Negara Harus Menjamin dan Memastikan Keamanan serta Kedamaian pada 22 Juli 2014

Minggu, 20 Juli 2014, bertempat di Kantor YLBHI Jl.Dipenogoro 74 Jakarta Pusat, Koalisi Mayarakat Sipil Melawan Lupa gelar konferensi pers sehubungan dengan babak akhir pilpres 2014 yaitu pengumuman hasil Pilpres 2014 pada 22 Juli 2014 oleh KPU serta adanya desakan dari salah satu pihak untuk menunda pengumuman hasil pilpres tersebut. Yang menjadi juru bicara dalam konferensi pers tersebut adalah : Al-araf (Imparsial), Bahrain, SH (YLBHI), Yati (Kontras), Rudi HB Daman (GSBI dan FPR), Alghifari (LBH-JKT) dan Rahmat Ajiguna (AGRA). Berikut ini adalah Siara Pers Koalisi Melawan Lupa: “Negara Harus Menjamin dan Memastikan Keamanan serta Kedamaian pada 22 Juli 2014”. Agenda Pilpres 2014 akan memasuki babak akhir. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah melakukan rekapitulasi suara hasil pilpres dan sesuai jadwal yang telah di tetapkan pada Selasa 22 juli 2014, hail pilpres itu akan di umumkan oleh KPU. Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Lupa memandang agenda penetapan hasil Pilpres 2014 oleh KPU merupakan tahapan yang penting dan ditunggu-tunggu. Penting untuk memastikan agenda itu berjalan baik, lancar, dan aman. Setiap gangguan dan hambatan politik dan keamanan yang bisa menggagalkan agenda itu tidak boleh diberi ruang, sehingga Pilpres dipastikan dapat berlangsung dengan baik dan damai hingga selesai. Maka dari iru, setiap tindakan yang mencederai, merusak, dan mengganggu tahapan ini harus dicegah dan ditindak. Karena setiap gangguan dan ancaman terhadap agenda politik ini dapat menimbulkan biaya politik, ekonomi, dan keamanan yang sangat besar. Kami dari Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepada negara khususnya aparat keamanan, untuk menjalankan fungsinya dengan baik guna memastikan agenda KPU berjalan baik dan damai. Aparat keamanan tidak boleh permisif, harus bersikap tegas dan tidak pandang bulu menindak siapapun pihak yang mengganggu dan menggagalkan agenda ini. Kami juga mendesak KPU untuk tetap berpegang pada jadwal penetapan hasil Pilpres yang direncanakan. Tidak ada alasan yang substansial bagi KPU untuk memundurkan agenda penetapan itu dari tanggal 22 Juli. Penundaan pengumuman hasil Pilpres justru cenderung akkan membawa situasi politik, ekonomi dan keamanan menjadi tidak menentu. Dengan demikian demi kebaikan dan kepentingan bersama masyarakat Indonesia makan pengumuman hasil Pilpres pada 22 Juli 2014 menjadi sebuah keharusan. Jakarta, 20 Juli 2014 Imparsial, Kontras, YLBHI, Elsam, ICW, HRWG, Politik Rakyat, LBH Jakarta, LBH Pers, Institut Demokrasi, KASUM, JSKK, IKOHI, Ridep Institute, KRHN, LBH Masyarakat, Perempuan Mahardika, LBH Surabaya, AJI Indonesia, PUSHAM-UII Yogyakarta, INFID, Aliran Batang Bungo Jambi (ABB (Jambi), PIAR NTT, SETARA Institute, SBSI, FBLP, Mahasiswa Pembebasan, PPR, GSPB, SBTPI, GSBI, AGRA. Rudi HB Daman dari GSBI ketika dimintai keterangan menjelaskan bahwa GSBI dan FPR mendukung sikap KPU yang telah di sampaikan bahwa KPU akan tetap mengumumankan hasil pilpres pada 22 Juli 2014 sesuai agenda yang sudah di tetapkan. GSBI mendesak KPU tetap independen dan profesional dalam bekerjanya tidak terpengaruh oleh kelompok manapun yang akan merusak demokrasi dan aspirasi rakyat. Pemilu ini telah menyita banyak waktu dan membuat gerakan buruh dan kaum buruh terpecah, persoalan pelanggaran hak-hak buruh jadi tidak terlayani , karena itu tidak ada alasan bagi KPU untuk menunda pengumuman di tanggal 22 Juli itu, jika di tunda justru akan membuat situasi ekonomi,politik dan keamanan semakin tidak menentu dan ini jelas merugikan rakyat, dimana persoalan-persoalan rakyat jadi terabaikan tidak terlayani oleh pemerintah karena terus bersengketa dalam soal politik. Hentikan upaya pecah belah rakyat dan kecurangan, kami menegaskan bahwa Jangan rampok kemenangan rakyat ini dengan kecurangan, kekerasan maupun pengadilan, rakyat hanya ingin hak-hak dmeokratis dan politiknya terpenuhi dengan baik, ingin aman dan damai. Tegas Rudi. (rd)