Organisasi Rakyat di Riau galang konsolidasi untuk lanjutkan perlawanan atas Kebakaran Hutan dan monopoli lahan
INFO GSBI. Pekanbaru-Sejumlah organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat di Riau menggalang dan meningkatkan konsolidasi gerakan...
https://www.infogsbi.or.id/2016/01/organisasi-rakyat-di-riau-galang.html?m=0
Mereka menilai terjadinya kebakaran hutan dan lahan merupakan dampak dari kebijakan negara yang neoliberal. Khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, dilakukan dalam bentuk kapitalis monopolistik, yakni dimanfaatkan sedikit kelompok-kelompok pemodal besar.
"Hal ini sangat nyata di Riau. Kita lihat, dari delapan juta hektare hutan di Riau, siapa yang memanfaatkanya? Dua juta oleh perusahaan HTI (hutan tanaman industri, red) yakni Grup Sinarmas dan APRIL. Lalu, tiga juta oleh perusahaan perkebunan sawit besar, masih oleh Sinarmas, Raja Garuda Mas juga grup APRIL, ditambah Grup Wilmar dan perusahaan-perusahaan lokal serta pengusahaan dari rakyat yang cukup punya modal. Sisanya, untuk peruntukan ekonomi lainnya yang pastinya hanya akan dapat diakses oleh yag memiliki modal," kata Helda Khasmy, pimpinan Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) Riau, Jumat (08/01/2016).
Peningkatan konsolidasi kali ini dilaksanakan melalui diskusi bertema 'Gerakan Rakyat Merespon Bencana Asap sebagai Dampak Penerapan Kebijakan Neoliberal di Indonesia', Jumat (08/01/2016), di Sekretariat Seruni Riau, Pekanbaru.
Diskusi menampilkan tiga pembicara, Dewi Amelia sebagai pimpinan Seruni Nasional dan Koordinator Regional Asia Pasific-Oceania International Women's Alliance), Woro Supartinah sebagai Koordinator Jikalahari dan Widya Astuti sebagai peneliti di Hutan Riau.
Peserta diskusi dan konsolidasi dihadiri oleh sejumlah organisasi masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, jurnalis, para pelajar dan mahasiswa di Riau. (din)#
Foto: Suasana diskusi 'Gerakan Rakyat Merespon Bencana Asap sebagai Dampak Penerapan Kebijakan Neoliberal di Indonesia' ketika salah seorang pembicara menyampaikan pemaparannya.
