fasisme tetap akan dihadapi oleh gerakan buruh dan rakyat Indonesia meskipun Jokowi yang akan memenangkan kontes pilpres ini jika dilihat dari barisan jendral militer yang mendukungnya.

Keberadaan para jenderal di dua kubu yang saat ini bertarung memberikan sinyal yang kuat, bahwa siapapun yang akan memenangkan kontes pilpres kali ini, barisan tentara yang berada dibelakangnya akan menjadi alat pemaksa yang efektif untuk menindas rakyat agar selalu tunduk dan patuh atas kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah.   

Bagi GSBI adalah Menangkan Perjuangan Massa, Kalahkan Hingar Bingar Pemilu

Pemilu tidak akan pernah memberikan angin perubahan terhadap klas buruh dan rakyat di Indonesia selama dominasi imperialisme atas sumber-sumber ekonomi, politik, kebudayaan masih terjadi dan hubungan produksi feodalisme masih bercokol dinegeri ini. Kesejahteraan rakyat Indonesia dapat terwujud ketika tidak ada lagi monopoli dan perampasan tanah dipedesaan serta dimulainya proses indutrialisasi nasional di Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Menggantungkan asa perubahan dari proses bernama pemilu sama artinya dengan berharap sesuatu yang tidak akan pernah terjadi.

Bagi klas buruh, menyerap dan menyimpulkan pengalaman kemenangan perjuangannya menjadi hal yang jauh lebih penting, sehingga tidak mudah termobilisasi dalam hingar bingar pemilu dalam berbagai aktiftasnya. Perjuangan untuk kenaikan upah dipabrik selalu dimenangkan oleh klas buruh ketika organisasinya sanggup menggerakkan seluruh buruh untuk menekan pengusaha melalui berbagai cara, perundingan hingga pemogokan. Pun demikian dilevel yang lebih tinggi, mobilisasi massa untuk mengawal proses penetapan UMK memberikan peranan penting dan menentukan. Konsistensi perjuangan yang demikian sesungguhnya mampu memberikan perubahan nyata bagi klas buruh, tidak hanya janji manis yang diumbar oleh calon presiden dan wakil presiden.

Untuk itu, klas buruh harus tetap memegang teguh pilihan perjuangan yang nyata memberikan perubahan terhadap kehidupannya. Menggelorakan perjuangan massa ditingkat pabrik untuk menuntut upah, perbaikan kondisi kerja, penghapusan sistem kerja kontrak jangka pendek dan outsourcing, pemberangusan serikat buruh harus terus berkobar dan tidak boleh padam. Pabrik harus terus diramaikan dengan aksi-aksi perjuangan massa, organisasi harus memimpin dengan baik pengorganisasian perjuangan tersebut hingga mendapatkan kemenangannya. Sehingga, kemenangan-kemenangan yang diraih melalui perjuangan ini langsung dirasakan oleh massa, dan mampu mengalahkan hingar bingar pemilu yang sudah kita tahu sama sekali tidak berguna bagi rakyat Indonesia.

Karena sesungguhnya kita telah mengetahui dengan pasti, bahwa siapapun yang akan memenangkan pemilu kali ini, sesungguhnya dia hanya akan menjadi rejim boneka yang mengabdikan diri sepenuhnya terhadap kepentingan imperialisme, khususnya AS untuk terus mengintensifkan penindasan dan penghisapan terhadap rakyat Indonesia. Sehingga konsolidasi gerakan rakyat yang sudah terbangun harus terus diperkuat dan diperluas untuk menghadapi kekuatan pemerintahan baru boneka imperialis yang dilahirkan dari proses Pemilu di Indonesia.  

Untuk itu GSBI menyatakan diri secara tegas dan terbuka bahwa GSBI tidak terlibat dalam kegiatan dukung mendukung capres-cawapres yang saat ini sedang gigih berkampanye. Karena pada hakekatnya, GSBI menyadari pemilu bukanlah kepentingan klas buruh, melainkan kepentingan klas borjuasi untuk berlomba menjadi penguasa sekaligus pelayan nomor satu bagi kepentingan imperialisme.

GSBI juga berseru kepada seluruh anggota dan kaum buruh Indonesia untuk  bersatu, terus mengorganisasikan kaum buruh dalam wadah-wadah organisasi serikat buruh sejati dan militan, memperbesar dan memperluas organisasi serta memperhebat perjuangan massa. Jangan tertipu oleh pemilu dan janji manis dari para kandidat, Terus Gelorakan Perjuangan Massa, Kalahkan Hingar Bingar Pemilu dengan Kemenangan Perjuangan didalam Pabrik. Bangun, Perkuat serta Perluas Kekuatan untuk Menghadapi Pemerintahan Boneka Baru Imperialis.

Demikian pernyataan sikap ini kami buat untuk di ketahui oleh khalayak umum.

Jakarta, 20 Juni 2014

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen (DPP.GSBI)

RUDI HB. DAMAN                                                  EMELIA YANTI MD. SIAHAAN

Ketua Umum                                                               Sekretaris Jenderal