Press Release Front Perjuangan Rakyat, Menyambut Peringata Hari Tani Nasional 2014 dan Menolak Pengesahan RUU PILKADA

Press Release Front Perjuangan Rakyat (FPR):  Menyambut Peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2014 dan Menolak Pengesahan RUU PILKADA

“PERKUAT PERSATUAN RAKYAT MENUNTUT PELAKSANAAN LAND-REFORM DAN KEDAULATAN SEJATI”

Salam Demokrasi!

Demokrasi merupakan isu yang tidak pernah habis, selain itu demokrasi juga beririsan dengan masalah kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat di sebuah negara. Begitu juga dengan Indonesia yang sedang membangun demokrasi dan terus berupaya untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat secara adil dan merata.

Dalam beberapa waktu ke belakang sudah banyak perkembangan dan isu menyangkut demokrasi yang menyita perhatian dan energi dari rakyat, terutama pemilu dan berbagai macam peristiwa sebelum dan sesudah pemilu, terutama bagaimana kemenangan Jokowi-JK harus melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah pasangan Prabowo-Hatta menggugat kemenangan suara Jokowi-JK.

Kemudian perkembangan terdekat yang patut menjadi perhatian adalah momentum untuk terus menjaga perkembangan demokrasi agar terus melibatkan atau memberi ruang bagi partisipasi rakyat. Dalam bulan ini paling tidak terdapat dua ruang untuk menunjukan eksistensi rakyat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, yang pertama adalah momentum Hari Tani Nasional (HTN) tanggal 24 September 2014 dan yang kedua adalah RUU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada tanggal 25 September 2014. Kedua ruang tersebut sangat penting dan memiliki kesalinghubungan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Hari Tani Nasional ke 54 merupakan momentum kampanye penting bagi kaum tani secara khusus dan rakyat Indonesia secara umum yang selama ini tidak lagi memiliki kedaulatan atas sumber-sumber agraria yang di dalamnya mencakup pertanian, sumber daya alam, kehutanan hingga perikanan dan kelautan. Liberalisasi sumber daya alam membuat kesengsaraan yang luas bagi kaum tani dan rakyat di pedesaan, akibat ekspansi modal raksasa yang menyingkirkan mereka dari tanah yang selama ini menjadi sumber kehidupan. Akibatnya adalah besarnya konflik agraria di Indonesia yang melibatkan kaum tani di satu sisi melawan perkebunan besar, pertambangan bahkan perusahaan swasta.

Sudah tentu demokrasi di Indonesia tidak akan tercapai tanpa melibatkan Seluruh rakyat, terutama kaum tani yang merupakan jumlah terbesar di Indonesia. Keadilan demokratis bagi rakyat tentu merupakan tuntutan mutlak dengan mensyaratkan kedaulatan kaum tani dan rakyat Indonesia atas tanah dan kehidupan diatasnya. Jika tidak, maka demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan landasan kemiskinan dan kesengsaraan rakyat seperti yang selama ini masih menjadi salah satu problem besar demokrasi di Indonesia.

HTN tentu menjadi momentum yang istimewa bagi rakyat untuk terus memberikan energi bagi perjuangan kedaulatan rakyat atas sumber-sumber agraria, melawan monopoli tanah, monopoli sarana dan hasil produksi pertanian terutama diwaktu penghujung pemerintahan SBY dan menjelang kenaikan rejim Jokowi-JK. Hari Tani Nasional 2014 menjadi momentum penting untuk mengingatkan pemerintahan, bahwa demokrasi tidaklah menghasilkan apapun jika tanpa keadilan dan kesejahteraan.

Selain itu, demokrasi Indonesia juga menghadapi ancaman dengan keberadaan RUU Pilkada yang saat ini sedang diajukan di parlemen. RUU Pilkada akan mengembalikan pemilihan dan penetapan kepala daerah kembali ke tangan DPRD, dengan alasan terlalu memboroskan anggaran daerah, selain itu demokrasi sekarang juga dianggap terlalu liberal.

Kemunculan RUU Pilkada justru merupakan ancaman bagi demokrasi Indonesia, dengan menyerang pemilihan langsung yang merupakan dasar utama dari kesadaran politik rakyat yang sedang dibangun dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Mengembalikan pemilihan dan penetapan kepala daerah kembali kepada DPRD merupakan langkah mundur dan memberikan ruang terbuka bagi menguatnya kembali oligarkhi kekuasaan atas dasar kesepakatan antar partai politik. Hal tersebut tentu akan kembali mengkebiri hak rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung.

Partisipasi rakyat jauh lebih penting dari sekedar perhitungan biaya, apalagi selama ini pemilu-kada memakan anggaran kurang dari satu (1) persen dari APBD di masing-masing daerah. Selain itu alasan bahwa demokrasi saat ini sudah terlalu liberal sama sekali tidak kuat jika disandingkan dengan kenyataan bahwa rakyat Indonesia memiliki pengalaman buruk dengan 32 tahun hidup dalam oligarkhi kekuasaan orde baru yang salah satu cirinya justru mirip dengan isi RUU Pilkada ini terutama dalam pemilihan dan penetapan eksekutif yang dilakukan oleh parlemen. Kebebasan rakyat dalam pemilihan langsung saat ini bukan sebuah capaian yang mudah bahkan membutuhkan perjuangan panjang yang berpuncak pada perjuangan demokratis 1998, yang tentu sangat ironis jika kembali lagi ke sistem dan gaya lama.

Untuk itulah dalam momentum HTN 2014 ini, perjuangan hak-hak demokratis rakyat dan kampanye untuk menolak RUU Pilkada harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus bagi Front Perjuangan Rakyat (FPR), dalam momentum ini akan menggelar kampanye secara serentak disetiap persebarannya, dengan suara dan sikap yang sama, “Perkuat persatuan rakyat menuntut pelaksanaan Land-Reform dan Kedaulatan sejati!”. Secara spesifik, FPR Menuntut:

1.       Hentikan perampasan dan monopoli tanah, serta Laksanakan Land Reform bagi kaum tani!

2.       Selesaikan seluruh kasus sengketa dan konflik agraria di setiap daerah!

3.       Hentikan kriminalisasi dan tindak kekerasan terhadap Rakyat!

4.       Hentikan pemberangusan serikat dan pelarangan berorganisasi dan mengeluarkan pendapat bagi seluruh rakyat Indonesia!

5.       Tolak pengesahan RUU Pilkada Tidak Langsung karena akan merampas kedaulatan suara rakyat!

6.       Tolak rencana kenaikan harga BBM!

Jakarta, 17 September 2014

Front Perjuangan Rakyat (FPR)

Rudi HB. Daman

Koordinator