PERNYATAAN SIKAP JBMI HONG KONG TOLAK UU PILKADA OLEH DPRD

Pernyataan Sikap

Jaringan Buruh Migran Indonesia (JBMI) di Hong Kong.

DEMOKRASI UNTUK RAKYAT BUKAN UNTUK PEMODAL
JOKOWI JANGAN TIRU 10 TAHUN SBY

CABUT UU PILKADA SEKARANG JUGA

Minggu, 19 Agustus 2014, segenap organisasi buruh migran dan masyarakat Indonesia di Hong Kong turun ke jalan berdemonstrasi di depan kantor Konsulat Republik Indonesia (KJRI) untuk menuntut dicabutnya UU Pilkada tidak langsung. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sengaja mengesahkan UU Pilkada di akhir 10 tahun masa jabatannya untuk merampas hak pilih rakyat untuk diserahkan ke tangan DPR. Dengan record buruk anggota DPR yang elit, korup dan manipulatif, sudah tentu DPR hanya akan memilih pejabat-pejabat daerah yang setia pada kepentingannya.

Kini setelah dikecam keras, SBY akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) untuk meredam kemarahan masyarakat pendukung demokrasi langsung yang aktif melancarkan protes baik di dalam maupun diluar negeri. Perpu ini mengembalikan hak memilih pemimpin daerah ke tangan rakyat sehingga jika diterima DPR, maka UU Pilkada tidak langsung kemarin otomatis akan gugur. Pertanyaannya, bagaimana jika DPR tidak menerima?

Dalam sejarah pemerintah Indonesia, kita tahu benar Negara akan mengesahkan apapun yang mereka sukai meski harus berhadap-hadapan dengan kepentingan rakyatnya sendiri. Langkah SBY mengeluarkan Perpu bukan karena bentuk keperdulian terhadap hak demokratis rakyat tetapi murni pencitraan semata.

Selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia, banyak tindakan SBY yang menyakiti hati rakyat. Semua kebijakan yang dikeluarkan lebih menguntungkan pihak asing yang selama ini memang ingin menguasai Indonesia melalui modal besar yang mereka miliki. Sekali lagi bagi pemodal asing, Indonesia cuma tempat mencari sumber alam murah, tenaga kerja murah dan pasar bagi produknya.

Keberpihakan SBY kepada pemodal asing sudah sangat gamblang di mata rakyat. Hal ini dibuktikan pula dengan partisipasi aktif SBY di forum-forum regional dan internasional, mengatasnamakan Indonesia. SBY juga ditunjuk untuk memimpin beberapa pertemuan tersebut, salah satunya menjadi tuan rumah bagi pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Bali akhir tahun 2013 kemarin.

TOLAK KEMBALINYA SISTEM ORDE BARU SUHARTO

Alasan UU Pilkada tidak langsung yang katanya menghabiskan anggaran negara dan memunculkan politik uang dalam masyarakat hanyalah dalih semata. Kenyataannya, persoalan politik uang sudah ada sejak kepemimpinan Suharto.

Sejak diberangusnya ruang demokratis rakyat, Suharto dan kroni-kroninya yang ingin melanggengkan jabatannya akhirnya menggerakan rakyat agar mau mencoblos melalui suap menyuap. Pesta demokrasi hakekatnya pesta elit politik, didukung pemodal asing, untuk berebut kekuasaan sebagai jaminan kekayaan. Sementara rakyat hanya dijadikan pemilih dan penonton.

Lalu apa tujuan terselubung dibalik pengesahan UU pilkada ini? Maksud sebenar-benarnya yaitu memudahkan segelintir elit untuk menguasai jabatan-jabatan penting di pemerintahan. Jika pemilihan pejabat daerah dilakukan oleh DPR maka akan sangat mudah dikontrol.

Namun siapa yang paling diuntungkan dari sistem seperti ini? Tentu elit-elit dalam negeri seperti tuan tanah dan pemodal besar. Tapi diatas itu semua, pemodal asinglah yang paling berjaya. Apa imbasnya bagi rakyat? Sekali lagi, rakyat akan semakin terjerumus dalam limbah pemiskinan, pembodohan, keterbelakangan, ketakutan, pembunuhan dan konflik sosial.

JOKOWI – YUSUF KALLA: JANGAN TIRU RECORD BURUK 10 TAHUN SBY

Pada hari Senin, 20 Oktober 2014, presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Yusuf Kalla, resmi dilantik. Segenap masyarakat yang telah lama dihimpit penderitaan sangat berharap pemerintahan mendatang bisa segera membebaskan rakyat dari aturan-aturan yang menindas.

Janji-janji politik Jokowi-Yusuf Kalla yang dideklarasikan pada masa kampanye pemilu kemarin menjadi tumpuan rakyat untuk melihat perubahan-perubahan yang akan dilakukan. Tentu rakyat menunggu perubahan yang mengabdi kepada kepentingan mayoritas rakyat dan sekali lagi bukan untuk kepentingan pemodal asing dan elit-elit dalam negeri.

Indonesia bukan bangsa miskin dan bodoh tetapi yang benar adalah dimiskinkan dan dibodohkan. Penghisapan ratusan tahun oleh penjajah lama dan penjajah baru yang menjadi akar penderitaan dan keterbelakangan panjang rakyat. Buruh migran adalah bukti kongkret rakyat yang dimiskinkan, digusur dari tanahnya sendiri, diupah seperti budak, dibutakan dari ilmu pengetahuan.

Seandainya pemodal asing tidak menguasai Indonesia melalui elit-elit di dalam negeri, tentu hari ini kita bisa membangun bangsa yang sejahtera, maju dan bermartabat. Tidak perlu jadi kuli-kuli murah di negeri sendiri dan negeri orang. Disinilah tantangan terbesar Jokowi mendatang yaitu  membebaskan rakyat dari belenggu penjajahan gaya baru agar rakyat bisa berdaulat atas tanah, alam dan dirinya sendiri.

KESADARAN & PERSATUAN KUNCI PERUBAHAN

Segenap rakyat Indonesia termasuk buruh migran dimanapun berasda dihadapkan pada tantangan besar. Di satu sisi, SBY sengaja mengeluarkan peraturan-peraturan yang bertujuan merampas hak rakyat di segala bidang kehidupan di akhir jabatannya. Disisi lain, Jokowi-Yusuf Kalla akan segera memimpin pemerintah Indonesia dimana kita belum tahu keefektifan mereka untuk menegakan demokrasi dan menjunjung tinggi kedaulatan mayoritas rakyat.

Sekali lagi, banyak yang harus dibuktikan dari Jokowi-Yusuf Kalla mendatang. Bukan hanya masalah kinerja tetapi juga keberpihakan. Namun sebagai rakyat, tidak seharusnya kita hanya duduk menunggu “perubahan”. Belajar dari sejarah, perubahan hakiki tidak pernah dimulai dari kepala negara tetapi justru dari rakyat yang sadar akan penindasan yang dialaminya dan persatuan nasional yang kuat dan luas. Apapun yang terjadi, gotong royong antar rakyat yang akan menjadi pelindung bagi kita semua dari segala bentuk ancaman yang mungkin akan muncul di masa mendatang.

Untuk buruh migran, mungkin banyak dari kita yang berpendapat urusan politik bukan urusane wong cilik. Tetapi sekali lagi justru ketidakperdulian kita tersebut yang dimanfaatkan segelintir pejabat serakah untuk mengesahkan dan menjalankan peraturan yang merugikan. Maka dari itu, mari belajar untuk perduli dan bersikap.

   

Hong Kong, 19 October 2014.

Kontak Person :

Sringatin  : +852- 69920878