Pernyataan Sikap GSBI dalam Peringatan Hari Tani Nasional 2014

Jalankan Reforma Agraria Sejati-Bangun Industri Nasional

Stop PHK, Union Busting dan Naikkan Upah Buruh

Pernyataan Sikap Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI)

Dalam Rangka Peringatan Hari Tani Nasional ke-54 tanggal 24 September 2014

Tepat pada 24 September 2014, kaum tani di Indonesia akan memperingati Hari Tani Nasional (HTN), dimana tahun ini merupakan peringatan yang ke-54. Peringatan HTN diselenggarakan sebagai pengingat atas perjuangan panjang kaum tani untuk reforma agraria sejati, melawan penguasaan/monopoli tanah di Indonesia. Buah perjuangan kolektif kaum tani ini diperoleh ketika pada tahun 1960 ditetapkan sebuah aturan yang mengatur masalah agraria di Indonesia berupa lahirnya Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria. Harus diakui, ini adalah capaian besar untuk meringankan beban penindasan yang dialami kaum tani sebagai akibat penguasaan/monopoli tanah yang sebagian besar terjadi di pedesaan.

Meski demikian, dalam pekembangan saat ini, apa yang telah dicapai melalui aturan perundangan diatas tidak dapat lagi dirasakan secara nyata oleh kaum tani di Indonesia. Kaum tani harus kembali menghadapi masalah utamanya yaitu, persoalan tanah. Bagi kaum tani, tanah adalah sumber penghidupan. Tanpa memiliki tanah, maka kaum tani tidak akan memiliki sumber kehidupan untuk mempertahankan hidupnya serta keluarganya. Faktanya saat ini, kaum tani terus menghadapi perampasan tanah yang semakin masif, baik yang digunakan untuk pertanian skala besar, perkebunan, pertambangan hingga proyek infrastruktur. Ironisnya, seluruh proses perluasan lahan yang merampas tanah kaum tani tersebut dilegalisasi oleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, dimana seharusnya peran negara adalah melindungi kepentingan kaum tani atas tanahnya.

Sebagai contoh nyata, selama sepuluh tahun memimpin negeri ini, pemerintahan SBY setidaknya menjalankan empat program agrarian yang tidak berpihak terhadap kepentingan kaum tani di Indonesia. Pertama, program Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pada 2005. Awalnya, program ini diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonmi hingga 6,6 persen, diciptakan lahan pertanian abadi hingga 30 juta hektar, termasuk membuka lapangan kerja baru di Indonesia. Faktanya, keberadaan lahan pertanian justru semakin menyempit, kaum tani di Jawa rata-rata hanya memiliki lahan pertanian 0,3 hektar yang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Disisi lain, jutaan hektar lahan gambut yang dibuka oleh SBY melalui program ini ternyata tidak produktif dan tidak dapat dignakan oleh kaum tani.

Kedua, Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) ditahun 2006. Didalam program ini, SBY menjanjikan kepada rakyat Indonesia untuk membagi-bagikan lahan seluas 8,15 juta hektar. Dalam kenyataannya, hingga akhir periode pemerintahan SBY, program ini juga tidak dapat terealisasi sesuai dengan yang direncanakan. Ketimpangan penguasaan tanah tetap saja terjadi, bahkan program pembagian lahan sebesar 0,5 hektar terhadap keluarga kaum tani tidak sama sekali merubah rata-rata kepemilikan tanah kaum tani di Jawa. Ketiga, program food estate yang dijalankan oleh SBY ketika memasuki periode kedua pemerintahannya. Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) di Papua dan Giant Rice di Kalimantan Timur adalah implementasi dari program food estate. Atas nama program lahan pertanian skala luas, perusahaan-perusahaan besar seperti Medco, Wilmar, Astra, LG Internasional, Daewoo Internasional, Rajawali Group berkompetisi untuk mengubah tanah-tanah adat menjadi perkebunan raksasa dan ditanami kedelai, jagung, padi dan kelapa sawit. Ditahun 2011, program ini telah merampas tidak kurang dari 100 ribu hektar kaum tanah.

Keempat, Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI), yang telah dijalankan sejak 2011 sampai 2025. Program ini membagi Indonesia dalam 6 (enam) koridor yang terbuka bagi investasi asing untuk menanamkan modalnya. Pada tiga tahun pertama program ini berjalan, investasi modal yang berhasil dihimpun mencapai 854 triiun rupiah, dengan porsi terbesar adalah investasi disektor infrastruktur. Pemerintah menargetkan angka ini mencapai 2,000 triliun diakhir tahun 2014 apabila proses pembebasan lahan dapat dipermudah. Artinya, program MP3EI yang tengah dijalankan menyimpan rencana besar untuk terus menguasai tanah termasuk lahan pertanian milik kaum tani di Indonesia.

Bagi kaum buruh, tentu menjadi sebuah perhatian bagaimana memaknai dan menyikapi peringatan Hari Tani Nasional ditengah perjuangan upah 2015 yang tengah dijalankan saat ini. Bagaimana menghubungkan arti penting perjuangan kaum tani melawan perampasan dan monopoli tanah dengan perjuangan kenaikan upah bagi kaum buruh?. Kenapa kaum buruh harus terlibat aktif dalam perjuangan melawan perampasan tanah dinegeri ini?

Dari paparan tentang program pemerintahan SBY diatas, dapat disimpulkan bahwa seluruh program agraria yang dijalankan berdampak pada perampasan lahan pertanian kaum tani yang semakin masif. Membuat jutaan kaum tani dan keluarganya kehilangan tanah yang merupakan sumber penghidupannya, memaksa mereka untuk pergi ke kota menjadi buruh dan bersaing mendapatkan pekerjaan, atau pergi ke luar negeri menjadi buruh migran meskipun tidak ada jaminan perlindungan dari pemerintah. Disisi lain, telah menjadi pengetahuan umum bahwa karakter industry di Indonesia terbukti gagal dalam menyediakan lapangan kerja bagi rakyat atau dengan kata lain jumlah angka pengangguran di negeri ini terus bertambah.

Akibatnya, kaum buruh akan menghadapi kesulitan yang luar biasa untuk memperjuangkan kenaikan upahnya. Tingginya jumlah pengangguran, membuat pengusaha dengan mudah memilih PHK jika kaum buruh menuntut upah yang tinggi, karena mereka mengetahui bahwa diluar pabrik jutaan tenaga kerja sedang menunggu antrian untuk mendapatkan pekerjaan. Kemudahan PHK terhadap kaum buruh tidak lepas dari kebijakan fleksibilitas perburuhan yang masih dipertahankan pemerintah melalui sistem kerja kontrak maupun outsourcing. Dengan sistem ini, pengusaha mendapat kemudahan untuk menggunakan jutaan tenaga kerja yang sedang menganggur guna menggantikan buruh-buruh yang aktif memperjuangkan upah maupun hak-hak demokratis lainnya didalam pabrik.

Selanjutnya, semakin berkurangnya lahan pertanian yang dimiliki oleh kaum tani sebagai akibat perampasan tanah tentu saja akan menurunkan kuantitas hasil produksi pertanian. Ini berarti, harga kebutuhan bahan pangan akan terus mengalami kenaikan. Sehingga, seberapapun besar kenaikan upah yang diterima oleh buruh diperkotaan, akan selalu berhadapan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok, khususnya pangan. Dengan kata lain, meskipun jumlah nominal upah mengalami kenaikan, namun sesungguhnya nilai upah itu sendiri tidak pernah mengalami peningkatan.

Inilah yang menjadi dasar pemikiran, kenapa kaum buruh di negeri ini harus mempunyai peranan aktif dalam kampanye melawan monopoli dan perampasan tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan ketika melakukan perjuangan untuk kenaikan upah, secara khusus adalah dengan terlibat aktif dalam peringatan hari tani nasional 24 September 2014. Kaum buruh tidak boleh hanya bersolidaritas terhadap perjuangan kaum tani, karena sesungguhnya ketika kaum buruh membantu perjuangan kaum tani dalam melawan monopoli dan perampasan tanah, disanalah kaum buruh sedang berjuang untuk kenaikan upahnya. Ketika kaum tani dapat mempertahankan tanahnya, maka tidak akan menambah jumlah pengangguran yang dapat digunakan oleh pengusaha untuk menekan upah buruh. Apabila kaum tani memiliki lahan pertanian yang cukup, maka mereka akan dapat menjamin kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, ketika monopoli dan perampasan tanah dapat dihentikan, negeri ini akan mempunyai kesempatan untuk membangun indutri nasionalnya, industry yang tidak bergantung pada modal asing, industry yang akan menjamin kesejahteraan bagi buruhnya.

Untuk itu, dalam peringatan Hari Tani Nasional yang ke-54 pada 24, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) menuntut :

1.      Laksanakan Program Reforma Agraria sejati dengan cara: Hentikan perampasan tanah bagi perkebunan besar, taman nasional, pertambangan dan infrastruktur; Bagikan tanah untuk buruh tani dan tani miskin; Naikkan upah buruh-tani;  Turunkan riba hutang bagi modal usaha tani; Turunkan harga-harga sarana produksi pertanian seperti : bibit, pupuk, dan obat-obatan;  Bangun dan perbaiki irigasi yang rusak; Bangun Industri Nasional untuk menyediakan teknologi pertanian;  Naikkan harga hasil produk pertanian; Batalkan seluruh perjanjian liberalisasi sektor pertanian yang telah terbukti merugikan kaum tani Indonesia.

2.  Bentuk kementerian agraria yang memiliki tugas dan wewenang mengatur masalah pertanahan, menyelesaikan sengketa agraria dan menjalankan program Reforma Agraria sejati

3.   Bentuk Komisi DPR bidang Pertanahan dan sumber kekayaan alam yang mengontrol pelaksanaan program Reforma Agraria.

4.       Tolak pencabutan subsidi energi dan kenaikan Tarif Dasar Listrik, Gas-Elpiji dan BBM

5.     Naikkan Upah Buruh; Hentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Pemberangusan Serikat Buruh (Union Busting)

6.      Cabut peraturan perburuhan yang melanggengkan skema upah murah di Indonesia; Kepmen 231/2003, Permen 13/2012, Inpres 9/2013, Permen 7/2013.

7.       Tolak pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan (RPP Pengupahan)

8.       Tolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pilkada (RUU-Pilkada)

9.       Tolak rencana kenaikan harga BBM, Listrik dan Elpiji

Kami juga menyerukan kepada seluruh anggota GSBI, serta kepada kaum buruh umumnya untuk mendukung penuh perjuangan kaum tani dalam melawan monopoli dan perampasan tanah di Indonesia. Secara khusus adalah dengan mendukung kampanye perjuangan kaum tani dalam memperingati hari tani nasional, 24 September 2014.

Jakarta, 22 September 2014

Dewan Pimpinan Pusat

Gabungan Serikat Buruh Independen

Rudi HB Daman Ketua Umum

Emelia Yanti MD Siahaan Sekretaris Jendral