GSBI bersama FPR Tuntut Jokowi JK Untuk Segera Turunkan Harga Beras

Jakarta, 6/3/2015. GSBI bersama-sama dengan organisasi rakyat lainnya yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR), pada Jumat 6 Maret 2015 menyelenggarakan aksi menolak kenaikan harga-harga bahan pokok khususnya kenaikan harga Beras.

Beras yang merupakan konsumsi utama bagi rakyat Indonesia mengalami kenaikan harga dalam tiga minggu terakhir. Diberbagai daerah, kenaikan harga beras mencapai 20-30 persen dari harga biasa. Tak pelak, kenaikan harga beras ini membuat rakyat Indonesia, termasuk kaum buruh, utamanya perempuan yang selama ini paling banyak mengambil peranan dalam pengelolaan kebutuhan rumah tangga sehari-hari semakin terbebani untuk mengatur pengeluaran agar dapat bertahan hidup. Mahalnya harga beras di Indonesia adalah kenyataan ironis mengingat keadaan alam negeri ini cukup memiliki syarat untuk mensejahterakan seluruh rakyatnya.

Selain beras, kenaikan harga juga terjadi untuk bahan bakar minyak (BBM). Harga premium (bensin) telah dinaikkan pada bulan November 2014, dari Rp. 6.500/liter menjadi Rp. 8.500/liter. Kenaikan harga premium diakhir tahun tersebut telah membuat harga kebutuhan pokok melambung, sementara disaat yang sama kaum buruh belum mendapatkan kepastian soal kenaikan upah minimumnya. Meskipun pada bulan Januari 2015 pemerintah kembali menurunkan harga premium menjadi Rp. 7.600/liter, namun hal ini tidak dapat mengembalikan kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya yang sudah terlanjur naik ke harga semula. Bahkan pada 1 Maret 2015, pemerintah kembali menaikkan harga BBM Rp. 200/liter ditengah kenaikan harga beras yang belum teratasi. Kenaikan harga juga akan terjadi untuk LPG ukuran 12Kg sebesar Rp. 5,000. Pada bulan April, pemerintah juga telah menyiapkan rencana kenaikan tarif kereta api untuk jarak menengah dan jarak jauh 8-10 persen.

GSBI menilai bahwa kenaikan harga bahan pokok khususnya harga beras telah menyengsarakan rakyat khususnya kaum buruh khususnya lagi perempuan yang bekerja membantu suami untuk mencari nafkah, mereka juga dituntut untuk bisa memenej keuangan di rumah, bagaimana membagi-bagi penghasilan yang didapat untuk sewa kontrakan, anak sekolah serta untuk makan sehari-hari. Bahkan tidak jarang buruh perempuan yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga.

Bahwa kenaikan harga bahan pkok khususnya beras adalah hadiah pahit dari Jokowi-JK bagi kaum perempuan Indonesia khususnya klas buruh menjelang Perayaan Hari Perempuan Internasional, Kaum Perempuan Indonesia bukannya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintahan Jokowi-JK dengan memberikan perlindungan yang konkrit, justeru mendapatkan perlakuan yang jelas-jelas menyengsarakan yakni “kenaikan harga bahan-bahan pokok khususnya harga beras”.

Menurut GSBI, kenaikan harga bahan pokok khususnya beras bukanlah dengan sendirinya dan tanpa sebab, hal ini tentunya dikarenakan pemerintahan Jokowi-JK tidak perduli dengan nasib rakyatnya dengan tidak mensubsidi pupuk untuk para petani miskin, bahkan cendrung melakukan perampasan tanah petani sebagaimana kasus Petani Desa Sukamulya di Rumpin Bogor, yang sejak tahun 2007 diklaim tanah mereka oleh AU RI hingga saat ini. Bahkan Jokowi kala berkampanye berjanji akan menyelesaikan konflik agrarian, tetapi kenyataannya setelah terpilih menjadi presiden tanah warga Desa Sukamulya tetap dikuasai oleh AU RI.

Pemerintahan Jokowi-JK justeru memberikan subsidinya kepada para pengusaha komperador besar dan asing, dengan memberikan subsidi atas mesin-mesin produksi dan memberikan kemudahan penangguhan upah serta membolehkan penundaan pembayaran pajak.

Ironisnya lagi sebagaimana disampaikan oleh LBH Jakarta bahwa hari ini tanggal 6 Maret 2015, ketika harga-harga kebutuhan bahan pokok melambung tinggi Jokowi-Jk justeru kembali menggembar-gemborkan pencitraannya melalui media-media televisi, melakukan Panen Raya di Ponorogo, memberikan traktor kepada para petani di Ponorogo. Apakah dengan melakukan Panen Raya Harga Beras dan bahan-bahan pokok lainnya dapat turun? TIDAK. Apakah dengan memberikan traktor kepada para petani di Ponorogo harga-harga pupuk yang mahal akan turun harga menjadi murah? TIDAK. Apakah dengan melakukan Panen Raya dengan memberikan traktor kepada para petani dipenorogo dapat menyelesaikan konflik agraria (monopoli dan perampasan tanah) yang marak terjadi di Indonesia? TIDAK. Karena Dengan melakukan Panen Raya saja tidak cukup untuk dapat membuktikan bahwa Jokowi-Jk perduli terhadap nasib petani.

Sehingga jelas bahwa kepemerintahan Jokowi hanya membawa kesengsaraan saja bagi rakyat juga terhadap kaum buruh karena Jokowi-Jk tidak becus menstabilkan harga pasar di negri sendiri. Hari ini yang rakyat butuhkan adalah landre form, upah layak, pendidikan gratis dan jaminan sosial yang ditanggung sepenuhnya oleh Negara bukan pencitraan dan tipu daya. 

Berikut ini adalah tunttuan GSBI dalam aksi tadi;
1.    Berikan upah layak & Naikan Upah Buruh;
2.    SEGERA Turunkan harga-harga bahan pokok khususnya BERAS;
3.    Berikan jaminan sosial bagi rakyat Indonesia yang ditanggung sepenuhnya oleh negara;
4.    Berikan pendidikan gratis dan bermutu bagi anak bangsa;
5.    Berikan subsidi kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya Kaum Buruh dan Kaum Tani;
6.    Hentikan diskriminasi, eksploitasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan;
7.    Jalankan land reform sejati & industrialisasi nasional.