Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat Dalam Merespon 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Pernyataan Sikap Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Dalam Merespon 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK.

“Menagih KOMITMEN Jokowi-JK Dalam  Memberantas KORUPSI dan Pemenuhan Hak Dasar Rakyat”

Salam Demokrasi !!
Tepat 28 Januari 2015 ini, Jokowi-JK memasuki 100 hari pemerintahannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Seluruh rakyat menanti-nantikan perubahan apa yang telah diberikan pemerintahan Jokowi-JK selama 100 Hari bekerja. Ini merupakan ekspresi dan tuntutan selama ini untuk mendapatkan kehidupan yang layak di tengah Kekayaan alam dan manusia Indonesia yang melimpah ruah untuk mensejahterahkan rakyatnya. Berbagai visi misi dan program disampaikan Jokowi-JK semasa pencalonan, tentu seketika memberikan angin surga bagi rakyat untuk dapat melepaskan beban hidup yang berat dari 10 tahun pemerintahan SBY yang gagal.

Akan tetapi, setelah memasuki pemerintahan 100 Hari Jokowi JK memimpin Indonesia, berlahan-lahan rakyat mulai resah hingga berbalik sinis memandang arah kebijakan-kebijakan yang telah diambil pemerintahan Jokowi-JK. Rakyat melihat kebijakan-kebijakan yang diambil oleh jokowi-JK malah semakin hari semakin bertolak belakang dari visi misi dan programnya, baik dari konsep Trisakti, Revolusi mental ataupun Nawacita. Jokowi-JK semasa kampanye menegaskan akan membawa Indonesia untuk berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian secara budaya. Namun, baru saja dilantik Jokowi-JK telah membuat berbagai keblunderan yang sangat prinsipil dalam memajukan negara Indonesia mandiri dan berdaluat. Lihat saja, Kredo pembangunan Indonesia masih saja menyandarkan dari investasi asing, pinjaman serta hutang dari luar negeri. ini terbukti bagaimana Jokowi-JK yang mengulangi kesalahan SBY yang sama-sama memposisikan diri sebagai Sales mengundang perusahan-perusahaan korporasi Internasional agar berinvestasi secara besar-besaran di Indonesia dalam pertemuan-pertemuan regional dan Internasional seperti KTT ASEAN, KTT APEC dan KTT G2o. Kebijakan ini sangat bertentangan dengan prioritas utamanya mewujudkan kedaulatan dan kemandirian yang berdiri di atas kakinya sendiri. kebijakan pembangunan ini tidak jauh berbeda dengan masa 10 tahun SBY yang seluruhnya hanya melayani kepentingan investor asing (kapitalisme monopoli internasional) untuk mengeruk keuntungan dari kekayaan alam dan manusia di Indonesia.

Sementara megaproyek MP3EI masih tetap dijalankan Jokowi-JK. Padahal Program ini telah ditentang rakyat, karena secara nyata MP3EI hanya semakin merampas hak-hak dasar rakyat terutama tanah dan upah yang membuat petani dan buruh semakin dimiskinkan dan dilanggar hak-hak asasinya. Kemudian kebijakan yang sangat disayangkan juga dari pemerintahan 100 Hari Jokowi-JK adalah penaikan harga BBM yang mendorong semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok di Indonesia. Apalagi saat ini adanya penerapan penyesuaian harga BBM yang mengikuti mekanisme pasar. Ini akan berdampak pada ketidakstabilan harga BBM yang akan mempengaruhi ketidakstabilan lonjakan harga-harga kebutuhan pokok dan barang dalam waktu singkat di Indonesia. Kebijakan pencabutan subsidi BBM ini, juga diikuti penghapusan subsidi di bidang pertanian (pupuk dan bibit) yang notabenenya menjadi mata pencarian mayoritas rakyat Indonesia sebagai petani. Dan ini juga diikuti dengan kenaikan LPG dan TDL yang semakin memperparah pengeluaran rakyat yang tidak berbanding lurus dari pendatapannya. Demikian kenaikan upah buruh tahun 2015 yang hanya berkisar 10-15 % yang jauh dari kebutuhan hidup rill buruh dan keluarganya. Maka Politik upah murah pun masih tetap dipertahankan Jokowi-JK yang sangat bertentangan dengan usaha meningkatkan kesejaheraan buruh Indonesia.

Demikian pula dalam penegakkan HAM di Indonesia. Pemerintahan Jokowi-JK melalui aparat negara secara membabi buta memukul mundur para demonstran ketika melakukan protes penolakan kenaikan harga BBM. Puluhan mahasiswa mengalami pemecatan dan skorsing dari kampus dan bahkan dalam aksi penolakan kenaikan BBM ini hingga meregang nyawa 1 demonstran di Makassar. Demikian petani dari masyarakat adat di Kalteng yang meningggal akibat ditembak oleh aparat dalam mempertahankan tanah ulayatnya. Dan terakhir 5 penembakan terhadap masyarakat Papua yang tewas. Dan ironinya, berbagai kebijakan baru yang bertentangan dengan penegakan HAM dan Demokrasi mulai dijalankan Jokowi-JK. Program TNI (babinsa) masuk desa menjadi usaha menyegarkan kembali peran TNI untuk mengontrol dan berlahan-lahan akan memberikan kembali hak atas akses ekonomi dan politik pada TNI di Indonesia. Ini tentu akan melahirkan tindakan-tindakan yang kontra produktif di era zaman reformasi untuk menegakkan nilai-nilai HAM dan Demokrasi yang bebas dari militerisme. Demikian penyegaran Menwa di kampus akan menjadi ancaman dari intervensi militerisme di dalam nilai-nilai demokratisasi di dalam kampus.

Dan terakhir yang menjadi preseden buruk di 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK adalah komitmennya untuk mengentaskan Korupsi yang berjanji mewujudkan pemerintahan yang bersih. Tapi komitmen itu pun semakin diragukan dari berbagai insiden kebijakan yang diambil Jokowi. Pembentukan kementerian, Watimpres dan puncaknya kasus Polri dengan KPK semuanya berhubungan dengan isu korupsi. Dan yang semakin melahirkan keraguan atas komitmen Jokowi-JK memberantas korupsi Indonesia adalah memuncaknya kembali kisruh Polri dan KPK yang bermula dari penetapan Budi Gunawan sebagai Calon Kapolri oleh Jokowi sebagai tersangka oleh KPK. Selang beberapa hari saja, kekisruan semakin bertambah dengan Penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto oleh Bareskrim yang mendapat kecaman dari masyarakat Indonesia. Apalagi Penangkapan BW oleh bareskrim pasca dari penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka kasus korupsi suap oleh KPK. Rakyat pun memberikan komentar atas insiden ini. Rakyat menganggap adanya upaya penjeggalan untuk mengusut tuntas kasus korupsi BG dan di satu sisi sebagai usaha untuk mengkonsolidasikan lembaga negara agar bisa saling akur mendukung praktek korupsi di Indonesia agar tetap tumbuh subur.

Sementara sangat disayangkan adalah pernyataan-pernyataan kekanak-kanakan dari jajaran kementerian pasca melakukan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Presiden. Salah-satu yang sangat memilukan hati rakyat adalah pernyataan dari Menkopolhukam yang menyebutkan jangan mendengar dukungan dari rakyat gk jelas. Tentu ini melukai hari rakyat. seharusnya Jokowi-JK beserta jajarannya harus memberi apresiasi atas keterlibatan rakyat untuk memberantas korupsi di Indonesia, apalagi itu adalah hak konstitusional setiap warga negara untuk berpendapat, berpartisipasi dalam politik sebagai ciri-ciri masyarakat maju di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dukungan rakyat kepada KPK hanyalah bentuk atau simbolisasi atas gerakan rakyat melawan korupsi yang ikut menyumbangkan kemiskinan bagi rakyat itu sendiri. Jadi dukungan rakyat bukan sebatas mendukung KPK, tapi menekankan perlawanan rakyat untuk memberantas korupsi yang terus menggurita di Indonesia. Karena rakyat juga menilai bahwa KPK juga harus berani membongkar skandal-skandal korupsi besar yang melibatkan pemerintahan-pemerintahan lama mulai dari Soeharto hingga SBY.

Namun apapun yang terjadi atas kisruh Polri dengan KPK, bahwa Jokowi-JK sebagai Kepala Negara/Pemerintah adalah orang yang paling bertanggung jawab atas persoalan ini. Namun hingga saat ini, Jokowi masih bersikap mencla mencle atas komitmennya menegakkan pemberantasan korupsi di Indonesia yang jauh dari apa yang digembor-gemborkan mewujudkan pemerintahan yang bersih di masa kampanyenya. 

Oleh karena itu, kami dari FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR) aliansi luas yang terdiri dari organisasi buruh, tani, pemuda mahasiswa, perempuan, buruh migran dan LSM-NGO yang tersebar di berbagai Provinsi-kota di Indonesia dan juga di luar negeri (Hongkong, Macau) secara serentak melakukan aksi kampanye 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK 28 Januari 2015 untuk MENAGIH JANJI Jokowi dengan menuntut;

1.    Hentikan Perampasan Upah, tanah dan kerja sebagai hak dasar rakyat Indonesia serta berikan perlindungan sejati bagi BMI.
2.    Berantas Korupsi dan Hentikan Kekerasan terhadap rakyat yang berjuang menuntut hak2 dasarnya!
3.    Hentikan Seluruh Proses Hukum Bambang Widjojanto (BW) dan Hentikan Kriminalisasi terhadap rakyat yang melawan Korupsi!!
4.    Usut Tuntas kasus Korupsi Budi Gunawan (BG) dan Batalkan Pencalonannya sbg Kapolri, serta usut tuntas kasus2 Korupsi di Indonesia (BLBI, Century, dll) dengan menindak tegas para Koruptor!
5.    Jokowi JK harus menjalankan Reforma agraria sejati dan Industri nasional secara mandiri dan berdaulat.
6.    Turunkan Harga-harga kebutuhan pokok rakyat.
7.    Stop Pencabutan subsidi yang dijalankan Jokowi-JK dan berikan subsidi terhadap rakyat sebagai hak warga negara yang diatur konstitus.

Demikian pernyataan sikap FPR dalam 100 hari Pemerintah Jokowi-JK. Semoga janji-janji Jokowi-JK tidak menjadi revo -Ilusi mental yang menyengsarakan rakyat Indonesia.


Jakarta, 28 Januari 2015.
Hormat Kami,
FRONT PERJUANGAN RAKYAT (FPR)


RUDI HB. DAMAN
Kordinator