Selain Kalijodo, Kali Apuran Cengkareng Juga di Gusur oleh Ahok

Selain Kalijodo, Kali Apuran Cengkareng Juga di Gusur oleh Ahok

INFO GSBI.  23/2/2016. Demi proyek pembangunan jalan Inspeksi ratusan warga Kali Apuran, Kapuk Cengkareng Jakarta Barat juga menjadi korban penggusuran Ahok, hari ini Selasa 23 Pebuari 2016 adalah hari eksekusi bagi ratusan warga Kali Apuran untuk mengosongkan rumah-rumah merek sebagaimana surat yang di keluarkan lurah Kapuk tertanggal 11 Febuari 2016.

Wahyusuf Ketua Serikat Pemuda Jakarta (SPJ) warga aski Jakarta yang aktif dampingi warga Kali Apuran menjelaskan, Warga Kali Apuran di Kedaung Kali Angke dan Kapuk sudah di kepung oleh ratusan Aparat gabungan Satpol PP, Polisi, TNI.

“Barisan warga yang terdiri dari Ibu-ibu, Anak-anak, pemuda, Bapak-bapak, Nelayan, Buruh dan Mahasiswa terus di intimidasi, di kepung oleh Aparat keamana.”

Kami tidak takut, dan kami akan mempertahankan rumah-rumah kami yang sudah susah payah kami bangun dengan keringat sendiri. Kami tidak takut pada kekuasaan saat ini dengan segala wataknya yang anti rakyat, korup dan fasis. Kami hanya takut jika rakyat negeri ini kehilangan harapan masa depannya yang lebih baik agar dapat hidup layak, sejahtera dan jauh dari rasa takut. Tegas Wahyusuf
Sebab kehilangan tempat tinggal berarti kehilangan pekerjaan, kehilangan pekerjaan berarti kehilangan mata pencaharian, kehilangan ketiganya berarti kehilangan kehidupan dan sumber pengbidupan maka hilang lah masa depan itu, lanjutnya.

Sementara Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Massa DPP GSBI, Kurbana Yastika menanggapi penggusuran di Kali Apuran hari ini mengatakan, GSBI mendukung perjuangan warga Kali Apuran untuk melawan penggusuran, melawan kesewenang-wenangan pemerintah DKI Jakarta dan GSBI mengecam keras tindakan kekerasan dan penggusuran yang di jalankan pemerintah DKI Jakarta mengusir warganya dengan alasan pembangunan dan penataan kota demi melayani kepentingan para pemilik modal besar.

Hendaknya pemerintah bersikap adil dan bijaksana, mendengarkan aspirasi warganya dan menjauhkan proses penggusuran. Proses Penataan kota jangan mengorbankan rakyatnya. Jikapun hendak di tata tapi tempatkan rakyat sebagai manusia dan perlakukan secara layak dan terhormat, kan pemerintah itu ada untuk melayani rakyat bukan menindas dan menghisap rakyat, tegas Nana. [rd-reSi201