Lemahnya pengawasan hak buruh, GSBI Kota Bekasi Adukan Disnaker ke DPRD

Foto Dok GSBI Kota Bekasi

INFO  GSBI: Selasa, 12 Maret 2016. Banyaknya masalah perburuhan yang masih menggantung di kalangan buruh kota bekasi melatarbelakangi GSBI untuk lakukan audiensi ke DPRD Kota Bekasi. Audiensi  yang di laksanakan GSBI secara khusus mengadukan kinerja Disnaker Kota Bekasi yang dianggap sering melakukan pembiaran tentang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pengusaha terhadap Hak Dasar Buruh, seperti halnya masih banyaknya pengusaha yang melanggar mekanisme system kontrak kerja, buruh yang masih di upah di bawah UMK. Menjunjukkan bahwa peran serta Disnaker Kota tidak konsisten melakukan implementasi kebijakan undang-undang ketenagakerjaan. Parahnya lagi, Disnaker Kota Bekasi melakukan pembiaran pelaporan  buruh terhadap pengusaha yang melanggar.

Dampak dari lemahnya pengawasan dan pembiaran laporan serikat buruh  adalah tidak adanya kepastian kerja bagi buruh di Kota bekasi.  Seperti Di  PT. Komponen Futaba Nusapersada anggota GSBI di daerah Narogong, ratusan buruh masih dalam posisi  kerja pending walaupun massa kerja buruh sudah di atas 3 tahun tanpa Jeda.  Seharusnya Dinas menegaskan tentang status kerja buruh. Tegas Abrori perwakilan  GSBI Kota Bekasi.

Walaupun audiensi sempat tertunda hingga jam 14:00 Wib Baru dimulai, GSBI Bekasi Raya mendapat respon  baik dan bisa bertemu secara langsung dengan Kepala DPRD Kota Bekasi Komisi B, Bapak  Arwing Sembiring dari frasksi partai Demokrat dalam menyampaikan pokok permasalahan.

Atas laporan dari GSBI, Pihak komisi B DPRD Kota Bekasi akan segera menindaklanjuti laporan buruh ke dinas terkait sesuai dengan kapasitas Komisi B. Komisi yang menangani masalah perburuhan. Dalam kegiatan audiensi ini adalah bagian dari kerja kampaye massa menjelang hari buruh internasional 1 mei  2016 yang di pimpin GSBI secara nasional. ## (red/suja April 2016).