FPR Sumut Menyerukan agar Pemerintahan Jokowi-JK tidak Meniru Kegagalan 10 Tahun SBY

Medan, 20/10/2014. Ratusan massa aksi yang bergabung dalam aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sumatera utara yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI), Kelompok Tani  Maju  Jaya (KTMJ-AGRA) dan Front Mahasiswa Nasional (FMN Cab. Medan), menggelar aksi massa di depan DPRD SUMUT dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI ke-7 Joko Widodo-Jusuf Kalla (20/10/2014). Serah terima jabatan dari Pemerintahan SBY ke Jokowi-Jusuf kalla dianggap sebagai momentum yang harus dikawal ke depan untuk menagih janji-janji Jokowi-JK dalam mensejahterakan rakyat Indonesia.

Dalam orasi politiknya Tarek sebagai Pimpinan Aksi FPR Sumut, menegaskan “ Selama 10 tahun SBY berkuasa di Indonesia, telah terbukti gagal mensejahterakan rakyat Indonesia. Berbagai persoalan dihadapi rakyat;  mulai dari politik upah murah, system outsorcing dan kerja kontrak, masifnya perampasan tanah, rendahnya akses rakyat atas pendidikan dan lapangan kerja serta meningkatnya tindak-tindak kekerasan yang dialami oleh rakyat Indonesia saat SBY berkuasa 10 tahun.  “Lanjutnya, kasus-kasus buruh di Indonesia contohnya seperti kasus PHK  PT. Hockinda lestari yang sudah melakukan demonstrasi sejak 3 bulan yang di depan pabrik, harus dapat diselesaikan ke depan oleh pemerintahan Jokowi-JK.  Jokowi tidak boleh meniru kegagalan-kegagalan yang telah dijalankan SBY dan kami pasti akan menagih janji-janji dari bapak Jokowi untuk memperbaiki nasib rakyat, Tuturnya”. 

Aksi Dari FPR Sumut ini, disambut oleh salah-satu anggota fraksi DPRD Sumut . Anggota DPRD Sumut tersebut berjanji akan memperjuangkan aspirasi dan tuntutan  buruh PT. Hockindo Lestari. Dan  bahkan berjanji meneruskan kasus ini ke lembaga tinggi legislatif DPR RI agar mendapat perhatian untuk menyelesaikan kasus PHK dari buruh  PT. Hockindo Lestari. 

Dalam pernyataan sikapnya mereka menyerukan agar Pemerintahan Jokowi-JK tidak Meniru Kegagalan 10 Tahun SBY dan mereka juga menyampaikan tuntutan lain yaitu; menolak rencana kenaikan BBM, Melawan Politik Upah murah  hapuskan system outsorcing-kerja kontrak, hapuskan  BPJS dan berikan jaminan penuh bagi kesehatan rakyat,  hentikan perampasan dan monopoli tanah, stop tindak kekerasaan terhadap rakyat serta berikan pendidikan dan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mereka juga menuntut agar dikembalikannya Pemilukada langsung oleh rakyat dan menolak pemilukada melalui DPRD. (ts-SI2014).

Sumber: FPR Sumut (Ahmadsyah/Ketua DPD SUMUT GSBI)