Ini Sikap, Tuntutan dan Seruan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dalam Aksi dan Kampanye Massa Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2016

Foto dok GSBI Pusat May Day 2015

Peringatan Hari Buruh Sedunia (Mayday) 2016 semakin dekat momentumnya. May day adalah peristiwa bersejarah sekaligus tonggak bagi kemenangan perjuangan klas buruh diseluruh dunia. Kemenangan perjuangan dalam menghapuskan jam kerja yang panjang dan menghapus sistem perbudakan. Peringatan May Day adalah sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan militan buruh 1 abad yang lalu untuk mendapatkan 8 jam kerja sehari, dan momentum May Day akan selalu menjadi ajang perjuangan penting bagi buruh dan rakyat di seluruh dunia untuk hak-hak dan kebebasan politiknya, tak terkecuali di Indonesia bahwa satu Mei
telah menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, kaum buruh, tani, suku bangsa minoritas, BMI, pemuda mahasiswa, perempuan, kaum miskin kota dan seluruh rakyat untuk terus berjuang  atas hak-hak demokratisnya serta melawan 3 (tiga) masalah pokok rakyat Indonesia, yaitu imperialisme, feodalisme & kapitalisme birokasi hingga mencapai kemenangan sejatinya.

Saat ini KAUM BURUH DAN SELURUH RAKYAT INDONESIA, di bawah pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-JK tingkat penghidupannya semakin terperosok ke dalam kubangan krisis kronis yang tajam dan mendalam. Paket kebijakan ekonomi Jokowi jilid 1 hingga jilid 11 adalah pedoman utama pemerintahan ini untuk melayani sepenuhnya kepentingan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrasi.

Paket kebijakan ekonomi Jokowi, hanya bertujuan memuluskan upaya penyelamatan imperialis dari krisis dengan menjamin kelangsungan ekspor kapital (investasi & utang luar negeri), penguasaan pasar dalam negeri untuk menyelematkan produk lebih (over produksi) milik imperialis, mengeruk lebih leluasa lagi sumber-sumber kekayaan alam bagi industri dan menjamin mobilisasi tenaga kerja murah semudah mungkin bagi imperialis. Di samping itu, paket kebijakan ekonomi Jokowi juga menguntungkan segilintir borjuasi besar komprador dan tuan tanah besar yang menjadi kaki tangan imperialisme di Indonesia.

Paket ini memberikan kemudahan izin investasi, merombak aturan dan birokrasi yang menghambat investasi, pembebasan dan keringanan pajak bagi usaha besar imperialis dan borjuasi besar komprador, kemudahan dalam pembebasan lahan pengembangan hutan tanaman industri, infrastruktur  dan  propterti, perlindungan bagi investasi asing di bidang keuangan, subsidi listrik dan gas bagi industri besar asing dan komprador, perlindungan hukum atas investasi, serta jaminan upah murah (paket ekonomi jilid IV).

Dalam rangkaian paket kebijakan ekonomi ini, tidak terlihat sama sekali bagaimana Jokowi-JK membangun kemandirian bangsa. Sebaliknya, semua yang terlihat tidak lebih dari sebuah usaha melayani kepentingan imperialisme, dengan membuka jalan seluas-luasnya agar investasi datang ke Indonesia. Jokowi melalui paket kebijakan ekonominya dengan terang menggadaikan kedaulatan bangsa Indonesia, dengan menggantungkan pembangunan negeri ini dari investasi asing dan hutang. Hal demikian tentu saja mengecilkan kekayaan sumber daya yang dimiliki negeri ini serta merendahkan kemampuan ratusan juta rakyat Indonesia yang pasti sanggup membangun negeri ini tanpa campur tangan kepentingan imperialisme.

Berbagai program pemerintah serta paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh Jokowi-JK menunjukkan dengan terang kepada rakyat bahwa sesungguhnya pemerintah tidak mampu untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat. Masalah utama yang terjadi sesungguhnya adalah pemerintahan Jokowi-JK telah meletakkan kepentingan negeri ini dibawah dominasi imperialisme serta menjaga dan mempertahankan sistem setengah jajahan dan setengah feudal tetap eksis yang nyata menghadirkan penindasan dan penghisapan bagi rakyat Indonesia. Paket kebijakan ekonomi Jokowi tidak akan pernah menjadi jawaban bagi aspirasi dan tuntutan rakyat yang sejati. Akibat dari kebijakan ini adalah hadirnya tiga musuh utama rakyat Indonesia; imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrat.

Di perkotaan, klas buruh harus menghadapi situasi yang sulit sebagai akibat buruknya sistem pengupahan yang diberlakukan oleh pemerintah. PP No.78 tahun 2015 tentang Pengupahan telah memberi bukti bagaimana upah buruh dibatasi dengan ketat kenaikannya. Klas buruh dipaksa untuk membayar agar dapat menerima jaminan atas kesehatan dan jumlah iurannya terus dinaikkan. PHK dengan berbagai alasan terus digulirkan untuk membuat buruh ketakutan. Dan parahnya, aksi-aksi demokratis klas buruh untuk menuntut haknya selalu dihadapkan dengan tindasan fasis negara, tindakan kekerasan, penangkapan hingga kriminalisasi dan pemenjaraan.

Persoalan upah bagi klas buruh adalah isu utama, karena dari upah yang diterima, adalah topangan utama untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Sejak diterbitkannya Inpres nomor 9 tahun 2013 tentang Upah Minimum  dan terakhir PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan semakin membuat upah buruh murah dan tidak cukup memenuhi kebutuhan pokoknya. 

Di saat pendapatan buruh dan rakyat semakin rendah, harga-harga kebutuhan pokok tetap dibiarkan melambung tinggi (naik) dan pencabutan subsidi sosial untuk BBM, listrik, gas, pendidikan dan kesehatan terus dijalankan. Hal ini mengakibatkan daya beli buruh dan rakyat semakin merosot. Lebih parah lagi, pemerintahan Jokowi justru meningkatkan perampasan upah dan pendapatan rakyat dengan adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan nantinya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Dalam mengatasi dampak PHK besar-besaran yang semakin meluas saat ini, paket kebijakan ekonomi Jokowi bukannya melindungi buruh untuk mendapatkan kepastian kerja, tetapi justru memberikan jaminan bagi pengusaha agar bisa tetap melangsungkan usahanya. Paket ini juga tetap mempertahankan kelangsungan sistem kerja kontrak jangka pendek (PKWT) dan Outsorcing yang tidak memberikan kepastian kerja dan menjadi ancanam bagi generasi muda ke depan.

Paket kebijakan ekonomi juga mendatangkan penderitaan besar bagi kaum tani. Demi mempertahankan pengusaan tanah luas untuk ekspor bahan mentah murah, komoditas pertanian ekspor dan sarana infrastruktur, paket ekonomi Jokowi telah meningkatkan perampasan tanah bagi kaum tani di pedesaan. Kaum tani semakin sulit melangsungkan kehidupannya, karena tidak adanya subsidi pemerintah untuk input pertanian seperti pupuk, benih, obatan-obatan dan bantuan pemerintah. Apalagi di masa paceklik seperti saat ini yang diperkuat oleh bencana alam dan musim yang tidak bersahabat.

Kaum miskin di perkotaan juga menjadi korban dari paket kebijakan ekonomi Jokowi. Demi kelangsungan investasi bidang property (perumahan mewah, hotel, apartemen, mall, pasar modern), normalisasi kali, dan ruang hijau publik, penggusuran atas tempat tinggal rakyat di perkampungan-perkampungan miskin semakin intensif dijalankan. Demikian halnya dengan usaha-usaha kecil para pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang pasar tradisional. Bahkan laut yang menjadi sumber kehidupan nelayan juga dirampas untuk reklamasi pantai bagi pengembangan property dan sarana infrastruktur, sebagaimana dalam kasus reklamasi pantai teluk Jakarta dan teluk Benoa di Bali.

Pengekangan kebebasan berserikat (union busting) dalam berbagai bentuk terus dialami buruh. Kebebasan melangsungkan pemogokan semakin terancam oleh intimidasi dan terror. Kriminalisasi terhadap aktivis buruh juga terus berlanjut. Hal serupa juga dialami kaum tani di pedesaan. Kriminalisasi, intimidasi, teror dan penembakan terus terjadi. Kaum miskin di perkotaan dan pedagang kecil, juga diperlakukan layaknya “binatang”, ketika berusaha mempertahankan tempat tinggal dan usahanya dari ancaman penggusuran. Demikian halnya aksi-aksi mahasiswa yang berjuang untuk membela rakyat, sering dipukul dan dibubarkan paksa.

Ini membuktikan pemerintahan Jokowi saat ini adalah pemerintah dan penguasa anti demokrasi yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan kepentingan Negara terhadap rakyat yang justru melindungi imperialis dan kaki tangannya.Jelas sudah bahwa paket kebijakan ekonomi Jokowi telah mendatangkan kesengsaraan bagi kaum buruh dan seluruh rakyat Indonesia dan lebih parahnya telah meletakkan kedaulatan bangsa Indonesia di bawah kendali dan dikte imperialisme.

Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional Jawaban Atas Keterpurukan Buruh, Tani & Seluruh Rakyat Indonesia.

Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) meyakini bahwa semua masalah yang dihadapi kaum buruh dan rakyat Indonesia saat ini akan dapat di atasi jika dijalankannya Land Reform Sejati & Industrialisasi Nasional. Karena Land reform sejati menjadi pondasi dasar untuk melenyapkan sistem pertanian terbelakang dan monopoli sumber kekayaan alam oleh imperialis dan kaki tangannya, sehingga memiliki cadangan untuk membangun industri nasional yang mandiri dan ketersediaan pangan yang memadai bagi rakyat.

Industrialisasi nasional yang dibangun tanpa harus bergantung pada investasi asing, bahan baku impor dan pasar ekspor.  Ini akan menjadikan Indonesia memiliki cadangan modal yang berlimpah untuk dapat membangun kemandirian bangsa dan kesejahteraan bagi rakyat. Upah akan sesuai dengan tingkat kebutuhan hidup buruh dan keluarga, ketersediaan lapangan kerjan akan dibuka seluas mungkin dan juga jaminan kepastian kerja. Seluruh aspek mengenai kepentingan umum (pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial) sepenuhnya menjadi tanggungan Negara.

Semua ini hanya dapat dicapai ketika buruh, kaum tani dan seluruh rakyat tertindas di Indonesia berjuang secara kuat dan gigih untuk melenyapkan imperialisme, feodalisme dan kapitalisme birokrasi. Untuk itu klas buruh Indonesia saat ini tidak dapat hanya berjuang untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga harus ikut membebaskan kaum tani dan seluruh rakyat tertindas di Indonesia, karena sebelum adanya land reform sejati, tidak akan ada industrialisasi nasional, tidak ada industri nasional berarti tidak akan ada jaminan lapangan pekerjaan dan jaminan kepastian kerja, tidak akan ada upah yang layak dan tidak akan ada kebebasan berorganisasi dan berdemokrasi yang sejati.

Untuk itu GABUNGAN SERIKAT BURUH INDONESIA  (GSBI) sebagai Pusat Perjuangan Buruh di Indonesia yang independen, militant, patriotik dan demokratis menyatakan sikap : Menolak dan Melawan Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi yang Mengabdi kepada Kepentingan Imperialisme yang telah Menyengsarakan Buruh, Kaum Tani dan Rakyat Indonesia serta Merampas Kedaulatan Bangsa Indonesia.

Dan berikut ini tuntutan Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) dalam Aksi dan Kampanye Massa Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2016 :

1. Batalkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 1 - 11 karena menyengsarakan buruh, kaum tani, rakyat & merampas kedaulatan bangsa Indonesia.
2. Hentikan Politik Upah Murah  dan Perampasan Upah, Cabut PP 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, Cabut KepMen 231 tahun 2003 tentang Tatacara Penangguhan Upah Minimum, Cabut Inpres No 9 tahun 2013.
3. Tolak Kenaikan Iuran premi BPJS, berikan pelayan BPJS yang bermutu, layak dan memadai dan cabut UU SJSN & BPJS.
4. Hentikan PHK dalam bentuk apapun dan hapuskan sistem kerja kontrak jangka pendek (PKWT) dan Outsourcing
5.  Cabut SK Menteri Perindustrian No. 620 tahun 2012 tentang penetapan 38 Industri & 10 kawasan industri sebagai Objek Vital Nasional dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan Kawasan Ekonomi Khusus.
6. Hentikan segala bentuk pengekangan kebebasan berserikat (Union Busting), Jaminan Kebebasan Melangsungkan Pemogokan, serta hentikan berbagai bentuk intimidasi, teror, kekerasan dan kriminalisasi bagi gerakan buruh, tani dan seluruh rakyat Indonesia serta Bebaskan 26 Aktvis buruh yang saat ini di dakwa paksa di Pengadilan Jakarta Pusat karena melakukan aksi menolak PP 78 tahun 2015 dan bebaskan seluruh buruh, kaum tani dan rakyat yang dipenjara karena berjuang membela dan mempertahankan hak-haknya.
7. Hentikan segala bentuk monopoli dan perampasan tanah dan penggusuran bagi rakyat.
8. Berikan Subsidi bibit, pupuk, obat-obatan dan subsidi produksi pertanian atas bencana alam yang mengakibatkan paceklik dan gagal panen.
9. Turunkan harga kebutuhan pokok sesuai tingkat pendapatan rakyat & berikan subsidi bagi rakyat untuk dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.
10. Berikan perlindungan sejati bagi buruh migrant Indonesia dan keluarganya, Bebaskan BMI dari jeratan PJTKI, berikan hak Kontrak mandiri, Ciptakan mekanisme ganti rugi terhadap BMI korban Overcharging dan pelanggaran hak lainnya serta Hapuskan UU No 39 tahun 2004.
11.  Sediakan lapangan pekerjaan secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan hentikan berbagai pungutan untuk melamar pekerjaan.
12.  Hentikan berbagai bentuk perdagangan manusia, Berantas korupsi tangkap dan adili seluruh koruptor serta sita seluruh harta kekayaan koruptor.
13.  Hentikan privatisasi aset-aset Negara dan serangan terhadap pelayanan publik, hentikan liberasi perdagangan dan liberalisasi diberbagai bidang ekonomi, SDA dan Politik serta menolak segala bentuk kerjasama bilateral, regional dan multilateral di bawah skema neo liberalisme imperialis AS yang merugikan rakyat dan kedaulatan bangsa Indonesia.
14. Wujudkan pendidikan nasional, ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.
15.  Jalankan Land Reform Sejati dan Industrialisasi Nasional.

Dan dalam momentum menyambut peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2016 ini, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) juga menyerukan kepada seluruh buruh, kaum tani dan seluruh rakyat Indonesia, MARI KITA PERKUAT PERSATUAN DAN PERJUANGAN KAUM BURUH DAN SELURUH RAKYAT INDONESIA UNTUK MENOLAK DAN MELAWAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI JOKOWI-JK YANG TELAH SENGSARAKAN BURUH, KAUM TANI DAN RAKYAT, SERTA MERAMPAS KEDAULATAN BANGSA INDONESIA.

Selamat Hari Buruh SeDunia !!

Jayalah Perjuangan Kaum Buruh Indonesia!

Jakarta, 26 April 2016

Rudi HB Daman,

Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI)