GSBI Desak Jokowi-JK Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Menghentikan Monopoli Tanah

INFO GSBI.  Tanggal 16 Oktober telah di tetapkan sebagai hari Ketiadaan Pangan Sedunia. Dalam momentum ini GSBI yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) tadi siang Jumat 16 Oktober 2015 menggelar aksi di depan Istana Negara. Aksi simpatik ini dimulai dari Bundaran Patung Kuda Indosat mulai pukul 14.00 wib.

GSBI menilai bahwa Janji Jokowi-JK mewujudkan kedaulatan pangan hanyalah isapan jempol  semata, pasalnya alih-alih swasembada pangan, justru Jokowi menghancurkan lahan pertanian rakyat untuk berbagai pembangunan infrastuktur. Seperti yang dilakukan Sumedang, Jawa Barat dimana demi memenuhi kepentingan investasi yang akan memeonopoli air dan energi, Jokowi menghancurkan  3000 Ha lahan pertanian padi rakyat di sekitaran waduk Jatigede. Begitu juga rencana reklamasi teluk Jakarta, teluk benoa, dan banyak lagi daerah tangkap ikan para nelayan dihancurkan hanya demi memenuhi kepentingan investasi asing baik property maupun pertambangan.

Program yang dicanangkan Jokowi hanya akan semakin membuat rakyat menderita dan kehilangan akses terhadap pangan, karena program Jokowi semata-mata hanya menunjukkan keberpihakannya melayani kepentingan kapitalisme monopoli dunia yang dipimpin AS. Di sektor pangan Jokowi mengandeng perusahan monopoli sarana produksi pertanian seperti Musanto, Cargil, dan Jokowi berkomitmen akan memberikan tambahan lahan kepada perusahan pertanian pangan Bin Laden seluas 2 Juta Ha. Hakekatnya pemberian lahan ini melanjutkan program MIFEE yang sesungguhnya bukan untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Karena terbukti, Hingga saat ini Indonesi masih  tetap melakukan impor pangan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pangan domestiknya baik kebutuhan beras, kedelei, hingga kebutuhan semacam daging sapi.

Maka ke depan , Program Jokowi untuk mewujudkan kedaulatan pangan tidak akan pernah terwujud. Walau dirinya mempunyai program pembukaan lahan sawah baru, itu hanya akan menjadi objek investasi bagi perusahaan monopoli pangan untuk meraup keuntungan dan mengontrol harga-harga pangan di Indonesia yang akan semakin mencekik rakyat khususnya kaum tani. Jokowi semakin menunjukkan berbagai kebijakan yang hanya melayani kepentingan investor asing. Dirinya memberikan berbagai fasilitas seperti kemudahan perijinan, pemotongan pajak, jalur distribusi sebagaimana yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019. Di sektor pembangun megaproyek infrastuktur hanya menjadi sasaran bagi investopr asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selain itu, pembangunan megaproyek infrastuktur ini bertujuan pula untuk meningkatkan efisensi dan efektifitas sirkulasi kapital investor agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi dari Indonesia. Jokowi akan membanghun 2.650 km jalan baru, 1.000 Km jalan tol, membangun jalur kereta api, 3.258 Km, 24 pelabuhan internasional dan 60 pelabuhan penyebrangan, 15 bandara internasional, 49 DAM, yang semua pembiayaannya berasal dari investasi dan Hutang luar negeri (ADB, WB, IMF, dll). Seluruh program pembangunan megaproyek infrasuktur ini akan merampas  tanah-tanah yang saat ini menjadi alat produksi dan tempat hidup rakyat.

Dalam aksi ini GSBI mendesak pemerintahan Jokowi-JK untuk : Melaksanakan Landreform sejati untuk kedaulatan pangan nasional; Turunkan harga kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian; Naikkan harga produksi petani; Tolak pembangunan megaproyek infrastuktur yang dbiayai Investasi asing; Bersihkan asap Sumatera dan Kalimantan, Tangani korban dan berikan Pengobatan gratis; Berikan kompesasi bagi korban dan masyarakat Sumatera dan Kalimantan; Cabut ijin perusahaan perkebunan skala besar (Sinar Mas, Wilmar, April Group) yang membakar hutan; Tolak Politik Upah Murah dan RPP Pengupahan. (red-Si2015).#