Rencana Ahok soal Upah Minimum Ditolak Buruh

Gabungan Serikat Buruh Indonesia menolak rencana Plt Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menaikkan upah minimum provinsi sebesar 10% dari kebutuhan hidup layak 2014. Dengan besaran demikian, upah minimum buruh hanya menjadi sekitar Rp2,7 juta per 2015.

"Kami mempertanyakan apa dasar pemerintah DKI menyatakan KHL 2014 sekitar Rp2,5 juta kemudian dinaikkan 10% menjadi Rp2,7 juta," kata Neneng Dian Marlia, pengurus pusat GSBI, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu [5/11].

Basuki menyebut tuntutan upah minimum buruh DKI sebesar Rp3,7 juta tak jelas hitung-hitungannya. Tuntutan itu disebutnya dilakukan oleh orang yang mengaku sebagai buruh. Jika buruh terus berkeras soal upah minimum itu, perusahaan bisa bangkrut. Peran pemerintah disebutnya menjadi penengah antara buruh dan pihak penguasa.

Survei kebutuhan hidup layak telah dilakukan dewan pengupahan dari unsur pemerintah DKI, buruh, dan pengusaha. Ahok mengklaim sudah mengakomodasi semua jaminan kesehatan dan pendidikan bagi keluarga buruh.

Neneng menilai, pernyataan Basuki itu tidak berdasarkan atas fakta di lapangan. Survei yang dilakukan buruh, kata Neneng, adalah hasil yang ada di lapangan dan ada buktinya.

"Jika tak percaya, kami meminta pemerintah bersama dengan kami melakukan survei di lapangan sehingga akan jelas hasilnya. Bahwa akan ada jalan tengah, kami belum tahu karena tak terlibat," kata Neneng.

Hingga 1 November 2014, DKI belum memutuskan besaran kebutuhan hidup layak untuk 2015. Pada Oktober besaran survei kebutuhan hidup layak adalah Rp2.448.000. Jumlah ini yang menentukan besaran upah minimum DKI pada 2015. [*]

Sumber berita: http://geotimes.co.id/kebijakan/kota/11236-rencana-ahok-soal-upah-minimum-ditolak-buruh.html/ Kristian Ginting