Serikat Buruh Protes Pemecatan 3 Pamdal DPR karena Hamil

Jakarta, 6/2/2015- Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) dan Front Perjuangan Rakyat (FPR) memprotes pemecatan 3 orang pengamanan dalam (Pamdal) yang dipecat karena hamil. Tiga pamdal yang merupakan tenaga alih daya (outsourcing) itu  dipecat (PHK) tanpa pesangon.

Sekitar 10 orang anggota serikat GSBI  melakukan aksi di Nusantara II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/2/2015). Mereka membentangkan spanduk bertuliskan 'Hapuskan Outsourcing' dan berorasi.

"Dewan yang katanya mewakili kepentingan rakyat dan membuat undang-undang, tapi kenapa melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang, mem-PHK semena-mena dan mempekerja pekerja dengan status buru Outsourcing. Tiga perempuan yang sedang mengandung (hamil) di-PHK tanpa puang pesangon, ini adalah pelangaran terhadap UU dan Hak Azasi Manusia" kata salah seorang orator.

Mereka meminta agar 3 pamdal yang hamil itu dipekerjakan kembali dan juga sistem outsourcing dihapuskan.

Aksi mereka cukup singkat karena Pamdal DPR kemudian meminta mereka melipat spanduk dan mengakhiri aksi.

Dalam rilis yang dibagikan ke wartawan, tiga orang Pamdal itu bernama Ratna Ayu, Dewi Triani dan, Romdatun. Ketiganya di-PHK tanpa pesangon karena hamil.

Ketiganya sudah bekerja 8 tahun dengan status tenaga alih daya (Outsourcing) dari PT. Kartika Cipta Indonesia (KCI). Selama 8 tahun, mereka harus terus menerus memperbaharui kontrak setiap tahun dan hanya mendapatkan upah seebesar Rp. 2.441.000,-.

Sekjen DPR Winantuningtyastuti saat dikonfirmasi mengatakan bahwa 3 pamdal itu bukan tanggung jawab kesekjenan. Ketiganya adalah karyawan perusahaan outsourcing yang sudah menang lelang.

"Mereka pegawai outsourcing, bukan kesekjenan. Setahu saya bukan dipecat, memang aturannya kalau mau melahirkan harus mengundurkan diri. Mereka tahu itu. Kalau sudah siap kerja lagi, melamar lagi," ujar perempuan yang akrab disapa Win ini. ( sumber, Detik.com-imk/fjp)