GSBI Katakan Jokowi-JK Sama Saja Dengan Rezim SBY
Jakarta, 7/11/2014. Menanggapi ngototnya Jokowi-JK yang akan tetap menaikan harga BBM dengan alasan yang tidak jelas, Gabungan Ser...
https://www.infogsbi.or.id/2014/11/gsbi-katakan-jokowi-jk-sama-saja-dengan.html
Jakarta, 7/11/2014.
Menanggapi ngototnya Jokowi-JK yang akan tetap menaikan harga BBM dengan alasan
yang tidak jelas, Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) mengatakan bahwa
rezim Jokowi-JK sama saja dengan rezim SBY dan rezim sebelumnya. Jokowi-JK tetap
jadi rezim kakitangan kaum modal monopoli asing dan anti rakyat.
Hal ini terbukti dengan ngototnya mereka untuk menaikkan harga BBM
yang jelas-jelas akan berdampak menyengsarakan rakyat.
Rudi HB Daman, selaku ketua umum GSBI mempertanyakan dimana Trisakti Bung Karno yang selama ini dipropagandakan Jokowi, apakah Jokowi paham apa itu
Trisakti Bung Karno. “ Saya kira rakyat sudah pintar dan paham, ini adalah
penipuan dan penghinaan terhadap trisakti Bung Karno itu sendiri atas apa yang
dilakukan Jokowi ini.”
Kata Rudi, GSBI bisa menerima dan akan membenarkan BBM itu
naik, Jika benar kita ini adalah negara bukan penghasil minyak seperti
Singapura atau Jepang yang harus beli minyak dari negara lain. Tapi Indonesia
memproduksi sendiri minyaknya sebesar 907 ribu barel/hari. Bahkan mungkin lebih
jika tidak dikadali perusahaan minyak asing yang mengelola 90% minyak kita.
Sementara kebutuhan BBM "Subsidi" itu hanya 723 ribu bph (42 juta
kilo liter/tahun). Jadi masih untunglah pemerintah. Mau harga minyak dunia naik
sampai US$ 200/brl pun sebetulnya biaya produksi minyak di Indonesia tidak akan
berubah. Paling banter cuma US$ 15/brl.
“Ya disini ini bedanya pemikiran ekonom kerakyatan dibanding
ekonom Neoliberal yang berpihak pada perusahaan-perusahaan minyak asing. Meski
untung, mereka tetap bilang rugi.
Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan harga "Internasional". (rd-2014)
Padahal minyak itu adalah milik bersama rakyat Indonesia. Bukan milik perusahaan minyak atau pemerintah Indonesia. Jadi tak pantas dijual dengan harga "Internasional". (rd-2014)